Kota Pelajar dengan Gaji Satu Jutaan: Potret Pekerja di Kota Malang

Malang itu kota idaman untuk slow living. Slow orangnya, slow jalanan yang tak dipenuhi suara klakson meski macet parah, hingga slow segaji-gaji pekerja di sana. 

Malang selama ini dikenal sebagai kota dengan dua wajah: destinasi wisata yang hidup dan kota pelajar yang dinamis. Setiap akhir pekan, arus wisatawan memenuhi jalan, kafe-kafe penuh, serta hotel dan vila terus bertumbuh.

Di saat yang sama, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah datang, menyewa kos, makan di warung lokal, dan menjadi penggerak ekonomi sehari-hari. Namun, di balik geliat tersebut, muncul ironi yang kian terasa: mengapa standar gaji di Malang justru tertinggal?

Fenomena ini bukan sekadar keluhan personal, melainkan pola yang berulang. Banyak pencari kerja menemukan bahwa tawaran gaji di kisaran satu hingga satu setengah juta rupiah per bulan masih dianggap wajar, bahkan untuk pekerjaan yang menuntut keterampilan khusus. Posisi seperti desainer grafis, staf administrasi, hingga pekerja di sektor kuliner sering kali dihargai jauh di bawah ekspektasi kebutuhan hidup layak.

Jika dihitung secara sederhana, gaji satu juta rupiah per bulan berarti sekitar 33 ribu rupiah per hari. Angka ini bahkan nyaris tidak cukup untuk menutup biaya makan dan transportasi harian, apalagi kebutuhan lain seperti sewa tempat tinggal, kesehatan, atau tabungan. 

Masalah ini semakin kompleks karena tidak hanya terjadi di satu sektor. Di industri makanan dan minuman (F&B), jam kerja delapan jam dengan gaji sekitar 1,5 juta rupiah masih banyak ditemukan. Bahkan, praktik yang merugikan pekerja seperti penahanan ijazah masih terjadi di beberapa tempat.

Di sisi lain, tenaga kontrak di instansi pemerintahan juga kerap menerima upah serupa, meskipun beban kerja mereka tidak ringan. Kontras dengan itu, pegawai tetap seperti aparatur sipil negara (ASN) memperoleh gaji dan tunjangan yang jauh lebih stabil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya soal angka nominal, tetapi juga struktur pasar kerja. Banyak pelaku usaha, khususnya skala kecil dan menengah, masih menjadikan efisiensi biaya sebagai prioritas utama, termasuk dalam hal tenaga kerja. Sementara itu, posisi tawar pekerja relatif lemah karena tingginya jumlah pencari kerja, terutama dari kalangan lulusan baru.

Di sisi lain, biaya hidup di Malang tidak lagi bisa disebut rendah. Harga sewa kos terus meningkat, begitu pula dengan harga makanan dan kebutuhan harian. Bahkan, harga properti di beberapa kawasan mulai mendekati kota besar seperti Surabaya atau Jakarta.

Sayangnya, kenaikan biaya hidup ini tidak diikuti dengan peningkatan upah yang signifikan. Upah Minimum Kota (UMK) memang ditetapkan, tetapi dalam praktiknya masih sering tidak dijadikan acuan oleh sebagian pelaku usaha.

Dampak dari kondisi ini mulai terlihat. Banyak lulusan sarjana memilih mencari alternatif lain di luar jalur kerja formal. Sebagian beralih menjadi pekerja lepas (freelancer), menjalankan usaha kecil, atau bahkan menjadi pengemudi transportasi daring.

Tidak sedikit pula yang memutuskan merantau ke kota besar dengan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih layak dan jenjang karier yang lebih jelas.

Jika tren ini terus berlanjut, Malang berpotensi menghadapi masalah yang lebih besar: kehilangan talenta muda. Kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan justru bisa menjadi tempat “persinggahan sementara”, bukan tempat berkembang. Padahal, keberlanjutan ekonomi sebuah kota sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusianya.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar apakah ekonomi sedang sulit, melainkan apakah sistem yang ada sudah cukup adil bagi pekerja. Upah bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kompensasi atas tenaga, waktu, dan keahlian.

Jika standar upah tidak manusiawi terus dinormalisasi, maka bukan hanya pekerja yang dirugikan, tetapi juga masa depan kota itu sendiri.

Malang memiliki potensi besar sebagai kota wisata sekaligus kota pendidikan. Namun, potensi tersebut hanya akan benar-benar terwujud jika pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Tanpa itu, geliat kota hanya akan tampak ramai di permukaan, tetapi rapuh di dalam.