MBG dan Nafsu Kerakusan yang Menyusup ke Piring Rakyat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dijual sebagai wajah baru negara yang peduli pada masa depan anak-anak. Ia dibungkus dengan narasi kemanusiaan, kesehatan, dan pemerataan. Di hadapan publik, program ini tampak seperti harapan. Anak-anak sekolah mendapat makanan layak, petani dan pelaku usaha kecil memperoleh pasar baru, serta negara hadir secara nyata di meja makan rakyat kecil.

Namun kini? Hiks... hiks... (membaca dengan ekspresi menangis). Setelah penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama kroninya, publik seperti dipaksa melihat sisi paling pahit dari sebuah proyek populis, bahwa bahkan nasi untuk anak-anak pun bisa dijadikan bancakan kekuasaan.

Kasus ini bukan sekadar perkara suap atau mark-up biasa. Yang membuatnya terasa begitu menyesakkan adalah dugaan bahwa mekanisme program telah dibelokkan secara sistematis melalui jaringan yayasan “binaan” yang diduga dipakai sebagai kendaraan untuk mengendalikan distribusi dana triliunan rupiah.

Yayasan yang seharusnya menjadi alat pengabdian sosial justru diubah menjadi semacam perusahaan bayangan yang dipenuhi konflik kepentingan, mendapat perlakuan khusus, dan diarahkan untuk menguasai rantai distribusi MBG.

Di sinilah letak persoalan moral terbesar itu. Korupsi memang selalu buruk, tetapi korupsi yang mengambil keuntungan dari program pangan anak-anak memiliki rasa busuk yang berbeda. Ia bukan sekadar mencuri uang negara, namun ia mencuri kepercayaan masyarakat terhadap gagasan bahwa negara masih punya hati.

Mengutip dari laman Suara.com, Kamis (4/6/2026), kejaksaan mengungkap adanya pengaturan verifikasi portal mitra BGN agar yayasan tertentu tetap lolos meski tidak memenuhi syarat. Bahkan, beberapa yayasan disebut terafiliasi langsung dengan para pejabat yang kini menjadi tersangka. Mereka diduga menggunakan nama orang lain untuk menyamarkan hubungan kepentingan. Insentif yang mengalir nilainya disebut mencapai miliaran rupiah per hari.

Ironisnya, program sebesar MBG semestinya bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal. Bayangkan jika distribusi benar-benar diberikan kepada koperasi desa, UMKM katering lokal, kelompok ibu rumah tangga, pesantren, atau komunitas petani setempat. Uang negara akan berputar di akar rumput. Dapur-dapur kecil hidup. Petani terserap. Rasa memiliki tumbuh dari bawah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, muncul dugaan monopoli lewat yayasan-yayasan yang dekat dengan lingkar kekuasaan.

Kita akhirnya melihat satu penyakit lama Indonesia muncul lagi dengan wajah baru, yaitu negara terlalu gemar menciptakan “perantara”, dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah "combe". Bantuan untuk rakyat jarang diberikan langsung melalui sistem yang transparan. Selalu ada lapisan-lapisan lembaga, yayasan, relawan, tim khusus, konsultan, dan jejaring kedekatan yang membuat uang publik kehilangan jejak moralnya. Semakin panjang rantai birokrasi dan afiliasi, semakin besar peluang kebocoran.

Padahal, yayasan dalam tradisi sosial Indonesia dahulu berdiri karena panggilan nurani. Banyak sekolah rakyat, panti asuhan, rumah singgah, hingga dapur umum dibangun oleh orang-orang sederhana yang bahkan tidak pernah masuk televisi.

Mereka bekerja diam-diam. Mereka tidak memerlukan portal proyek bernilai miliaran rupiah untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu, ketika yayasan kini dicurigai hanya menjadi kendaraan proyek, publik merasa ada sesuatu yang rusak bukan hanya dalam tata kelola negara, tetapi juga dalam etika sosial kita.

Kasus ini juga memperlihatkan betapa bahayanya proyek raksasa yang dibangun terlalu cepat, terlalu besar, tetapi minim pengawasan publik. MBG adalah program dengan anggaran besar dan jangkauan nasional. Dalam situasi seperti itu, transparansi seharusnya menjadi fondasi utama. Namun yang terjadi kini justru sebaliknya. Banyak keputusan berjalan tertutup, distribusi mitra tidak jelas, dan publik hanya disuguhi slogan keberhasilan.

Sementara itu, di lapangan, berbagai persoalan sebenarnya sudah muncul sejak lama. Mulai dari kasus keracunan makanan, kualitas distribusi yang dipertanyakan, hingga keluhan soal kesiapan dapur layanan. Bahkan sebelumnya sempat muncul klaim bahwa MBG menyumbang angka signifikan dalam kasus keracunan pangan nasional. Namun kritik sering dianggap gangguan terhadap program unggulan negara. Akibatnya, budaya evaluasi kalah oleh budaya pencitraan.

Penangkapan Dadan Hindayana Cs., menurut saya seharusnya menjadi titik balik penting. Bukan untuk mematikan gagasan makan bergizi gratis, tetapi justru untuk menyelamatkannya dari kerakusan elite. Sebab ide memberi makan anak-anak sekolah bukan ide buruk. Yang buruk adalah ketika program kemanusiaan dijadikan panggung penguasaan anggaran.

Negara perlu belajar bahwa program sosial tidak bisa hanya dibangun dengan semangat populisme dan angka-angka besar. Ia membutuhkan kerendahan hati untuk mendengar kritik, keberanian membuka data, dan kesediaan menyerahkan sebagian kontrol kepada masyarakat lokal. Jika semua dipusatkan pada lingkar kekuasaan dan jejaring loyalitas, maka program sosial akan berubah menjadi ladang rente.

Publik tentu berharap hukum bekerja tegas. Namun lebih dari itu, masyarakat sebenarnya sedang menunggu sesuatu yang lebih mendasar, apakah negara mau mengakui bahwa sistem yang terlalu bertumpu pada kedekatan politik memang rawan melahirkan korupsi? Sebab korupsi bukan selalu soal individu serakah. Kadang ia lahir dari sistem yang sejak awal memungkinkan segelintir orang memegang terlalu banyak kendali tanpa pengawasan yang memadai.

Akhir kata, skandal MBG ini mengantarkan pada satu pertanyaan yang sangat menyedihkan, jika program makanan anak-anak saja masih bisa dijadikan objek permainan kekuasaan, lalu program apa lagi yang benar-benar aman dari kerakusan manusia? Haduh.

Mungkin inilah tragedi terbesar kita sebagai bangsa yang terlalu sering membangun program atas nama rakyat, tetapi lupa membangun watak untuk menjaga amanah rakyat itu sendiri.