Kolom
Skandal Miliaran BGN Dibongkar: Ketegasan Nyata atau Bom Waktu yang Telat?
Drama penegakan hukum di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam beberapa hari terakhir benar-benar menyuguhkan tontonan yang menguras emosi sekaligus nalar sehat kita. Bayangkan saja, hanya dalam hitungan jam, publik disuguhi rentetan peristiwa kilat, mulai dari pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, penggeledahan kantor yang dikawal ketat personel TNI, pelantikan pimpinan baru Nanik S. Deyang, hingga pemandangan tiga eks bos besar BGN berbaju rompi merah muda.
Klimaksnya terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto langsung mengumpulkan 12.000 mitra penggerak di Sentul sembari menenteng piring contoh potongan ayam dan melayangkan gertakan keras. Sebuah koreografi politik dan hukum yang tampak sempurna, namun menyisakan satu pertanyaan besar, kenapa baru sekarang dibongkar?
Sobat Yoursay pasti masih ingat betul bagaimana riuhnya media sosial sejak awal mula program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dicanangkan. Sedari awal, netizen dan berbagai kalangan masyarakat sudah menaruh skeptisisme yang amat tinggi. Publik bukannya tidak mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah atau pengentasan stunting, melainkan karena semua orang tahu bahwa ada "gula" yang sangat manis di sana.
Anggaran yang digelontorkan tidak main-main, mencapai Rp85,27 triliun pada tahun 2025 dan diproyeksikan melonjak hingga Rp268 triliun untuk tahun ini. Di negara dengan indeks persepsi korupsi yang masih terseok-seok, menaruh uang ratusan triliun dalam satu keranjang baru tanpa sistem pengawasan yang luar biasa ketat sama saja dengan menggelar karpet merah bagi para pemburu rente.
Kecurigaan masyarakat akhirnya terbukti lewat temuan Kejaksaan Agung yang sangat menyakitkan. Bagaimana mungkin, program yang esensinya adalah mengisi piring makan anak sekolah dengan karbohidrat, protein, dan vitamin, justru kedapatan menggelembungkan anggaran untuk pengadaan motor listrik, sepatu, kaos kaki, hingga televisi?
Sobat Yoursay tentu setuju kalau ini adalah puncak komedi birokrasi kita. Sejak kapan anak-anak SD di pelosok negeri bisa kenyang dan cerdas dengan mengunyah knalpot motor listrik atau merebus kaos kaki? Modus kuno berupa jual beli titik layanan lewat Portal Mitra BGN dan pembentukan yayasan bodong yang terafiliasi dengan lingkaran dalam pejabat menjadi bukti konkret bahwa program mulia ini telah dibusukkan dari pucuk tertingginya.
Ironisnya, skandal megakorupsi yang meraup insentif haram miliaran rupiah setiap harinya ini baru ditindak setelah program berjalan selama hampir 1,5 tahun. Di sinilah letak kejanggalan yang membuat kita sulit untuk sekadar bertepuk tangan atas ketegasan pemerintah. Masyarakat dan para pengamat sudah berulang kali berteriak, memberikan peringatan dini, dan mengingatkan bahwa sistem kemitraan BGN sangat rawan kongkalikong. Namun, peringatan dari rakyat itu seolah dianggap sebagai angin lalu, sampai akhirnya bom waktu ini meledak sendiri.
Jika intelijen dan Kejaksaan Agung bisa mengendus praktik ini secara detail sekarang, mustahil rasanya jika pergerakan yayasan-yayasan siluman itu tidak terdeteksi sejak setahun lalu. Mengapa otoritas berwenang harus menunggu dana triliunan rupiah bocor sedemikian lama baru mengambil tindakan?
Hal yang paling mengerikan untuk dibayangkan sekarang adalah efek domino ke bawah. Jika di level kepala badan dan wakil kepala badan saja mentalitasnya sudah sekorup ini, bagaimana dengan yang ada di bawahnya? Ingat, program MBG ini mengakar sampai ke tingkat desa dan sekolah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ketika pimpinan puncaknya sibuk memanipulasi sistem demi meloloskan vendor titipan, ruang pengawasan di tingkat daerah otomatis menjadi longgar dan ikut terkontaminasi.
Kita patut cemas, jangan-jangan potongan lauk yang makin mengecil atau hilangnya susu dari menu anak-anak di beberapa daerah selama setahun terakhir adalah akibat dari dana yang sudah disunat secara berjemaah dari hulu hingga ke hilir.
Langkah taktis Presiden Prabowo yang "membajak" acara 12.000 mitra di Sentul untuk melakukan shock therapy memang memberikan efek visual yang kuat. Pidato kemarahan presiden dan ancaman langsung di depan para vendor seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pencuri uang rakyat. Namun, publik kini tidak bisa lagi dipuaskan oleh retorika di atas panggung atau drama rompi merah muda di depan gedung kejaksaan. Pimpinan baru BGN memiliki beban moral yang luar biasa besar untuk merombak total sistem verifikasi yang keduluan jebol.
Kita tidak butuh pemerintah yang baru sadar dan baru memeriksa ketika kerusakan sudah terstruktur dan masif. Sobat Yoursay, kini tugas kita sebagai masyarakat sipil adalah melipatgandakan pengawasan. Roda program makan gratis ini dipaksa tetap berputar dengan pimpinan baru, dan kita harus memastikan bahwa esok hari, yang sampai ke meja makan anak-anak kita adalah nutrisi yang utuh, bukan lagi sisa-sisa anggaran yang sudah habis digrogoti koruptor.