Dari Chromebook ke Proyek Strategis: Bisakah Hukum Berlaku Konsisten?

Vonis dalam perkara pengadaan Chromebook memunculkan satu pertanyaan besar yang layak direnungkan publik: apakah ketegasan hukum ini akan berhenti pada satu kasus, atau justru menjadi standar baru dalam menilai seluruh penggunaan uang negara?

Ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada siapa yang duduk di kursi terdakwa, melainkan pada konsistensinya. Tidak ada gunanya sebuah putusan yang tegas jika hanya berlaku pada perkara tertentu, sementara proyek-proyek lain yang menggunakan anggaran jauh lebih besar justru luput dari pengawasan hukum.

Karena itu, jika memang pengadaan Chromebook terbukti menimbulkan kerugian negara dan para pihak yang bertanggung jawab telah dijatuhi hukuman berdasarkan proses peradilan yang sah, maka logika yang sama semestinya diterapkan pada setiap proyek negara. Tidak peduli siapa penguasanya, siapa partainya, atau siapa tokoh yang berada di balik kebijakan tersebut.

Saya justru heran ketika setiap kasus korupsi selalu diposisikan sebagai pertarungan politik. Seolah-olah masyarakat diwajibkan memilih kubu: membela atau menyerang seseorang. Padahal, uang yang dipermasalahkan bukan milik pejabat, bukan pula milik partai politik. Itu adalah uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan berbagai penerimaan negara.

Triliunan rupiah bukan angka kecil. Anggaran itu bukan sekadar deretan nol dalam dokumen APBN, melainkan hasil kerja jutaan warga yang setiap hari membayar pajak, membeli barang yang dikenai PPN, hingga pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika uang sebesar itu digunakan untuk membeli barang atau membiayai proyek yang kemudian tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya, wajar jika publik menuntut adanya pertanggungjawaban.

Menjadi pejabat publik bukanlah kewajiban yang dipaksakan negara. Jabatan adalah pilihan yang disertai amanah. Mereka yang bersedia menduduki posisi strategis tentu memahami sejak awal bahwa setiap kebijakan akan diperiksa, diaudit, bahkan dapat dipersoalkan secara hukum apabila terdapat dugaan penyimpangan atau kerugian negara. Konsekuensi itu melekat pada jabatan, bukan pada pribadi.

Karena itu, saya menyambut baik setiap putusan yang benar-benar didasarkan pada pembuktian hukum yang kuat. Bukan karena ingin melihat seseorang dipenjara, melainkan karena negara membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah uang publik dipertanggungjawabkan.

Yang lebih menarik lagi adalah dampak jangka panjangnya. Putusan seperti ini berpotensi menjadi yurisprudensi yang penting. Artinya, pola penilaian hukum terhadap penggunaan anggaran negara dapat menjadi rujukan bagi perkara-perkara lain yang memiliki karakter serupa. Jika pengadaan yang dinilai tidak efektif dan merugikan negara dapat diproses secara serius, maka proyek-proyek besar dengan nilai anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah pun semestinya tidak memperoleh perlakuan berbeda.

Di sinilah publik akan menguji konsistensi negara. Berbagai proyek strategis nasional, baik yang telah selesai, sedang berjalan, maupun yang akan datang, sewajarnya tetap terbuka terhadap audit dan pemeriksaan apabila muncul dugaan adanya kerugian negara. Besarnya nilai proyek justru menuntut tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, bukan sebaliknya.

Namun demikian, konsistensi juga berarti menjunjung asas praduga tak bersalah. Tidak setiap proyek yang menelan anggaran besar otomatis bermasalah, dan tidak setiap kebijakan yang menuai kritik dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penegakan hukum harus tetap bertumpu pada alat bukti, proses penyidikan yang profesional, serta putusan pengadilan yang independen.

Pergantian pemerintahan hampir selalu diikuti evaluasi terhadap kebijakan rezim sebelumnya. Hal itu merupakan dinamika yang lazim dalam negara demokrasi. Yang tidak boleh berubah adalah standar hukumnya. Siapa pun yang berkuasa hari ini dapat menjadi pihak yang diperiksa esok hari apabila terdapat bukti pelanggaran. Sebaliknya, siapa pun yang tidak terbukti bersalah harus memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menunggu siapa nama besar berikutnya yang akan menjadi tersangka. Yang ditunggu adalah keberanian negara memperlakukan semua perkara dengan ukuran yang sama.

Jika hukum benar-benar mampu berdiri di atas kepentingan politik, maka perkara Chromebook bukan sekadar akhir dari satu kasus, melainkan awal dari tradisi baru. Bahwa tidak ada proyek yang terlalu besar untuk diperiksa dan tidak ada pejabat yang terlalu tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban.