Di tengah krisis abrasi yang semakin menggerus garis pantai Indonesia, muncul satu pertanyaan besar: mengapa kita selalu berpikir solusi mahal, rumit, dan bergantung pada proyek besar negara, padahal alam sendiri telah menyediakan jawabannya?
Ketika wacana pembangunan tembok laut ala Belanda sering diangkat sebagai solusi modern, kita justru lupa bahwa negeri ini memiliki kekayaan ekologis yang tidak dimiliki Belanda: mangrove.
Belanda membangun tembok raksasa karena kondisi geografis mereka memang tidak memiliki hutan mangrove alami. Negara itu berada di bawah permukaan laut, tanpa sistem perlindungan alami dari abrasi dan gelombang laut.
Maka, solusi mereka adalah teknologi dan beton. Tapi Indonesia berbeda. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia justru dianugerahi ekosistem mangrove terluas di dunia. Mangrove bukan hanya tanaman pesisir, tetapi sistem pertahanan alamiah yang berfungsi sebagai benteng hidup.
Mangrove mampu menahan abrasi dengan cara alami: akar-akar rapatnya memecah energi gelombang, menahan sedimentasi, dan memperlambat laju erosi. Ia bekerja tanpa mesin, tanpa beton, tanpa biaya miliaran rupiah.
Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon, penyangga keanekaragaman hayati, habitat ikan dan biota laut, serta penopang ekonomi nelayan pesisir. Artinya, menanam mangrove bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal pangan, ekonomi, dan masa depan masyarakat pesisir.
Namun, sejarah panjang kolonialisme dan industrialisasi besar-besaran telah memutus hubungan kita dengan kearifan alam dan pengetahuan leluhur. Pesisir yang dulu hijau berubah menjadi tambak, pelabuhan, kawasan industri, dan properti komersial.
Mangrove ditebang, pantai dikeruk, dan laut diperlakukan sebagai ruang ekonomi semata. Akibatnya, ketika abrasi datang, kita panik, lalu mencari solusi instan: tembok laut, reklamasi, betonisasi. Semua mahal, semua butuh proyek besar, semua membuka celah korupsi, dan seringkali tidak menyelesaikan akar masalah.
Padahal, solusi paling rasional dan murah justru ada di depan mata: menanam mangrove.
Mangrove adalah bentuk pertahanan ekologis, bukan pertahanan artifisial. Ia tumbuh, berkembang, memperbaiki diri, dan menyesuaikan dengan alam.
Berbeda dengan tembok beton yang bisa retak, roboh, dan rusak, mangrove justru semakin kuat seiring waktu. Semakin luas hutan mangrove, semakin kuat perlindungan pantai. Semakin rapat vegetasi, semakin kecil dampak abrasi dan gelombang ekstrem.
Lebih dari itu, menanam mangrove adalah gerakan sosial, bukan sekadar proyek teknis. Ia bisa dilakukan masyarakat, komunitas, sekolah, nelayan, pemuda, dan warga desa tanpa menunggu kebijakan pusat. Tidak perlu anggaran triliunan. Tidak perlu proyek elite. Tidak perlu birokrasi panjang. Cukup bibit, lahan, dan kesadaran bersama.
Inilah makna sejati dari kembali ke kearifan lokal: hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Leluhur kita hidup berdampingan dengan hutan, sungai, laut, dan pesisir, bukan dengan beton dan pagar besi.
Mereka membangun peradaban dengan membaca tanda-tanda alam, bukan menantangnya. Modernitas membuat kita lupa bahwa teknologi terbaik sering kali adalah ekosistem itu sendiri.
Karena solusi ekologis sejati tidak lahir dari proyek besar, tetapi dari gerakan kecil yang dilakukan bersama. Tidak lahir dari kontrak miliaran, tetapi dari kesadaran kolektif. Tidak bergantung pada elite, tetapi pada rakyat.
Menanam mangrove bukan hanya menyelamatkan pantai, tetapi mengembalikan identitas kita sebagai bangsa bahari. Bangsa yang hidup dari laut, bukan melawan laut. Bangsa yang merawat alam, bukan mengeksploitasinya sampai hancur.
Jika abrasi adalah luka, maka mangrove adalah penyembuhnya. Jika krisis adalah masalah, maka alam adalah jawabannya. Dan jika negara lambat, maka masyarakatlah yang harus bergerak lebih dulu.
Karena masa depan pesisir Indonesia tidak ditentukan oleh tembok beton, tetapi oleh hutan hijau yang tumbuh perlahan, diam-diam, dan setia melindungi kehidupan.
