Paru-Paru Dunia Tak Sehat, Tanah Emas Tak Kaya: Ada Apa dengan Indonesia?

Ada ironi besar dalam cara Indonesia memandang kekayaan alamnya. Kita bangga menyebut Kalimantan sebagai bagian dari “paru-paru dunia”, tetapi masyarakat yang hidup di sekitarnya belum tentu menikmati lingkungan yang sehat. Papua memiliki kekayaan mineral yang luar biasa, tetapi keberadaan emas tidak otomatis membuat seluruh masyarakat Papua hidup berkecukupan. Sumatera menjadi salah satu lumbung energi nasional, tetapi persoalan listrik masih dapat dirasakan di sejumlah wilayah. Jawa memiliki tanah yang subur, tetapi kemiskinan dan kerawanan pangan tetap menjadi persoalan.

Sementara itu, di Jakarta, orang bisa bekerja sejak matahari belum tinggi hingga malam datang, tetapi memiliki rumah sendiri terasa seperti kemewahan. Lalu pertanyaan paling mengganggu pun muncul: kalau bukan karena Indonesia tidak punya kekayaan, sebenarnya siapa yang menikmati kekayaan itu?

Pertanyaan tersebut perlu dibawa lebih jauh. Sebab persoalan Indonesia bukan semata-mata kurang sumber daya. Kita memiliki hutan, tambang, minyak, gas, batu bara, nikel, perkebunan, laut, dan tanah pertanian. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola, siapa yang mendapatkan manfaat terbesar, dan apakah masyarakat di sekitar sumber daya memperoleh bagian yang layak.

Kekayaan alam memiliki paradoks. Sebuah daerah dapat sangat kaya secara ekonomi berdasarkan nilai komoditasnya, tetapi penduduknya belum tentu menjadi kaya. Nilai tambang yang mencapai triliunan rupiah tidak otomatis berubah menjadi rumah layak, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, pekerjaan yang aman, atau harga pangan yang terjangkau.

Di Papua, misalnya, keberadaan sumber daya mineral menunjukkan betapa kayanya perut bumi Indonesia. Namun ukuran kesejahteraan tidak seharusnya berhenti pada berapa besar investasi masuk atau berapa banyak mineral diproduksi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: berapa besar manfaat yang benar-benar tinggal di masyarakat lokal?

Begitu pula dengan Kalimantan. Menyebut hutan sebagai paru-paru dunia terdengar membanggakan, tetapi masyarakat yang hidup di wilayah tersebut juga membutuhkan udara bersih, air yang tidak tercemar, ruang hidup yang aman, dan ekonomi yang berkelanjutan. Hutan tidak boleh hanya dipandang sebagai aset ekologis atau komoditas ekonomi. Di dalamnya ada kehidupan manusia dan ekosistem yang saling bergantung.

Sumatera pun menghadirkan ironi lain. Daerah yang memiliki sumber energi besar semestinya mendapatkan infrastruktur energi yang memadai. Namun kekayaan energi dan pemerataan akses listrik adalah dua hal berbeda. Komoditas bisa mengalir keluar daerah dengan lancar, sementara manfaat infrastrukturnya belum tentu dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Di Jawa, persoalannya lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari. Tanah pertanian dan pusat produksi pangan tidak otomatis menghapus kemiskinan. Harga pangan, distribusi, kepemilikan lahan, biaya produksi, dan daya beli menentukan apakah makanan yang diproduksi benar-benar dapat dinikmati masyarakat.

Kemudian Jakarta menjadi gambaran lain dari paradoks pembangunan. Kota ini adalah pusat ekonomi, pemerintahan, bisnis, dan pekerjaan. Namun produktivitas tinggi tidak selalu berarti kualitas hidup tinggi. Harga tanah dan rumah melonjak, biaya transportasi mahal, waktu habis di perjalanan, sementara pekerja harus terus mengejar penghasilan agar mampu bertahan. Di titik ini, kita perlu berhenti mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi dan nilai investasi.

Apa gunanya ekonomi tumbuh jika orang yang bekerja di dalamnya semakin sulit membeli rumah? Apa gunanya tambang menghasilkan kekayaan jika masyarakat sekitar tetap tertinggal? Apa gunanya sumber energi melimpah jika akses terhadap energi tidak merata?

Kekayaan alam seharusnya menjadi modal untuk membangun kesejahteraan, bukan sekadar angka dalam laporan produksi.

Mungkin persoalan sebenarnya bukan tentang mencari satu kelompok yang menjadi penguasa tunggal. Persoalannya adalah sistem penguasaan sumber daya: siapa yang memiliki akses terhadap izin, modal, tanah, informasi, kebijakan, dan keuntungan. Sebab rakyat tidak membutuhkan sekadar kebanggaan bahwa Indonesia kaya. Rakyat membutuhkan bukti bahwa kekayaan Indonesia juga membuat hidup mereka lebih baik.

Kalimantan tidak cukup disebut paru-paru dunia. Papua tidak cukup disebut tanah emas. Sumatera tidak cukup disebut lumbung energi. Jawa tidak cukup disebut pusat pangan. Jakarta tidak cukup disebut mesin ekonomi.

Semua sebutan itu kehilangan makna jika manusia yang tinggal di dalamnya tetap merasa miskin, terpinggirkan, dan tidak memiliki masa depan. Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Indonesia kaya atau miskin. Indonesia jelas kaya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: kaya untuk siapa?