Saat Stigma Menjadi Senjata: Mengapa Label "Demo Bayaran" Bisa Mematikan Demokrasi?

Ada pernyataan yang mudah diucapkan, tetapi berat konsekuensinya. Pada Rabu, 24 Juni 2026, dalam pidatonya di Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya sudah mengetahui siapa pihak yang mendanai aksi demonstrasi sekaligus memberikan peringatan keras kepada para pendana tersebut (melansir dari Liputan6).

Lebih jauh, Prabowo menyebut bahwa anak-anak yang ikut demo tidak mengetahui isi tuntutan yang mereka suarakan. Mereka disebut hanya mengikuti aksi karena dibayar Rp200.000,00. Pernyataan itu langsung ramai. Sebagian mendukung dan sebagian lainnya mempertanyakan. Di situlah masalahnya mulai menarik untuk dibedah.

Narasi yang Memiliki Dua Wajah

Sebelum menghakimi arah pernyataan tersebut, ada baiknya kita akui bahwa praktik mobilisasi massa bayaran itu nyata. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, ada rekam jejak panjang soal hal ini. Bahkan, dalam gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada pertengahan Juni 2026, mencuat kabar bahwa Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin, mengaku menerima uang Rp20 juta dari oknum polisi. Pengakuan itu disampaikannya saat "disidang" oleh rekan-rekan mahasiswanya sendiri.

Jadi, persoalan mobilisasi berbayar bukan isapan jempol. Hal itu adalah fakta lapangan yang juga perlu diakui oleh siapa pun yang berpihak pada kejujuran.

Namun, ada ironi yang perlu dicatat dengan jujur. Di sisi lain, pada momen yang hampir bersamaan, terdapat aksi emak-emak pendukung program Makan Bergizi Gratis di kawasan Monas yang juga mengaku menerima uang saku untuk hadir. Artinya, praktik mobilisasi berbayar bukan monopoli satu pihak. Inilah yang membuat narasi "demo bayaran" menjadi pedang yang tidak selalu menghadap ke satu arah.

Masalahnya Bukan Faktanya, Melainkan Cara Pakainya

Ketika seorang kepala negara mengucapkan narasi "demo dibayar" di hadapan publik luas, efeknya bukan sekadar informasi, melainkan sebuah framing. Sebuah framing yang apabila tidak hati-hati bisa menjadi alat yang efektif untuk mendelegitimasi seluruh gerakan tanpa perlu menyangkal satu pun substansi tuntutannya.

Bayangkan skenario ini: ribuan mahasiswa dan warga turun ke jalan karena mereka betul-betul resah soal defisit APBN yang membengkak, harga kebutuhan pokok yang mencekik, atau kebijakan yang mereka nilai keliru. Di antara kerumunan itu, ada sebagian kecil yang memang digerakkan dengan imbalan. Lalu, pernyataan publik lebih fokus pada yang sebagian kecil itu sehingga tiba-tiba seluruh gerakan tersebut terasa lebih mudah diabaikan.

Ini bukan logika yang adil. Dalam praktik demokrasi yang sehat, seharusnya tidak begini caranya.

Apa yang Seharusnya Terjadi

Kalau pemerintah benar-benar memiliki data soal siapa yang mendanai mobilisasi massa ilegal, jawabannya adalah jalur hukum, bukan pernyataan dalam pidato seremonial yang kemudian mengambang tanpa bukti yang bisa diverifikasi publik. Pernyataan seperti itu justru memberi kesan ancaman tanpa akuntabilitas.

Bagi masyarakat sipil, tugas kita adalah memisahkan dua hal yang berbeda: mengkritisi praktik mobilisasi bayaran yang merusak kualitas demokrasi sekaligus menjaga agar kritik itu tidak menjadi tameng yang memadamkan suara-suara yang betul-betul tulus.

Demokrasi yang sehat tidak butuh massa yang murni tanpa cela. Ia butuh ruang di mana suara rakyat, seberapa pun riuhnya, tetap didengar sebagai aspirasi yang sah dan bukan semata-mata dicurigai sebagai produk rekayasa.

Sebab, kalau setiap demo bisa dilabeli "bayaran" tanpa pembuktian yang transparan, pelabelan itulah yang perlahan-lahan menjadi senjata paling efektif melawan kebebasan berpendapat. Bukan aparat dan bukan pula larangan. Hanya stigma.

Dan stigma itu, dalam jangka panjang, bisa jauh lebih mematikan dari water cannon sekalipun.