Rakyat Tidak Keberatan Membayar Pajak, Asal Negara Tahu Cara Mengelolanya

Perdebatan soal pajak kembali ramai setelah muncul video seorang pedagang bakso yang mengeluhkan kabar mengenai kewajiban pajak sebesar Rp6 juta per bulan.

Bagi sebagian orang, angka tersebut terasa sangat besar jika dibandingkan dengan kondisi usaha kecil yang masih harus mengeluarkan biaya untuk modal, bahan baku, sewa tempat, dan kebutuhan operasional lainnya.

Hal itu disinggung aktris Nana Mirdad melalui unggahannya di Threads. Menurut Nana, masyarakat sebenarnya tidak keberatan membayar pajak, bahkan jika tarifnya lebih tinggi seperti di sejumlah negara lain.

Namun, ia menyayangkan beban pajak yang terasa semakin besar tidak diikuti dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang sebanding.

“Tapi nyesek adalah ketika kita ditekan sebegitunya, sampai ada tukang bakso yang rencananya diminta membayar pajak Rp6 juta sebulan, tetapi yang kita dapat nggak sebanding dengan di negara-negara maju lainnya dengan tarif pajak yang kurang lebih sama," tulis Nana, dikutip Jumat (24/7/2026).

Keresahan tersebut kemudian mendapatkan berbagai tanggapan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak keberatan membayar pajak, meskipun jumlahnya cukup besar.

Namun, mereka ingin uang tersebut dikelola dengan baik dan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang layak.

Pajak Bukan Masalah, Pengelolaannya yang Dipertanyakan

Saya kira penting untuk membedakan antara keberatan membayar pajak dan mempertanyakan pengelolaan pajak. Keduanya adalah hal yang berbeda.

Sebab, rasanya sulit meminta masyarakat untuk terus membayar sejumlah uang, jika jalan masih rusak, trotoar tidak layak, fasilitas kesehatan sulit diakses, dan pada saat yang sama berita mengenai korupsi uang negara terus bermunculan.

Di banyak negara, masyarakat membayar pajak dengan tarif yang tinggi, tetapi mereka juga mendapatkan layanan publik yang bisa dirasakan secara langsung.

Sekolah dan layanan kesehatan lebih mudah diakses, transportasi publik tersedia dengan baik, infrastruktur terawat, dan berbagai fasilitas publik dibangun untuk menunjang kehidupan masyarakat.

Tentu, saya terdengar kurang bijak jika membandingkan Indonesia dengan negara maju. Setiap negara memiliki kondisi ekonomi, sistem pemerintahan, dan persoalan yang berbeda.

Namun, perbandingan tersebut tetap relevan karena masyarakat ingin tahu apa yang mereka dapatkan sebagai imbal balik dari kontribusi pembayaran pajak tersebut.

Bagi seseorang yang setiap hari melewati jalan rusak, sulit menggunakan transportasi umum, atau harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan layanan kesehatan, pertanyaan mengenai penggunaan uang pajak tentu bukan sesuatu yang berlebihan.

Kepercayaan Tidak Bisa Dibangun Hanya dengan Menagih

Kasus pedagang bakso yang ditagih pajak juga menunjukkan masalah lain, yaitu kecenderungan melihat angka omzet tanpa memahami realita di baliknya.

Dalam usaha kecil, selisih antara omzet dan keuntungan bisa sangat jauh. Pedagang yang terlihat ramai belum tentu memiliki kondisi keuangan yang longgar. Apalagi harga bahan baku terus berubah dan biaya operasional semakin meningkat.

Karena itu, kebijakan perpajakan seharusnya tidak hanya melihat angka pendapatan secara mentah. Pemerintah perlu memahami kondisi riil pelaku usaha, terutama usaha kecil yang margin keuntungannya tidak selalu besar.

Jangan sampai usaha yang tampak menghasilkan banyak uang justru dibebani sedemikian rupa hingga pemiliknya kesulitan mempertahankan usaha.

Kepatuhan Pajak Membutuhkan Kepercayaan

Kebijakan pajak perlu disusun dengan hati-hati. Pajak memang penting untuk membiayai negara, tetapi masyarakat bukan sekadar angka dalam laporan penerimaan.

Di balik setiap angka pendapatan, ada orang yang harus membayar modal, menggaji pekerja, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempertahankan usahanya agar tetap berjalan.

Negara membutuhkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Namun, kepatuhan tidak bisa terus-menerus dibangun hanya melalui kewajiban dan penagihan yang justru terlihat seperti pemerasan oleh negara terhadap rakyat.

Masyarakat juga perlu melihat bahwa uang yang mereka bayarkan benar-benar dikelola dengan baik. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah, masyarakat tentu akan semakin sensitif terhadap penggunaan uang negara.

Ketika rakyat kecil diminta memenuhi kewajibannya, tetapi pada saat yang sama muncul berita tentang korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar, rasa keadilan publik tentu ikut terganggu.