NTT Belum Tenang: Jangan Biarkan Seremoni Mengalahkan Kemanusiaan

Ada sesuatu yang terasa sangat janggal ketika sebuah bangsa sedang berduka. Rakyat di daerah bencana mencari tempat paling aman untuk tidur, sementara perhatian publik justru dipenuhi perdebatan tentang seremoni, pakaian adat, dan kemeriahan perayaan kemerdekaan.

Di Nusa Tenggara Timur, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Setelah itu, bukan berarti ketakutan warga ikut berhenti ketika peringatan tsunami dicabut. Ancaman gempa susulan tetap menjadi persoalan serius. Laporan terbaru menyebut aktivitas susulan bahkan mencapai lebih dari 1.500 kejadian.

Bagi orang yang tinggal jauh dari episentrum, angka 500 atau 1.500 gempa mungkin hanya terdengar seperti statistik. Bagi warga yang mengalaminya, setiap getaran adalah pertanyaan: apakah rumah ini masih aman? Apakah sekarang harus lari? Apakah anak-anak harus dibangunkan?

Itulah mengapa banyak warga memilih tidak tidur di dalam rumah.

Mereka tidur di luar, di tempat terbuka, di halaman, atau di lokasi pengungsian karena trauma dan ketidakpastian. Bukan karena mereka ingin meninggalkan kenyamanan rumah, melainkan karena rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman tiba-tiba menjadi sumber kecemasan.

BNPB sendiri berkali-kali mengingatkan bahwa masyarakat harus menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa dan memastikan kondisi struktur bangunan sebelum kembali masuk. NTT juga bukan wilayah yang asing dengan risiko gempa; BNPB mencatat banyak wilayah di provinsi tersebut memiliki potensi bahaya gempa bumi sedang hingga tinggi.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah dalam situasi seperti ini seharusnya sangat sederhana: apakah warga merasa aman, apakah kebutuhan dasar tersedia, apakah informasi tersampaikan dengan cepat, dan apakah negara hadir ketika mereka paling membutuhkan?

Bukan seberapa megah seremoni yang disiapkan. Bukan seberapa bagus pakaian yang dikenakan pejabat. Dan bukan seberapa meriah panggung yang dibangun.

Kemerdekaan memang layak dirayakan. Tetapi kemerdekaan juga seharusnya memiliki makna yang jauh lebih substantif daripada sekadar upacara. Apa arti kemerdekaan bagi seorang warga yang malam-malam masih tidur di luar rumah karena takut bangunan runtuh? Apa arti pesta rakyat bagi keluarga yang rumahnya rusak dan belum tahu kapan dapat kembali pulang?

Pertanyaan seperti ini bukan berarti kita harus membatalkan seluruh perayaan nasional. Pemerintah tetap memiliki kewajiban menjalankan agenda kenegaraan. Bahkan laporan mengenai penanganan bencana menunjukkan pemerintah pusat telah mengerahkan jajaran untuk memperkuat respons di wilayah terdampak.

Justru karena pemerintah sudah memiliki perangkat negara, standar tuntutannya harus lebih tinggi.

Yang dibutuhkan bukan sekadar kehadiran simbolik pejabat, tetapi koordinasi yang dapat dirasakan masyarakat. Logistik harus bergerak. Tempat pengungsian harus layak. Air bersih, makanan, obat-obatan, layanan kesehatan, komunikasi, listrik, dan asesmen bangunan harus menjadi prioritas.

Dan yang paling penting: masyarakat harus memperoleh informasi yang akurat.

Dalam situasi bencana, kekosongan informasi adalah masalah serius. Ketika warga tidak tahu apakah rumahnya aman, apakah gempa masih berlanjut, atau apa yang harus dilakukan setelah guncangan berikutnya, mereka hidup dalam kecemasan. Negara harus menjadi sumber kepastian, bukan sekadar produsen pernyataan.

Kita juga perlu berhati-hati dengan narasi bahwa pemerintah “sibuk pesta” sementara rakyat menderita. Kritik terhadap pemerintah sah, bahkan penting, tetapi kritik harus berdiri di atas fakta. Tidak tepat pula menyimpulkan bahwa seluruh pemerintah tidak bekerja hanya karena publik melihat seremoni. Yang layak dipersoalkan adalah prioritas, kecepatan, transparansi, dan kualitas respons negara di lapangan.

Sebab bencana adalah ujian paling jujur bagi sebuah pemerintahan.

Ketika keadaan normal, pemerintah dapat berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan, investasi, dan masa depan. Tetapi ketika tanah berguncang dan warga berlarian keluar rumah, semua slogan itu diuji dalam hitungan menit.

Apakah negara hadir sebagai institusi yang melindungi, atau hanya sebagai kumpulan pejabat yang pandai tampil ketika kamera menyala?

NTT tidak membutuhkan belas kasihan yang berhenti pada unggahan media sosial. Mereka membutuhkan negara yang bekerja.

Mereka membutuhkan pemerintah yang memastikan anak-anak dapat tidur tanpa ketakutan, keluarga memperoleh tempat berlindung, rumah yang rusak segera diperiksa, korban mendapatkan pertolongan, dan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan sebuah tanggal.

Kemerdekaan seharusnya terasa ketika rakyat sedang berada dalam keadaan paling tidak berdaya,  dan negara datang lebih dulu daripada rasa takut mereka.

Untuk saudara-saudara kita di NTT, semoga setiap getaran segera mereda, bantuan terus mengalir, dan malam-malam panjang di ruang terbuka segera berakhir.