Sobat Yoursay, kursi panas Direktur Utama BPJS Kesehatan akhirnya punya nakhoda baru. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito untuk memimpin lembaga yang mengelola hajat hidup dan kesehatan ratusan juta rakyat Indonesia ini.
Di satu sisi, kombinasi latar belakang beliau sebagai spesialis jantung dan pangkat jenderal memberikan kesan sosok yang mumpuni secara medis sekaligus tegas secara manajerial. Namun, penunjukan ini tidak lepas dari sorotan tajam publik yang melihatnya sebagai bagian dari tren 'militerisasi' jabatan sipil—sebuah pergeseran yang memicu perdebatan mengenai batas-batas profesionalisme birokrasi kita.
Prihati Pujowaskito memang bukan orang sembarangan. Beliau adalah ahli jantung dengan rekam jejak mentereng di RSPAD Gatot Soebroto dan Universitas Pertahanan. Kapasitas medisnya tentu tidak perlu kita ragukan lagi. Namun, mengelola BPJS Kesehatan itu bukan sekadar mengobati pasien di meja operasi, tapi juga mengelola "penyakit kronis" birokrasi, defisit anggaran yang menghantui, hingga keluhan jutaan warga yang merasa layanan JKN masih sering pilih kasih.
Masalahnya, Sobat Yoursay, apakah pendekatan ala militer yang mengedepankan rantai komando dan disiplin kaku bisa menjadi solusi untuk lembaga yang butuh fleksibilitas serta empati tinggi ini?
Kita tentu khawatir, jika prinsip militer yang serba efektif dan efisien diterapkan tanpa mempertimbangkan realitas sosial, pelayanan kesehatan bisa berubah menjadi serba prosedural yang dingin.
Sobat Yoursay, kita tidak ingin ketika rakyat kecil mengeluh soal antrean yang panjang atau rujukan yang dipersulit, jawabannya adalah "siap, laksanakan" tanpa ada solusi yang menyentuh akar permasalahan.
Mengelola BPJS Kesehatan itu seharusnya adalah tugas manajer asuransi sosial dan pakar ekonomi kesehatan berskala makro. Memang, latar belakang dokter sangat membantu untuk memahami urusan medis, tapi BPJS adalah sebuah raksasa finansial. Tantangan utamanya adalah memastikan uang iuran kita tidak bocor dan tetap cukup untuk membiayai pengobatan dari Sabang sampai Merauke.
Penunjukan seorang purnawirawan jenderal di posisi ini kembali memicu pertanyaan, apakah tidak ada kader sipil atau profesional asuransi murni yang cukup kompeten di mata pemerintah, sehingga kita harus selalu berpaling ke barak militer untuk mencari pemimpin?
Sobat Yoursay, tren penempatan figur berlatar belakang militer di berbagai lembaga negara di era Presiden Prabowo memang kian kentara. Ada yang menyebut ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan cepat melalui disiplin militer. Namun, kita harus kritis melihat sisi lainnya.
Demokrasi yang sehat membutuhkan pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan fungsi sipil. Jika hampir semua lini pelayanan publik diisi oleh "orang-orang berseragam", kita khawatir budaya kritik akan pelan-pelan terkikis karena dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap komando. Padahal, BPJS Kesehatan justru sangat butuh dikritik agar layanannya tidak stagnan.
Sobat Yoursay, mampukah kepemimpinan baru ini membawa suasana yang lebih inklusif? Ataukah kita akan melihat BPJS yang semakin tertutup dan defensif terhadap keluhan masyarakat dengan dalih stabilitas dan kesinambungan program?
Selain itu, posisi Dekan Fakultas Militer Universitas Pertahanan yang sebelumnya diemban beliau menunjukkan kedekatan sosiologis dengan lingkaran kekuasaan saat ini. Hal ini wajar dalam politik, namun publik akan selalu menagih janji tentang profesionalisme di atas loyalitas personal.
BPJS Kesehatan bukan milik satu golongan atau satu partai, melainkan institusi gotong royong milik seluruh rakyat. Transparansi dalam pengelolaan dana JKN harus menjadi harga mati. Jangan sampai di bawah kendali komando yang kuat, pengawasan publik justru menjadi lemah karena segan atau takut untuk bersuara.
Sobat Yoursay, kita tentu ingin berprasangka baik bahwa penunjukan ini adalah langkah terbaik untuk menyelamatkan JKN dari berbagai keruwetan administrasi. Kita berharap latar belakang beliau sebagai dokter jantung bisa membuatnya memiliki "hati" yang peka terhadap denyut nadi penderitaan rakyat kecil yang antre di RSUD sejak subuh.
Namun, kita juga harus tetap pasang mata dan telinga. Disiplin militer harusnya digunakan untuk memberantas pungli dan diskriminasi di rumah sakit, bukan untuk membungkam keluhan masyarakat yang merasa hak kesehatannya belum terpenuhi dengan layak.
Selamat bekerja untuk Dirut baru, tapi ingat, pasien BPJS adalah warga negara yang berdaulat, bukan prajurit yang bisa diperintah diam saat merasa disakiti oleh sistem.
Bagaimana menurut Sobat Yoursay, apakah penunjukan purnawirawan TNI sebagai pemimpin BPJS ini bakal bikin layanan makin "gercep" atau justru makin kaku? Mari kita diskusikan terus, karena kesehatan kita bukan barang yang bisa dikompromikan.
