Menyoal Urgensi Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat, Apa Sebenarnya Prioritas Pendidikan Kita?

Dalam beberapa hari terakhir, publik disuguhi dua kabar tentang sepatu sekolah yang sama-sama menyita perhatian. Di satu sisi, ada kisah siswa SMK yang mengenakan sepatu kekecilan hingga kondisinya memburuk dan berujung meninggal dunia. Di sisi lain, pemerintah justru menuai sorotan setelah menganggarkan pengadaan sepatu Sekolah Rakyat dengan nominal yang dalam berita baru-baru ini disebut mencapai Rp700.000 per pasang.

Dua kabar tersebut memang datang dari isu yang berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan ironi yang sulit diabaikan. Ketika satu murid kesulitan memiliki sepatu yang layak, negara justru ramai dibicarakan karena angka pengadaan sepatu yang terasa begitu besar. Dari sini, sepatu sekolah tampak bukan lagi persoalan sederhana, melainkan simbol jarak antara kebijakan dan kebutuhan nyata murid.

Persoalan ini mungkin sekilas terdengar sederhana. Namun, sepatu bukan sekadar alas kaki. Bagi siswa, ia adalah benda yang dikenakan setiap hari: untuk berjalan, berdiri cukup lama, hingga menunjang kenyamanan selama berkegiatan di sekolah. Karena itu, ketika sepatu sekolah menjadi sorotan, yang sedang dibahas sebenarnya bukan hanya alas kaki, melainkan kebutuhan dasar agar siswa dapat belajar dengan nyaman.

Ketika pemerintah menganggarkan Rp700.000 untuk sepasang sepatu, dalam realitasnya masih banyak siswa dari keluarga rentan yang merasa bahwa membeli sepatu bukan keputusan yang mudah dilakukan. Banyak dari mereka baru mengganti sepatu ketika sol mulai jebol, ukuran benar-benar sempit, atau saat kondisinya sudah tak lagi layak dipakai. Kasus Mandala setidaknya menjadi pengingat bahwa bagi sebagian keluarga, mengganti sepatu sekolah bukan keputusan yang sesederhana pergi ke toko.

Besarnya nominal tersebut pada akhirnya memunculkan kegelisahan publik. Persoalannya bukan semata apakah angka itu nanti dapat dijelaskan secara administratif, melainkan karena masyarakat melihat ada ketimpangan rasa: ketika kebutuhan paling dasar murid masih sering tertunda, angka pengadaan yang fantastis justru terasa jauh dari realitas keseharian mereka.

Dokumen anggaran mungkin bisa penuh dengan rincian, tetapi di saat yang sama belum tentu ada setitik empati di sana. Negara bisa saja menghitung jumlah sekolah rakyat, jumlah sepatu yang dibutuhkan, jumlah dana yang harus dianggarkan, hingga spesifikasi sepatu yang sesuai kebutuhan siswa. Namun, apakah negara juga menghitung siswa yang hingga kini mengenakan sepatu rusak? Apakah negara sudah benar-benar membaca keluarga yang tak mampu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya karena persoalan ekonomi? Jika hal-hal mendasar semacam ini masih luput, maka angka sebesar apa pun akan sulit terasa menyentuh kebutuhan nyata.

Faktanya, di luar sana masih banyak siswa yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Pendidikan kita memang sama sekali tidak kekurangan program dan kebijakan. Mulai dari beasiswa, bantuan perlengkapan sekolah dari pemerintah, hingga Sekolah Rakyat yang disebut memberikan jaminan setiap kebutuhan siswa di dalamnya. Namun, program-program ini kenyataannya masih belum menyentuh kebutuhan siswa yang bersifat personal. Kebutuhan kecil yang cukup mendesak pun masih luput dari perhatian.

Karena itu, transparansi anggaran menjadi penting agar publik tidak hanya disuguhi angka besar tanpa penjelasan yang masuk akal. Di saat yang sama, pemetaan siswa rentan juga perlu diperluas. Pemerintah tidak cukup hanya mendata anak-anak yang putus sekolah, tetapi juga mereka yang masih bertahan belajar sambil menahan banyak keterbatasan. Di sinilah kerja sama antara pemerintah daerah dan sekolah dibutuhkan agar bantuan benar-benar menyentuh kebutuhan yang paling mendesak.

Di sini, satu hal yang mungkin perlu kita renungi dan pahami kembali. Bahwa sepatu sekolah bukan sekadar perlengkapan semata. Sepatu sekolah merupakan benda yang seharusnya membantu murid untuk melangkah menuju impiannya. Namun, hari ini kita masih menemukan fakta bahwa sepasang sepatu terasa sulit untuk dimiliki, sementara sepatu lain terlalu mahal untuk dijelaskan. Ini berarti yang menjadi persoalan bukanlah kurangnya kebijakan, melainkan kebijakan pendidikan yang belum cukup dekat dengan langkah kecil para siswanya.