Presiden Yoon Suk Yeol akhirnya divonis penjara seumur hidup pada Sabtu (21/02/26). Kabar ini menjadi salah satu putusan hukum paling mengejutkan sekaligus berani dalam sejarah politik Korea Selatan.
Informasi tersebut sebelumnya diberitakan oleh The Korea Times. Namun bagi penulis, vonis terhadap Yoon bukan sekadar kabar persidangan biasa. Ia menjelma menjadi simbol yang lebih besar: bahwa negara seperti Korea Selatan berani menempatkan hukum di posisi tertinggi, tanpa pandang jabatan dan kekuasaan.
Hukum di Atas Kekuasaan
Korea Selatan seakan menjadi simbol bahwa sebuah negara menempatkan hukum di atas kekuasaan. Dalam banyak sistem politik, mantan kepala negara kerap dikelilingi pengaruh, loyalitas, dan kompromi yang membuat proses hukum berjalan setengah hati. Namun yang terjadi di Korea Selatan menunjukkan gambaran berbeda.
Mengadili seorang presiden, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat, bukan perkara sederhana. Ada risiko polarisasi politik, potensi instabilitas sosial, hingga tekanan terhadap lembaga peradilan. Figur presiden bukan hanya pejabat publik, melainkan simbol negara. Karena itu, setiap proses hukum terhadapnya hampir pasti menimbulkan guncangan. Tetapi justru di situlah kualitas demokrasi diuji: apakah hukum tetap berdiri tegak ketika yang dihadapi adalah orang paling berkuasa di negeri itu?
Tidak Ada Jabatan yang Kebal Hukum
Dalam kasus ini, pengadilan menyatakan bahwa tindakan yang dinilai sebagai pemberontakan tetap harus dipertanggungjawabkan. Terlepas dari perdebatan politik yang menyertainya, pesan yang muncul sangat jelas bahwa tidak ada jabatan yang kebal hukum. Konstitusi menjadi batas yang tidak boleh dilampaui, bahkan oleh seorang presiden.
Sebagian pihak mungkin melihat putusan tersebut sebagai bentuk ketegasan demokrasi. Sebagian lain mungkin menilainya sarat nuansa politik. Perbedaan tafsir itu wajar. Namun yang tak bisa diabaikan adalah fakta bahwa proses hukum berlangsung dan berujung pada vonis tegas. Supremasi hukum tidak berhenti sebagai slogan, melainkan diterjemahkan dalam tindakan nyata.
Korea Selatan sebenarnya memiliki rekam jejak dalam hal ini. Publik internasional pernah menyaksikan bagaimana Chun Doo-hwan diadili atas tuduhan serius yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tatanan demokrasi. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan pola bahwa pemimpin tertinggi pun dapat dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari dinamika demokrasi yang terus berkembang.
Jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, langkah ini terasa kontras. Di banyak tempat, kasus hukum yang melibatkan pejabat tinggi sering kali berujung buntu. Ada yang terhenti karena kompromi politik, ada pula yang memudar seiring waktu. Akuntabilitas kadang kalah oleh stabilitas semu. Padahal, tanpa akuntabilitas, stabilitas hanya berdiri di atas fondasi rapuh.
Cerminan Kepercayaan pada Institusi
Keberanian menghukum presiden sendiri mencerminkan kepercayaan pada institusi. Artinya, sistem hukum dianggap cukup kuat untuk bekerja tanpa harus tunduk pada tekanan politik. Ini juga menjadi sinyal penting bagi masyarakat bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa tanpa batas. Mandat rakyat tetap dibingkai oleh aturan yang jelas.
Tentu, keputusan besar seperti ini tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Polarisasi bisa saja tetap ada. Luka politik mungkin belum sepenuhnya sembuh. Namun dalam jangka panjang, pesan tentang kesetaraan di hadapan hukum jauh lebih penting. Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu digelar, tetapi juga dari seberapa konsisten hukum ditegakkan.
Pada akhirnya, peristiwa ini menyampaikan pelajaran yang harus kita terapkan. Dimana sebuah negara memang harus lebih besar daripada individu. Ketika hukum benar-benar berlaku untuk semua, termasuk bagi mereka yang pernah berada di puncak kekuasaan, di situlah demokrasi menemukan maknanya yang paling nyata.
