Perkembangan otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah mengubah wajah dunia kerja secara fundamental. Mesin tidak lagi sekadar alat bantu produksi, melainkan pengambil keputusan, pengolah data, bahkan pengganti tenaga manusia dalam berbagai sektor. Di tengah percepatan ini, masa depan perburuhan menghadapi persimpangan penting antara peluang kemajuan dan risiko marginalisasi pekerja.
Narasi dominan sering menempatkan otomatisasi sebagai prasyarat efisiensi dan daya saing global. Namun, pertanyaan mendasar yang jarang diajukan adalah bagaimana nasib pekerja dalam lanskap kerja yang semakin ditentukan oleh algoritma. Tanpa kebijakan yang berpihak, kemajuan teknologi berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang timpang dan meninggalkan sebagian besar tenaga kerja di belakang.
Otomatisasi, AI, dan Pergeseran Struktur Kerja
Otomatisasi dan AI telah menggeser struktur kerja secara signifikan. Pekerjaan-pekerjaan rutin dan berbasis prosedur menjadi yang paling rentan tergantikan. Di sektor manufaktur, robot industri mengambil alih fungsi produksi massal. Di sektor jasa, sistem berbasis AI mampu menggantikan tugas administrasi, layanan pelanggan, hingga analisis awal data.
Perubahan ini tidak serta-merta menghilangkan pekerjaan, tetapi mengubah jenis dan karakter pekerjaan itu sendiri. Lapangan kerja baru memang bermunculan, terutama di bidang teknologi, data, dan pengelolaan sistem digital. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut menuntut keterampilan yang jauh berbeda dari yang dimiliki sebagian besar pekerja saat ini.
Di sinilah persoalan pengangguran struktural mengemuka. Pekerja yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan ulang berisiko tersingkir secara permanen. Otomatisasi yang tidak diimbangi dengan strategi transisi tenaga kerja akan memperdalam kesenjangan antara pekerja terampil dan tidak terampil, serta antara pusat ekonomi dan daerah pinggiran.
Relasi Kerja Baru dan Kerentanan Pekerja
Selain mengubah jenis pekerjaan, AI dan otomatisasi juga mengubah relasi kerja. Munculnya kerja berbasis platform dan sistem manajemen algoritmik menciptakan bentuk hubungan kerja yang lebih fleksibel, tetapi juga lebih rapuh. Pekerja dinilai, diawasi, dan bahkan diberhentikan berdasarkan perhitungan algoritma yang sering kali tidak transparan.
Dalam konteks ini, posisi tawar pekerja semakin melemah. Hak-hak normatif seperti jam kerja layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja menjadi kabur. Serikat pekerja menghadapi tantangan baru karena basis kolektif terfragmentasi dan ruang advokasi dipersempit oleh teknologi pengawasan.
AI juga berpotensi mereproduksi bias dan ketidakadilan. Algoritma yang dilatih dari data historis dapat memperkuat diskriminasi terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan gender, usia, maupun latar belakang sosial. Tanpa mekanisme akuntabilitas, teknologi justru memperhalus ketidakadilan dalam bentuk yang sulit dideteksi.
Menata Masa Depan Perburuhan yang Berkeadilan
Menghadapi realitas ini, masa depan perburuhan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada logika pasar dan inovasi teknologi. Negara memiliki peran strategis dalam menata transisi menuju dunia kerja berbasis AI yang berkeadilan. Investasi pada pendidikan dan pelatihan ulang tenaga kerja harus menjadi agenda utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan industri.
Regulasi ketenagakerjaan juga perlu diperbarui agar mampu menjangkau relasi kerja baru. Perlindungan pekerja tidak boleh berhenti pada definisi hubungan kerja konvensional. Pengawasan terhadap penggunaan AI di tempat kerja, termasuk transparansi algoritma dan perlindungan data pekerja, menjadi kebutuhan mendesak.
Di sisi lain, gerakan buruh perlu melakukan pembaruan strategi. Solidaritas tidak lagi hanya dibangun di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Teknologi yang sama yang digunakan untuk mengontrol pekerja dapat pula dimanfaatkan untuk memperluas jejaring advokasi dan pendidikan hak-hak pekerja.
Masa depan perburuhan di tengah otomatisasi dan AI bukanlah soal menolak teknologi, melainkan memastikan teknologi bekerja untuk manusia. Pekerja tidak boleh diposisikan sebagai korban dari kemajuan, tetapi sebagai subjek utama transformasi. Tanpa keberpihakan yang jelas, otomatisasi dan AI berisiko menciptakan dunia kerja yang efisien secara ekonomi, tetapi rapuh secara sosial.
