Ketika Gedung Koperasi Berdiri, tetapi Usahanya Belum Tentu Hidup

Bagaimana koperasi kita hari ini? Sudah berdiri bangunannya? Megah? Gagah? Catnya masih mengilap? Rak-raknya sudah terisi? Mobil yang didatangkan dari India sudah tiba? Para manajer yang sebelumnya menjalani pelatihan ala militer sudah mulai bekerja sejak awal Agustus?

Waktu ternyata cepat sekali berlalu.

Beberapa bulan lalu, koperasi desa menjadi salah satu proyek besar yang digembar-gemborkan sebagai jalan menuju pemerataan ekonomi. Gedung dibangun, kendaraan disiapkan, perlengkapan dibeli, pengelola dilatih. Uang negara mengalir dalam jumlah yang tidak kecil. Di sepanjang rantai proyek, tentu ada banyak pihak yang tersenyum: kontraktor, pemasok, penyedia kendaraan, konsultan, hingga berbagai vendor kecil.

Dalam proyek berskala besar, keberhasilan sering kali pertama-tama terlihat dari sesuatu yang mudah difoto. Gedung selesai dibangun, kendaraan datang, fasilitas tersedia, pengelola dilantik, dan kegiatan peresmian berlangsung. Semua indikator itu dapat dicatat sebagai output.

Tetapi ekonomi tidak berhenti pada output.

Berapa jumlah pelanggan yang datang setiap hari? Berapa omzetnya? Bagaimana margin keuntungannya? Seberapa cepat stok berputar? Berapa biaya operasionalnya? Apakah pendapatannya mampu membayar gaji, listrik, distribusi, pemeliharaan kendaraan, dan biaya lainnya? Dan yang paling penting, apakah koperasi mampu bertahan ketika dukungan anggaran pemerintah mulai dikurangi?

Di sinilah sebuah program yang dibangun dengan semangat politik harus berhadapan dengan disiplin ekonomi.

Masyarakat tidak membeli barang karena pemerintah mengatakan barang itu murah. Konsumen datang apabila harga, kualitas, lokasi, ketersediaan, dan pelayanannya memang kompetitif. Begitu pula koperasi tidak akan menjadi sehat hanya karena memiliki modal besar. Modal hanyalah bahan bakar. Ia bukan mesin.

Mesin itu adalah tata kelola.

Tanpa manajemen yang kompeten, sistem akuntansi yang transparan, pengadaan yang efisien, pengendalian stok, strategi pemasaran, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar lokal, modal besar justru berpotensi memperbesar kerugian.

Karena itu, ukuran keberhasilan koperasi tidak boleh berhenti pada berapa banyak gedung yang dibangun atau berapa banyak unit yang diresmikan.

Pemerintah harus berani mempublikasikan indikator yang jauh lebih tidak nyaman: berapa unit yang aktif, berapa omzet rata-rata per unit, berapa yang menghasilkan laba operasional, berapa yang merugi, berapa tingkat kredit bermasalahnya, dan berapa besar subsidi yang masih dibutuhkan untuk mempertahankan operasionalnya.

Tanpa data tersebut, publik hanya melihat kemegahan proyek, bukan kesehatan ekonominya.

Di sinilah persoalan fiskal juga menjadi penting.

Jika sebuah unit usaha terus mengalami kerugian lalu diselamatkan berulang kali menggunakan anggaran negara, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar apakah program itu populer. Pertanyaannya adalah apakah desain program tersebut memang layak secara ekonomi.

Sebab uang negara bukan uang tanpa batas.

Setiap rupiah yang digunakan untuk menopang usaha yang tidak efisien pada akhirnya memiliki biaya kesempatan: ada program kesehatan yang mungkin tidak dibiayai, sekolah yang tidak diperbaiki, infrastruktur yang tertunda, atau program produktif lain yang kehilangan ruang fiskal.

Namun kritik terhadap proyek koperasi juga harus ditempatkan secara adil.

Kegagalan beberapa unit tidak otomatis membuktikan bahwa gagasan koperasi adalah gagasan yang buruk. Koperasi justru memiliki sejarah panjang sebagai instrumen ekonomi masyarakat. Yang harus diuji adalah model bisnis, mekanisme pengelolaan, kualitas pengawasan, dan alasan mengapa sebuah unit koperasi dibangun di tempat tertentu.

Koperasi yang sehat harus mampu menjawab kebutuhan ekonomi anggotanya, bukan sekadar memenuhi target pembangunan pemerintah.

Karena itu, pemerintah seharusnya memiliki exit strategy yang jelas. Sampai kapan subsidi diberikan? Kapan sebuah koperasi dinyatakan mandiri? Apa konsekuensinya jika tidak mencapai target? Siapa yang bertanggung jawab ketika aset menganggur? Dan bagaimana publik dapat mengetahui apakah program tersebut berhasil atau gagal?

Waktu akan memberikan jawabannya dengan cara yang paling objektif.

Gedung dapat dibangun dalam hitungan bulan. Kendaraan dapat didatangkan. Seragam dapat dibuat. Pelatihan dapat diselenggarakan. Peresmian dapat digelar.

Tetapi kepercayaan anggota, pelanggan, omzet, laba, dan keberlanjutan usaha tidak dapat diperintahkan melalui keputusan politik.

Pada akhirnya, laporan keuangan akan lebih jujur daripada pidato. Maka beberapa tahun dari sekarang, kita tidak perlu mengingat seberapa megah peresmiannya. Kita hanya perlu membuka laporan kinerja. 

Berapa koperasi yang benar-benar hidup sebagai bisnis? Berapa yang mandiri? Berapa yang menghasilkan manfaat bagi anggotanya? Dan berapa yang akhirnya hanya meninggalkan bangunan, aset yang menganggur, serta tagihan yang harus dibayar masyarakat?