Punya Rumah di Jogja, Mimpi yang Makin Mahal bagi Gen Z

Belakangan ini, kata "rumah" mendadak berubah jadi komoditas paling romantis dalam budaya pop kita. Sal Priadi lewat lagu Kita Usahakan Rumah Itu sukses membilas telinga anak muda dengan bayangan manis tentang tempat berpulang. Belum lagi deretan film bioskop hingga karya sastra kontemporer yang sibuk menempatkan dinding perumahan sebagai simbol puncak pencapaian emosional. Rumah bergeser dari sekadar susunan batako menjadi lambang ketenangan jiwa yang diidam-idamkan Generasi Z.

Niat merajut romansa itu mendadak ambyar tatkala kita melangkah ke bilik realita, khususnya di Yogyakarta. Di balik narasi romantis tadi, ada leher anak muda yang tercekik oleh angka-angka nominal pasar properti. Bayangan estetis beranda rumah lengkap dengan seduhan kopi sore berganti menjadi mimpi buruk finansial. Rumah indah di lirik lagu terasa teramat sangat amat jauh dari jangkauan kantong anak muda zaman sekarang.

Coba tanyakan kepada anak muda Yogyakarta yang baru lulus kuliah, kira-kira kapan mau punya rumah sendiri? Jangan kaget kalau jawabannya berupa gelak tawa meringis. Setelah itu mungkin ia akan berkata, “Ngontrak saja masih kelimpungan.” Bukan karena tidak punya cita-cita. Harga rumahnya saja sudah tidak masuk akal bercandanya.

Penelitian Bagaskara yang terbit di Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan pada 2026 menemukan persoalan yang cukup telak. Dari 283 warga lokal Yogyakarta yang belum memiliki rumah, peneliti menemukan bahwa mereka tidak mampu membeli rumah yang tersedia di pasar perkotaan berdasarkan standar keterjangkauan yang digunakan dalam penelitian. Rumah dengan spesifikasi yang dianggap layak responden memiliki estimasi harga sekitar Rp300 juta sampai Rp400 juta.

Sekarang mari kita hitung dengan sedikit kejam. BPS mencatat rata-rata upah atau gaji bersih buruh dan karyawan di DIY pada 2024 sekitar Rp2,83 juta per bulan. Kota Yogyakarta memang berada di atas rata-rata itu, sekitar Rp3,15 juta. Misalnya seseorang mendapat Rp2,83 juta dan sanggup menabung 30 persen setiap bulan. Uangnya sekitar Rp849 ribu.

Untuk mengumpulkan Rp300 juta secara nominal saja dibutuhkan hampir 30 tahun. Itu dengan asumsi manusia tidak perlu makan, membayar kos, membeli pulsa, berobat, naik kendaraan, membantu keluarga, menikmati hidup, atau mengalami kejadian tidak terduga selama tiga dekade. Sebuah asumsi yang sangat optimistis untuk kehidupan manusia biasa.

Masalahnya kemudian sering dilempar kembali kepada anak muda yang kurang menabung, terlalu banyak nongkrong, kebanyakan beli kopi. Seakan-akan harga rumah berhenti naik ketika kita sedang belajar mengatur keuangan.

Padahal persoalannya jauh lebih rumit daripada itu. Penelitian Rahma Yuninda tentang pemaknaan kepemilikan rumah oleh pemuda Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa rumah masih dipandang sebagai bagian penting dari proses menuju kedewasaan. Kepemilikan rumah juga dipengaruhi kelas sosial dan gender. Artinya, kemampuan membeli rumah tidak pernah hanya bergantung pada kemauan seseorang untuk bekerja keras.

Ada yang memulai hidup dengan tanah warisan. Ada yang orang tuanya bisa membantu uang muka. Ada pula yang memulai kehidupan setelah wisuda dengan laptop, ijazah, dan saldo rekening yang membuat aplikasi perbankan terlihat seperti bahan horor.

Riset UGM lainnya mengenai gentrifikasi dan akses pemuda terhadap hunian juga menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata dan komersialisasi ruang di Yogyakarta ikut mendorong berkurangnya lahan dan meningkatnya harga tanah. Masyarakat lokal, terutama kelas menengah ke bawah, semakin sulit mengakses hunian di wilayahnya sendiri.

Rumah murah sebenarnya masih ada. Data Sikumbang BP Tapera pada 2026, misalnya, masih mencatat rumah subsidi di sejumlah wilayah DIY pada kisaran Rp162 juta sampai Rp166 juta. Persoalannya, rumah tersebut berada di mana? Ini pertanyaan yang sering hilang dari perdebatan tentang rumah murah.

Kalau rumahnya semakin jauh dari pusat pekerjaan, kita harus membayar dengan ongkos transportasi. Kalau transportasinya buruk, kita membayar dengan waktu. Kalau harus membeli kendaraan, kita membayar lagi dengan cicilan, bensin, dan biaya perawatan. Rumah murah bisa saja tersedia. Tetapi, kehidupan yang dekat dengan pekerjaan, pendidikan, teman, dan keluarga belum tentu murah.

Di sinilah persoalan perumahan Gen Z menjadi persoalan ruang kota. Yogyakarta hanya memiliki wilayah sekitar 32,5 kilometer persegi. Pada 2025, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tercatat mencapai sekitar 12.668 jiwa per kilometer persegi menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Kota yang kecil harus menampung berbagai kepentingan, seperti pendidikan, pariwisata, perdagangan, jasa, investasi, hunian. Tanahnya tidak bertambah, permintaannya terus datang. Maka barangkali kita perlu berhenti mengatakan bahwa Gen Z tidak realistis karena ingin punya rumah. Justru cita-cita memiliki rumah masih sangat realistis. Yang semakin tidak realistis adalah menganggap semua orang memulainya dari garis yang sama.

Dulu rumah mungkin hanya berarti tempat pulang. Sekarang bagi sebagian anak muda Yogyakarta, rumah adalah pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah kota tempat kita tumbuh masih menyediakan ruang bagi kita untuk tinggal di dalamnya?

Kalau jawabannya semakin samar, jangan salahkan Gen Z kalau akhirnya hanya mampu menyanyikan, “Kita usahakan rumah itu.” Sebab untuk membelinya, mereka mungkin masih harus mengusahakan hidupnya terlebih dahulu.