Kolom

Desil 10 dan Fakta yang Berbeda: Ketika Data Pemerintah Dipertanyakan Warga

Desil 10 dan Fakta yang Berbeda: Ketika Data Pemerintah Dipertanyakan Warga
Ilustrasi desil 1-10 (ChatGPT)

Belakangan ini, media sosial ramai membicarakan pembagian desil 1 sampai 10 setelah masyarakat menemukan cara untuk mengecek posisi kesejahteraan keluarganya melalui layanan resmi pemerintah. Dengan memasukkan NIK dan data verifikasi seperti tanggal lahir, seseorang dapat mengetahui keluarganya berada di desil berapa. Sistem ini merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang membagi keluarga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 berada di kelompok 10 persen tertinggi.

Masalahnya, hasil tersebut justru membuat banyak warga bertanya-tanya. Tidak sedikit yang merasa kondisi kehidupan mereka tidak menggambarkan posisi desil yang muncul di layar. Ada yang merasa hidup pas-pasan tetapi masuk desil tinggi. Ada pula yang menganggap dirinya memiliki rumah dan aset biasa saja, tetapi justru ditempatkan pada kelompok yang dianggap paling sejahtera.

Saya sendiri mengalami hal yang sama. Ketika mengecek, keluarga saya tercatat berada di desil 10. Sekilas, angka itu terdengar seperti sebuah pencapaian luar biasa. Desil 10 sering kali dipersepsikan sebagai kelompok masyarakat paling sejahtera, bahkan di media sosial muncul anggapan bahwa kelompok ini dihuni oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi seperti artis ibu kota atau konglomerat.

Padahal, kalau melihat kehidupan saya sehari-hari, rasanya jauh dari gambaran tersebut. Rumah yang saya tempati biasa saja. Harta benda yang dimiliki juga bukan sesuatu yang bisa disebut mewah. Saya tentu tidak merasa hidup dalam kondisi yang sama dengan orang-orang yang memiliki rumah besar, kendaraan mahal, banyak properti, atau aset bernilai fantastis.

Di sinilah persoalannya. Masyarakat akhirnya cenderung menerjemahkan desil sebagai ukuran kekayaan secara langsung. Padahal, pemerintah menjelaskan bahwa desil tidak ditentukan hanya berdasarkan pendapatan atau jumlah pengeluaran. Penghitungannya mempertimbangkan berbagai variabel sosial ekonomi, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset.

Artinya, seseorang bisa saja merasa dirinya biasa-biasa saja, tetapi secara perbandingan dengan keseluruhan populasi yang masuk dalam data, sistem menempatkannya pada kelompok yang lebih tinggi. Namun, penjelasan tersebut tetap belum sepenuhnya menghilangkan keresahan masyarakat. Sebab, angka yang muncul di layar terasa sangat personal ketika menyangkut kondisi hidup masing-masing keluarga.

Saya justru melihat persoalan ini sebagai pengingat bahwa data pemerintah harus selalu memiliki mekanisme koreksi yang mudah dijangkau masyarakat. Jangan sampai sebuah keluarga dianggap sejahtera hanya karena data lama atau informasi yang tidak lagi menggambarkan keadaan sebenarnya.

Kabar baiknya, masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai masih memiliki peluang untuk mengajukan pembaruan data. Informasi pada layanan resmi Kemensos menyebutkan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos dengan menyampaikan kondisi nyata. Setelah itu, data akan dihitung kembali secara berkala.

Menurut saya, keberadaan desil sebenarnya penting. Pemerintah membutuhkan data untuk menentukan sasaran bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Namun, sistem sebagus apa pun tetap bisa bermasalah jika data yang digunakan tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Karena itu, keresahan warga jangan langsung dianggap sebagai bentuk ketidakpahaman. Ketika seseorang berkata, "Saya masuk desil 10, tetapi hidup saya biasa saja," mungkin yang sedang dipertanyakan bukan sekadar angka. Mereka sedang meminta agar data pemerintah benar-benar menggambarkan kehidupan mereka.

Pada akhirnya, desil seharusnya menjadi alat untuk membantu pemerintah memahami masyarakat, bukan menjadi label yang membuat masyarakat merasa kehidupan mereka dinilai secara keliru. Data harus mengikuti kenyataan dan ketika fakta berubah, masyarakat semestinya memiliki jalan yang jelas untuk memperbaikinya.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda