Ugal-ugalan Anggaran MBG: Menyoal Puluhan Ribu Motor Dinas Baru

Sobat Yoursay, baru-baru ini, jagat media sosial dihebohkan oleh video viral pengadaan motor listrik baru berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang konon jumlahnya mencapai 70.000 unit. Meski Kepala BGN, Dadan Hindayana, sudah memberikan klarifikasi bahwa jumlahnya hanya 25.000 unit dengan realisasi 21.801 unit dari anggaran 2025, tetap saja terasa ganjil. Apakah pengadaan puluhan ribu kendaraan ini benar-benar untuk memastikan anak-anak kita tidak kelaparan, atau jangan-jangan ini adalah bentuk "ugal-ugalan" anggaran dalam balutan program populis?

BGN  beralasan motor-motor ini diperlukan untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, bukankah selama ini narasi yang dibangun adalah SPPG merupakan bentuk investasi pihak swasta?

Jika aset dan operasional SPPG diklaim akan diganti lewat hasil keuntungan dalam jangka waktu tertentu, mengapa tiba-tiba negara harus turun tangan membelikan fasilitas motor listrik mewah untuk para kepalanya? Ini adalah sebuah inkonsistensi logika yang sangat tajam. Jika pihak swasta yang punya kewajiban melengkapi perlengkapan operasionalnya sendiri, maka pengadaan puluhan ribu motor dari uang pajak kita ini menjadi sebuah tanda tanya besar tentang transparansi model bisnis MBG itu sendiri.

Sobat Yoursay, kita tidak bisa menutup mata bahwa di saat ribuan motor listrik ini sedang diproses administrasinya sebagai Barang Milik Negara (BMN), masih banyak guru honorer di pelosok negeri yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membeli bensin motor tua mereka sendiri. Publik menyebut skala prioritas pemerintah nampaknya mulai bergeser, mereka menilai "jor-joran" anggaran MBG dengan kesejahteraan guru sangat timpang.

Lantas, mengapa pemerintah begitu cepat mengetuk palu untuk pengadaan unit kendaraan baru, namun begitu lambat dan penuh birokrasi saat bicara soal pengangkatan guru atau perbaikan gedung sekolah yang atapnya hampir roboh?

Hal lain yang tak kalah tajam untuk kita pertanyakan adalah relevansi pemilihan motor listrik ini di tengah imbauan efisiensi pemerintah. Memang benar, motor listrik tidak mengonsumsi BBM. Namun, apakah pengadaan aset baru dalam skala jumbo di tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil adalah langkah yang bijak?

Sobat Yoursay, bukankah lebih efisien jika anggaran tersebut dialokasikan langsung untuk menambah kualitas gizi dalam menu makanan anak-anak, daripada digunakan untuk memfasilitasi mobilitas para pejabat fungsional di tingkat SPPG? Jangan sampai program MBG ini justru menjadi gerbong bagi proyek-proyek sampingan yang tidak menyelesaikan masalah gizi buruk, melainkan hanya mempercantik laporan serapan anggaran di akhir tahun.

Kritik netizen yang menyebut ekonomi kita dibuat "ugal-ugalan" oleh program MBG sebenarnya merujuk pada betapa masifnya pergeseran fokus fiskal kita. Segala sesuatu yang berpotensi menghambat jalannya MBG seolah-olah dipinggirkan, termasuk rencana efisiensi energi di sektor lain.

Kita seolah dipaksa menerima bahwa MBG adalah "anak emas" yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan jika itu berarti mengabaikan kebutuhan mendesak di sektor lain seperti kesehatan primer atau subsidi bagi rakyat kecil yang terdampak inflasi. Sobat Yoursay, apakah kita sedang membangun generasi yang sehat, ataukah kita sedang membangun birokrasi baru yang gemuk dengan fasilitas negara yang serba wah?

Terakhir, mari kita bicara soal transparansi distribusi. Motor-motor itu belum dibagikan karena alasan administrasi BMN. Kita tentu berharap proses ini tidak hanya menjadi pajangan di gudang sementara anak-anak menunggu kepastian menu makan bergizi mereka. Sobat Yoursay, jangan sampai ketika motor-motor listrik ini akhirnya mengaspal, kualitas makanan yang sampai ke tangan siswa justru jauh dari harapan karena anggarannya sudah habis tergerus oleh biaya operasional dan pengadaan aset yang sangat mahal.

Klarifikasi Kepala BGN tentang jumlah unit memang penting, tapi itu tidak menjawab kegelisahan publik soal urgensi dan prioritas. Sobat Yoursay, menurut kalian, apakah masuk akal memprioritaskan puluhan ribu motor dinas listrik di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit ini? Ataukah kita sedang menyaksikan sebuah era di mana gengsi sebuah program nasional lebih penting daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk para guru yang masih berjuang dengan upah minimum?

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS