Hak atas Pendidikan dan Biaya Tersembunyi yang Melanggarnya

Hak atas pendidikan kerap disebut sebagai salah satu fondasi negara modern. Ia dijamin dalam konstitusi, diulang dalam berbagai kebijakan, dan dijadikan ukuran kemajuan. Negara menjanjikan akses pendidikan yang terbuka bagi semua, tanpa diskriminasi. Namun di balik janji tersebut, ada realitas yang lebih sunyi: biaya tersembunyi yang terus menggerus makna “hak” itu sendiri.

Pendidikan memang tampak gratis di atas kertas. SPP dihapus, program bantuan diluncurkan, dan berbagai skema subsidi diperkenalkan. Tetapi bagi banyak keluarga, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, biaya pendidikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk.

Gratis yang Tidak Pernah Utuh

Ketika negara menyatakan pendidikan gratis, yang sering dimaksud adalah penghapusan biaya formal. Padahal, pengalaman sehari-hari siswa menunjukkan bahwa biaya pendidikan jauh lebih kompleks. Seragam, buku tambahan, iuran kegiatan, transportasi, hingga kebutuhan digital menjadi pengeluaran yang tidak kecil.

Biaya-biaya ini jarang disebut dalam narasi resmi. Ia muncul sebagai kewajaran, bahkan sering dibungkus sebagai bagian dari “kebutuhan belajar”. Namun bagi keluarga rentan, akumulasi biaya ini bisa menjadi beban yang signifikan. Dalam banyak kasus, keputusan untuk melanjutkan sekolah bukan ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi oleh kemampuan finansial.

Lebih problematis lagi, ada biaya yang bersifat informal. Iuran sukarela yang terasa wajib, sumbangan pembangunan, atau pungutan lain yang tidak selalu transparan. Praktik ini menciptakan tekanan sosial. Orang tua yang tidak mampu membayar berisiko mengalami stigma, sementara siswa bisa merasa terpinggirkan. Di titik ini, hak atas pendidikan mulai tergerus. Ia tidak lagi universal, melainkan bersyarat.

Ketimpangan yang Disamarkan

Biaya tersembunyi tidak hanya membebani individu, tetapi juga memperlebar ketimpangan. Siswa dari keluarga mampu dapat memenuhi semua kebutuhan tambahan, bahkan lebih. Mereka memiliki akses ke buku penunjang, les privat, perangkat digital, dan lingkungan belajar yang kondusif.

Sebaliknya, siswa dari keluarga miskin harus berkompromi. Mereka mungkin tetap bersekolah, tetapi dengan keterbatasan. Tidak memiliki buku lengkap, kesulitan mengikuti tugas berbasis teknologi, atau bahkan harus bekerja sambilan untuk membantu ekonomi keluarga.

Dalam statistik, keduanya tercatat sama: sama-sama bersekolah. Namun kualitas akses yang mereka terima sangat berbeda. Ketimpangan ini sering tidak terlihat karena tersembunyi di balik angka partisipasi.

Lebih jauh, biaya tersembunyi juga menciptakan mekanisme seleksi diam-diam. Siswa yang tidak mampu perlahan tersingkir, baik secara fisik melalui putus sekolah, maupun secara psikologis melalui rasa tidak percaya diri. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berpotensi mereproduksi ketimpangan.

Mengembalikan Hak sebagai Hak

Jika pendidikan benar-benar diposisikan sebagai hak, maka ia tidak boleh bergantung pada kemampuan membayar, baik secara formal maupun informal. Untuk itu, pendekatan kebijakan perlu berubah dari sekadar menghapus biaya utama menjadi memastikan seluruh ekosistem pendidikan bebas hambatan.

Pertama, negara perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap biaya riil pendidikan. Ini mencakup semua pengeluaran yang ditanggung siswa, termasuk yang selama ini dianggap “tambahan”. Tanpa pemetaan ini, kebijakan akan selalu parsial.

Kedua, transparansi harus ditegakkan. Sekolah perlu memiliki mekanisme pelaporan yang jelas terkait pungutan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Pengawasan dari pemerintah dan partisipasi publik menjadi kunci untuk mencegah praktik yang membebani.

Ketiga, skema bantuan harus diperluas dan diperdalam. Bantuan tidak hanya diberikan untuk biaya sekolah, tetapi juga untuk kebutuhan pendukung seperti transportasi, perlengkapan belajar, dan akses digital. Pendekatan ini lebih realistis dalam menjawab kebutuhan siswa.

Keempat, perlu ada keberanian untuk menata ulang praktik di tingkat sekolah. Budaya pungutan yang sudah lama berlangsung tidak bisa dibiarkan sebagai “tradisi”. Negara harus hadir tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui pendampingan dan penguatan kapasitas sekolah.

Hak atas pendidikan bukan sekadar soal membuka pintu sekolah, tetapi memastikan setiap anak dapat melangkah masuk tanpa beban yang tak terlihat. Selama biaya tersembunyi masih ada, pendidikan gratis akan selalu menjadi janji yang setengah ditepati.