Ketika Rakyat Patungan Membangun Jembatan, Apa Prioritas Negara?

Di sebuah daerah di Aceh, masyarakat bergotong royong mengumpulkan dana hingga sekitar Rp1 miliar untuk membangun jembatan yang mereka butuhkan. Di sisi lain, pemerintah tengah menggulirkan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp1,6 miliar per unit.

Dua peristiwa ini menghadirkan pertanyaan yang layak direnungkan. Mengapa kebutuhan infrastruktur dasar masih harus dipenuhi melalui swadaya masyarakat, sementara negara memiliki kapasitas anggaran yang jauh lebih besar?

Jembatan bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Jembatan menghubungkan anak-anak menuju sekolah, petani membawa hasil panen ke pasar, warga mengakses layanan kesehatan, dan roda perekonomian desa terus berputar. Ketika jembatan rusak atau tidak tersedia, aktivitas masyarakat ikut terhambat. Karena itu, pembangunan jembatan termasuk kebutuhan dasar yang semestinya menjadi perhatian utama pemerintah.

Gotong royong masyarakat Aceh patut diapresiasi. Semangat kebersamaan menunjukkan bahwa solidaritas sosial masih hidup. Ketika negara belum hadir secara memadai, masyarakat memilih tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan dana, tenaga, dan waktu demi menyelesaikan persoalan bersama.

Namun, gotong royong tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan negara melepaskan tanggung jawabnya. Swadaya masyarakat seharusnya menjadi pelengkap pembangunan, bukan pengganti kewajiban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik.

Di saat yang sama, pemerintah memang memiliki berbagai program strategis, termasuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa. Gagasan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang baik apabila dikelola secara efektif. Desa membutuhkan akses pembiayaan, distribusi pangan, hingga penguatan usaha masyarakat.

Persoalannya bukan terletak pada keberadaan program tersebut, melainkan pada urutan prioritasnya. Sebuah koperasi tentu membutuhkan bangunan dan tata kelola yang baik. Namun, apakah manfaatnya dapat dirasakan optimal apabila akses menuju desa masih terhambat akibat jembatan yang rusak atau bahkan belum tersedia? Infrastruktur dasar merupakan fondasi yang menopang seluruh aktivitas ekonomi. Tanpa fondasi itu, berbagai program pembangunan berisiko tidak berjalan maksimal.

Fenomena ini memperlihatkan pentingnya pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program yang terlihat besar atau memiliki nilai anggaran tinggi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa persoalan paling mendasar telah terlebih dahulu diselesaikan.

Masyarakat umumnya tidak menuntut proyek yang megah. Mereka menginginkan jalan yang layak dilalui, jembatan yang aman digunakan, irigasi yang berfungsi, sekolah yang memadai, dan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang langsung menentukan kualitas hidup sehari-hari.

Ketika warga harus mengumpulkan uang sendiri untuk membangun jembatan, muncul kesan bahwa negara belum sepenuhnya hadir di tempat yang paling dibutuhkan. Padahal, salah satu fungsi utama pemerintah adalah memastikan setiap warga memperoleh pelayanan publik yang layak tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kemampuan swadaya.

Tentu saja, tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Keterbatasan anggaran, proses perencanaan, dan mekanisme birokrasi merupakan tantangan nyata dalam pembangunan. Namun, justru karena sumber daya terbatas, penetapan prioritas menjadi sangat penting. Infrastruktur yang menyangkut keselamatan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi masyarakat semestinya memperoleh perhatian utama sebelum membangun fasilitas yang manfaatnya baru dapat dirasakan setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

Pada akhirnya, kisah warga Aceh yang berhasil membangun jembatan melalui gotong royong bukan hanya cerita tentang solidaritas. Ia juga menjadi cermin yang mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya dimulai dari apa yang paling dibutuhkan rakyat. Keberhasilan suatu kebijakan tidak diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Semangat gotong royong layak dirayakan. Namun, lebih dari itu, negara perlu memastikan bahwa semangat tersebut berjalan berdampingan dengan kehadiran pemerintah yang mampu menetapkan prioritas pembangunan secara tepat.

Sebab, ketika rakyat harus membiayai sendiri infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar, pertanyaan mengenai arah prioritas pembangunan menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan.