Kenapa IPK dan Cum Laude Tak Lagi Cukup Buat Masuk Dunia Kerja?

Dahulu kala, membawa lembar transkrip dengan IPK di atas 3,5 dan stempel cum laude rasanya mirip membawa kartu VIP masuk klub malam eksklusif. Pintu ruang HRD terbuka lebar, karpet merah digelar, dan senyum manis rekruter menyambut hangat calon karyawan baru. Namun, itu cerita lama sebelum badai inflasi nilai melanda dunia pendidikan tinggi kita.

Hari ini, berkat menjamurnya status akreditasi Unggul dan A di berbagai kampus, sarjana berpredikat cum laude bertebaran di mana-mana seperti pedagang es teh di pinggir jalan. Ketika hampir semua orang mendadak mengantongi IPK melangit, predikat mentereng yang tadinya diyakini sebagai tiket emas menuju kesuksesan karir pun terdevaluasi secara masif.

IPK tinggi yang dulu disembah-sembah kini merosot fungsinya sekadar menjadi saringan administrasi paling awal. Bayangkan seperti kupon diskon toko online, semua orang punya, tetapi tidak ada jaminan Anda akan mendapatkan barang impian. Kelulusan berpredikat mentereng tak lagi membuat rekruter terpukau apalagi sampai bertekuk lutut.

Riset meta-analisis yang diterbitkan Journal of Applied Psychology pada 2024 menganalisis 114 studi tentang hubungan prestasi akademik dan performa kerja. Hasilnya menunjukkan korelasi rata-rata antara prestasi akademik dan performa kerja hanya sekitar 0,21. Hubungannya menjadi lebih kuat ketika prestasi akademik tersebut memang relevan dengan pekerjaan yang akan dijalani.

Itu artinya mahasiswa dengan IPK 3,9 tidak otomatis menjadi pekerja dengan performa 3,9. Angka di transkrip menggambarkan bagaimana kita bekerja dalam sistem akademik. Perusahaan kemudian ingin tahu pertanyaan yang sedikit lebih dalam: “Lalu, kamu bisa mengerjakan apa?”

Pertanyaan itu semakin penting karena jumlah anak muda yang masuk ke pasar kerja juga besar. BPS mencatat jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,22 juta orang pada 2024, sekitar seperlima dari total penduduk. Sebanyak 60,72 persen tinggal di perkotaan dan 11,39 persen telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Di tengah jumlah tersebut, gelar sarjana ternyata belum otomatis menghapus persoalan pengangguran terdidik. Data Sakernas Mei 2026 yang dikutip dalam pembahasan UGM menunjukkan terdapat lebih dari 1 juta penganggur dengan pendidikan Diploma IV hingga S3. Angka ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tinggi merupakan modal penting, tetapi bukan garansi mendapatkan pekerjaan.

Masalahnya juga bukan sekadar jumlah lapangan kerja. Ada persoalan skill mismatch, ketika pendidikan dan pekerjaan tidak bertemu pada titik yang sama. Penelitian dalam Jurnal Ketenagakerjaan menggunakan data Sakernas Februari 2022 menemukan 33,50 persen pekerja lulusan pendidikan tinggi mengalami horizontal mismatch, yakni bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuh. Penelitian tersebut juga menemukan pengalaman kerja sebelum lulus dan keikutsertaan pelatihan menjadi salah satu karakteristik yang berkaitan dengan kondisi mismatch.

Di sinilah pengalaman menjadi penting. Mahasiswa yang selama empat tahun hanya kuliah, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, lalu pulang membawa IPK tinggi memang berhasil menaklukkan kampus. Tetapi pasar kerja punya arena pertandingan yang berbeda.

Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa pemberi kerja di Indonesia menilai lulusan pendidikan tinggi masih memiliki kekurangan dalam reasoning, problem solving, dan teamwork. ADB juga mendorong pendidikan tinggi memperkuat keterampilan praktis dan soft skills seperti komunikasi, kerja tim, serta etos kerja.

Maka organisasi mahasiswa, magang, penelitian, proyek profesional, freelance, komunitas, sampai pengalaman mengurus acara sebenarnya bukan sekadar kegiatan “biar CV kelihatan penuh”. Di sana seseorang belajar menghadapi deadline, bernegosiasi dengan orang lain, menyelesaikan masalah ketika rencana berantakan, dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasilnya. Hal-hal semacam itu sulit dipelajari hanya dengan menghafalkan materi menjelang ujian.

Lalu apakah IPK dan cum laude sudah tidak berguna? Tentu tidak. Justru kita perlu berhenti membuat pertentangan palsu antara IPK dan skill. Keduanya memiliki fungsi berbeda. IPK adalah modal akademik. Skill adalah kompetensi. Pengalaman adalah bukti bahwa kompetensi tersebut pernah digunakan.

Jadi, mahasiswa tidak perlu meninggalkan IPK demi mengejar pengalaman. Begitu pula jangan menghabiskan masa kuliah hanya demi angka di transkrip. Kalau orientasinya adalah karier, keduanya harus berjalan bersama.

Sebab setelah wisuda, perusahaan tidak akan bertanya berapa kali kita mendapatkan nilai A dalam mata kuliah. Mereka mungkin bertanya apakah kita bisa menulis, berbicara, menganalisis masalah, bekerja dalam tim, menggunakan perangkat tertentu, memimpin proyek, atau menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline.

IPK mungkin membantu kita mengetuk pintu. Skill dan pengalamanlah yang membuat kita punya alasan untuk dipersilakan masuk.

Maka untuk mahasiswa baru maupun mereka yang sudah berada di tengah masa kuliah, barangkali sudah waktunya berhenti dengan pola “kuliah, pulang, kuliah, pulang”. Kota-kota besar seperti Jakarta, Yogya, Malang dan kota-kota lainnta menyediakan banyak ruang belajar di luar kelas. Masuk organisasi, ikut riset, mencari magang, mengerjakan proyek, menjadi relawan, atau mencoba pekerjaan profesional bukan berarti meninggalkan akademik.

Kita sedang menyiapkan diri untuk dunia yang setelah wisuda tidak lagi memberikan nilai A hanya karena tugas dikumpulkan tepat waktu. Di dunia kerja, nilainya lebih kompleks daripada itu. Maka, persiapkanlah!