MBG dan Hak Publik untuk Mengawasi Setiap Rupiah Uang Negara

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan tujuan besar. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperbaiki kesehatan anak, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Secara konseptual, gagasan tersebut patut diperhatikan. Persoalan gizi bukan sekadar urusan perut, melainkan berkaitan erat dengan kemampuan belajar, pertumbuhan fisik, dan kualitas generasi masa depan. Namun, tujuan yang mulia tidak serta-merta membuat suatu kebijakan terbebas dari kritik. Justru semakin besar anggaran yang dialokasikan, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan keuangan negara, persoalan mendasar bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dibelanjakan, melainkan juga mengenai alasan di balik setiap keputusan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui mengapa MBG memperoleh prioritas, bagaimana pemerintah menentukan sasaran penerima, serta apa dasar pertimbangan yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dalam jumlah besar. Sebab, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berasal dari keuangan publik yang semestinya dikelola berdasarkan kebutuhan, urgensi, dan manfaat yang terukur.

Di tengah berbagai persoalan nasional, mulai dari kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat, penentuan prioritas anggaran bukan perkara sederhana. Pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana MBG ditempatkan di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apakah alokasi anggarannya telah mempertimbangkan efektivitas program lain? Apakah pelaksanaannya didukung oleh kesiapan infrastruktur, distribusi pangan, tenaga kerja, dan pengawasan keamanan makanan? Pertanyaan semacam ini bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan bagian dari pengawasan demokratis.

Lebih jauh, keberhasilan MBG tidak semestinya diukur hanya berdasarkan jumlah makanan yang dibagikan, banyaknya dapur yang beroperasi, atau luasnya jangkauan penerima manfaat. Indikator administratif memang diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan dampak sesungguhnya. Pemerintah perlu menunjukkan apakah program tersebut benar-benar memperbaiki status gizi penerima, meningkatkan konsentrasi belajar, mengurangi masalah kekurangan gizi, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Pengukuran dampak juga harus dilakukan secara berkala dengan indikator yang jelas dan data yang dapat diperiksa publik. Tanpa evaluasi yang independen dan terbuka, keberhasilan program berisiko hanya menjadi klaim berdasarkan angka penyerapan anggaran dan laporan pelaksanaan. Padahal, tingginya realisasi anggaran tidak selalu sejalan dengan tingginya manfaat yang diterima masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG melibatkan rantai pengadaan, distribusi, pengolahan makanan, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Kompleksitas ini membuka ruang bagi persoalan, mulai dari ketidaktepatan sasaran, pemborosan, kualitas makanan yang tidak konsisten, hingga potensi penyimpangan anggaran. Karena itu, keterbukaan mengenai biaya per porsi, mekanisme pengadaan, standar keamanan pangan, serta hasil pemeriksaan menjadi kebutuhan mendasar, bukan sekadar pelengkap laporan pemerintah.

Pada akhirnya, kebijakan publik yang baik bukanlah kebijakan yang tidak boleh dipertanyakan, melainkan kebijakan yang sanggup mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan memperbaiki kekurangannya. Masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa pemerintah sedang menjalankan program besar. Mereka berhak mengetahui apa yang dicapai, berapa biaya yang dikeluarkan, siapa yang memperoleh manfaat, dan apa yang perlu diperbaiki.

MBG seharusnya tidak menjadi pengecualian dari prinsip tersebut. Transparansi dan evaluasi merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan dalam mengelola anggaran berjalan seiring dengan tanggung jawab. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada besarnya program yang diluncurkan, melainkan pada seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat dan seberapa jujur pemerintah mempertanggungjawabkan uang yang dipercayakan kepadanya.