Fenomena Demo Wajan: Saat Legitimasi Kebijakan Cuma Seharga Rp100 Ribu

Jalanan ibu kota belakangan ini menyuguhkan pemandangan yang menggelitik akal sehat kita, Sobat Yoursay. Di satu sisi, kita melihat gelombang mahasiswa berpeluh keringat meneriakkan kritik tajam atas anggaran negara. Namun di sisi lain, beberapa hari setelahnya, tampak kerumunan massa unjuk rasa tandingan yang kompak mengenakan baju putih, bersorak riang mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Uniknya, di tangan mereka bukan kertas karton berisi tuntutan reformasi struktural, melainkan wajan penggorengan baru yang mengilat diterpa matahari. Ditambah selentingan kabar tentang uang saku seratus ribu rupiah, parade jalanan ini seketika berubah dari panggung penyampaian aspirasi menjadi pasar malam dadakan yang sarat akan tanda tanya.

Di sinilah letak ironi yang menyakitkan dari apa yang kita sebut sebagai komodifikasi kemiskinan. Sebuah aksi unjuk rasa, dalam marwah demokrasi yang sehat, seharusnya lahir dari kesadaran sipil. Masyarakat bergerak karena merasa ada hak yang terabaikan atau ada kebijakan yang perlu dikawal. Namun, apa yang kita saksikan dalam fenomena "demo wajan" ini justru memperlihatkan pergeseran yang vulgar menjadi mobilisasi transaksional.

Pihak-pihak di balik layar dengan sangat cerdik memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat kelas bawah untuk menciptakan sebuah ilusi dukungan publik.

Coba kita renungkan bersama, Sobat Yoursay, seberapa jauh harga sebuah legitimasi kebijakan hari ini? Ketika kebutuhan dapur semakin mencekik dan harga bahan pokok merangkak naik, selembar uang seratus ribu rupiah dan sebuah wajan baru tentu menjadi berkah yang sulit ditolak oleh para ibu rumah tangga. Mereka tidak bisa disalahkan.

Perut yang lapar dan dapur yang mandek mengepul tidak punya waktu untuk membaca draf anggaran negara atau memikirkan dampak makroekonomi jangka panjang. Bagi mereka, pemenuhan kebutuhan instan hari ini adalah prioritas utama. Kelemahan struktural inilah yang kemudian dibaca oleh para makelar opini sebagai peluang emas untuk merekayasa restu publik di ruang terbuka.

Namun, di balik kegembiraan massa yang membawa pulang alat masak gratis tersebut, ada harga mahal yang harus dibayar oleh kualitas demokrasi kita. Ketika argumen ilmiah dari para ahli dan mahasiswa dibalas dengan pengerahan massa pesanan di jalanan, di situlah letak kegemparan psikologis yang sedang dialami pemerintah. Kita tidak melihat adanya iktikad baik untuk menjawab persoalan lewat keterbukaan informasi atau perbaikan sistem; yang tersisa di ruang publik hari ini hanyalah panggung sandiwara yang dipaksakan.

Sobat Yoursay, fenomena ini sebenarnya sedang mencetak rekam jejak yang buruk bagi panggung politik tanah air. Kita melihat bagaimana substansi dan argumen yang berbobot sengaja dipangkas, lalu digantikan oleh tontonan visual kosmetik yang sifatnya hanya permukaan.

Menggunakan emak-emak dan warga rentan sebagai tameng hidup untuk melawan kritik anggaran adalah bentuk manipulasi opini yang sangat tidak elegan sekaligus mencederai hakikat utama dari kebebasan berpendapat. Ketika oposisi pemikiran dari kampus-kampus diredam bukan dengan diskusi meja bundar melainkan dengan pamer kekuatan massa artifisial di trotoar, di situlah nalar kritis sengaja dimatikan.

Ajang ini bukan lagi sekadar urusan kemanusiaan demi gizi anak bangsa. Narasi yang terbangun justru mengarah pada upaya memoles reputasi elit penguasa, demi mengamankan narasi seolah-olah mereka tetap dipuja dan dicintai rakyat. Negara seolah lebih peduli pada keindahan algoritma fyp dan estetika dokumentasi humas daripada fungsionalitas riil kebijakan itu sendiri.

Pamer jumlah kepala di jalan raya dengan modal logistik instan tidak akan pernah bisa membungkam fakta lapangan mengenai kendala distribusi, potensi kebocoran anggaran, atau buruknya koordinasi birokrasi yang terus-menerus dikritisi oleh gerakan mahasiswa. Membeli suara di lampu merah tidak otomatis membuat pelaksanaan sebuah program di lapangan menjadi bersih dan tanpa cacat.

Sobat Yoursay, kita harus sadar bahwa legitimasi sebuah kebijakan publik yang berpihak pada rakyat tidak akan pernah bisa dibeli dengan selembar wajan gratis. Jika program Makan Bergizi Gratis ini memang dirancang dengan matang, dieksekusi dengan jujur, dan benar-benar berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak kita, maka rakyat sendirilah yang akan menjadi pembela paling setianya.

Sudah sepatutnya pemerintah menyudahi kegemaran memanjakan mata dengan ilusi dukungan semu, dan mulai fokus membenahi substansi kinerja yang berdampak langsung pada rakyat.