HUT RI Milik Siapa? Ketika Negara Merayakan dengan APBN, Warga dengan Iuran

Setiap bulan Agustus, suasana Indonesia berubah menjadi lebih semarak. Bendera Merah Putih berkibar di hampir setiap sudut jalan. Gapura dicat ulang, umbul-umbul dipasang, lomba-lomba rakyat digelar, dan malam puncak perayaan disiapkan dengan penuh antusias. Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kembali terlihat.

Namun, di balik kemeriahan itu, ada sebuah ironi yang sering luput dari perhatian. Di tingkat pemerintahan, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD. Sementara di tingkat kampung dan lingkungan tempat tinggal, perayaan hampir selalu bergantung pada iuran warga.

Perbedaan ini memang tidak salah secara administratif. Pemerintah memiliki pos anggaran untuk kegiatan kenegaraan, sedangkan kegiatan masyarakat bersifat swadaya.

Persoalannya bukan karena rakyat keberatan bergotong royong. Justru gotong royong adalah salah satu kekuatan terbesar bangsa ini. Warga sudah terbiasa menyumbang tenaga, waktu, bahkan uang demi menjaga kebersamaan di lingkungan tempat tinggal mereka. Tradisi itu lahir jauh sebelum negara modern berdiri.

Yang menjadi persoalan adalah ketika masyarakat terus-menerus diminta memahami keterbatasan negara, sementara di saat yang sama mereka menyaksikan berbagai pemborosan anggaran, proyek yang kualitasnya dipertanyakan, hingga pejabat yang lebih sibuk membangun citra daripada menyelesaikan persoalan publik.

Masyarakat sebenarnya tidak pernah meminta perayaan Hari Kemerdekaan dibiayai penuh oleh pemerintah. Mereka tidak sedang menuntut panggung megah, hadiah mahal, atau pesta besar-besaran. Yang mereka harapkan jauh lebih sederhana: hadirnya negara yang menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.

Karena sesungguhnya, rasa kecewa masyarakat bukan lahir dari besarnya anggaran negara, melainkan dari seringnya anggaran itu gagal menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat. Setiap tahun publik disuguhi berita mengenai proyek yang mangkrak, pembangunan yang terburu-buru hingga cepat rusak, pengadaan yang menuai kontroversi, sampai berbagai janji yang menguap tanpa kejelasan. Semua itu perlahan mengikis kepercayaan.

Akibatnya, setiap kali pemerintah berbicara tentang penghematan, masyarakat sulit menerimanya dengan lapang dada. Bukan karena mereka menolak berhemat, tetapi karena mereka belum melihat teladan yang sama dari para pengelola anggaran.

Ironi ini semakin terasa ketika perayaan kemerdekaan dipenuhi slogan tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta tanah air. Nilai-nilai itu tentu penting. Namun, maknanya akan jauh lebih kuat apabila diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Kemerdekaan bukan hanya soal upacara yang berlangsung khidmat atau dekorasi yang menghiasi jalanan. Kemerdekaan juga berbicara tentang bagaimana negara menghormati setiap rupiah pajak yang dibayarkan rakyat. Sebab uang negara pada akhirnya bukan milik pejabat, melainkan hasil kerja jutaan warga yang setiap hari mencari nafkah.

Kepercayaan publik adalah modal yang jauh lebih mahal daripada besarnya anggaran. Sekali kepercayaan itu hilang, tidak mudah mengembalikannya hanya melalui pidato atau kampanye yang menyentuh emosi. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, transparansi, dan keberanian memperbaiki kesalahan.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, masyarakat sesungguhnya tetap menunjukkan semangat luar biasa. Mereka tetap menggelar lomba anak-anak, memasang bendera, menghias gang, bahkan bergotong royong demi menjaga tradisi kemerdekaan. Semua dilakukan secara sukarela karena mereka percaya bahwa kemerdekaan adalah milik bersama.

Justru semangat inilah yang seharusnya menjadi cermin bagi para pemegang kekuasaan. Jika rakyat rela menyumbang dari kantong pribadi demi menjaga semangat kebangsaan, maka pemerintah pun berkewajiban menunjukkan penghormatan yang sama melalui pengelolaan anggaran yang bersih, efektif, dan bebas dari proyek-proyek yang sekadar mengejar pencitraan.

Kemerdekaan akan terasa hampa apabila hanya dirayakan secara seremonial, tetapi tidak diiringi perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola negara. Bendera boleh berkibar tinggi, lagu kebangsaan boleh dinyanyikan dengan penuh semangat, tetapi makna kemerdekaan akan jauh lebih hidup ketika rakyat benar-benar merasakan bahwa negara bekerja untuk mereka.

Yang membuat masyarakat berat hati bukanlah kewajiban membayar iuran perayaan. Yang lebih menyakitkan adalah ketika mereka terus diminta percaya, sementara terlalu sering disuguhi janji, proyek asal jadi, dan pernyataan tanpa bukti nyata. Kemerdekaan seharusnya menghadirkan harapan, bukan sekadar seremoni yang setiap tahun mengulang ironi yang sama.