Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha APINDO di Hambalang kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas nasional. Narasi ini terus diulang sebagai fondasi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan besar: sejauh mana agenda ini benar-benar menjawab persoalan struktural yang dihadapi generasi muda, khususnya Gen Z, dalam memasuki dunia kerja.
Pemerintah dalam berbagai dokumen kebijakan nasional menempatkan generasi muda sebagai kelompok strategis pembangunan sumber daya manusia. Program seperti penguatan pendidikan vokasi, link and match industri–pendidikan, digitalisasi UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif dan industri hijau menjadi pilar utama kebijakan ketenagakerjaan menuju 2026.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, arah kebijakan pemerintah menekankan penciptaan lapangan kerja berbasis produktivitas, keterampilan, dan transformasi ekonomi. Artinya, pekerjaan yang diciptakan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diarahkan pada sektor bernilai tambah seperti ekonomi digital, industri kreatif, teknologi, dan ekonomi berkelanjutan.
Namun realitas sosial menunjukkan bahwa transisi Gen Z ke dunia kerja masih menghadapi hambatan besar. Kesenjangan keterampilan, ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri, serta dominasi pekerjaan informal dan kontraktual membuat banyak anak muda sulit memperoleh pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan.
Di titik inilah janji penciptaan lapangan kerja perlu dibaca secara lebih kritis. Membuka peluang kerja saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kualitas kerja yang layak, perlindungan sosial, dan peluang pengembangan karier jangka panjang.
Bagi Gen Z, pekerjaan bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga tentang makna, stabilitas, dan masa depan. Generasi ini tumbuh dalam ekosistem digital yang cepat berubah, sehingga membutuhkan sistem ketenagakerjaan yang adaptif, fleksibel, dan adil.
Jika kebijakan pemerintah menuju 2026 hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa memperhatikan kualitas penyerapan tenaga kerja muda, maka krisis ketenagakerjaan akan berubah bentuk, bukan hilang.
Pertemuan elite negara dan pengusaha bisa menjadi titik awal perubahan arah kebijakan. Tetapi masa depan Gen Z tidak ditentukan oleh forum pertemuan, melainkan oleh keberanian negara membangun sistem kerja yang manusiawi, berkelanjutan, dan berpihak pada generasi muda.
