Demokrasi Indonesia Diuji Benturan Sosial dan Adanya Kepentingan Politik

Melihat situasi saat ini menimbulkan pertanyaan demokrasi Indonesia hingga hari ini, apakah masih benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat? Pertanyaan itu terasa semakin dekat ketika jalanan kembali menjadi ruang untuk menyampaikan kemarahan, kekecewaan, dan tuntutan. Demonstrasi seharusnya menjadi salah satu cara warga negara menyampaikan suara kepada pemangku kepentingan.

Demokrasi seharusnya memiliki hubungan sederhana dengan rakyat. Pemerintah membuat kebijakan, rakyat memberikan penilaian, kritik, dukungan, atau penolakan. Namun, hubungan itu dapat berubah ketika kritik terlalu sering dipandang sebagai ancaman.

Pemangku kepentingan memiliki peran besar dalam menentukan sehat atau tidaknya demokrasi. Pemerintah, parlemen, aparat penegak hukum, partai politik, pengusaha, media, hingga kelompok masyarakat sipil sama-sama memegang pengaruh. Ketika kekuasaan terlalu terkonsentrasi dan mekanisme pengawasan melemah, demokrasi dapat tetap terlihat hidup dari luar, tetapi kehilangan kekuatannya secara perlahan.

Fenomena sosial yang muncul kemudian adalah rasa tidak percaya. Rakyat mulai mempertanyakan apakah suara mereka benar-benar didengar atau hanya dibutuhkan ketika pemilu berlangsung. Demonstrasi pada Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat masih menyimpan ketegangan.

Aksi protes dapat berakhir damai, tetapi situasi di lapangan dapat berubah ketika muncul kerusuhan dan benturan. Dalam salah satu peristiwa akhir Agustus, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan ketentuan pidana terkait penghinaan terhadap pemerintah yang sebelumnya dapat digunakan untuk menjerat kritik terhadap lembaga negara.

Putusan tersebut dipandang sebagai langkah penting bagi kebebasan berekspresi, meskipun berbagai kelompok masyarakat sipil tetap menilai masih terdapat instrumen hukum lain yang berpotensi menekan kritik.

Situasi ini memperlihatkan satu hal. Demokrasi bukan hanya diuji ketika rakyat berbicara, tetapi juga ketika penguasa mendengarkan. Masalah demokrasi tidak selalu datang dari atas. Kadang, masalah juga tumbuh di antara masyarakat sendiri. Media sosial juga telah memberikan ruang kepada siapa saja untuk berbicara.

Sayangnya, ruang yang luas tidak selalu menghasilkan percakapan yang sehat. Perbedaan pilihan politik dapat berubah menjadi permusuhan. Pendukung pemerintah dan pengkritik pemerintah saling menyerang. Orang yang turun ke jalan dianggap perusuh, sementara mereka yang tidak ikut aksi dianggap tidak peduli.

Demokrasi akhirnya seperti pertandingan tanpa peluit akhir. Padahal, perbedaan pendapat bukan tanda bahwa demokrasi gagal. Justru keseragaman yang dipaksakan dapat menjadi persoalan. Demokrasi membutuhkan perbedaan agar kebijakan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang.

Masalahnya muncul ketika masyarakat berhenti membahas persoalan dan mulai menyerang orangnya. Hal tersebut menjadikan fenomena sosial demokrasi Indonesia terasa semakin nyata. Rakyat tidak lagi hanya berhadapan dengan kebijakan, tetapi juga dengan rakyat lainnya. Perhatian terhadap substansi persoalan perlahan hilang, digantikan oleh identitas kelompok, emosi, dan narasi yang saling bertabrakan.

Demokrasi ada, tetapi apakah semua orang merasakan kehadiran dari keadilan? Saat kita menengok data demokrasi sering seperti gambaran besar, tetapi angka tidak selalu mampu menangkap seluruh pengalaman masyarakat. BPS mencatat IDI nasional sebesar 78,19 pada 2025. Namun, capaian demokrasi antarwilayah tidak selalu sama. Misalnya, DI Yogyakarta mencatat skor 89,79, sementara daerah lain menghadapi tantangan yang berbeda dalam aspek kebebasan, kesetaraan, maupun kapasitas lembaga demokrasi.

Perbedaan ini artinya, demokrasi Indonesia tidak selalu dirasakan dengan cara yang sama oleh setiap warga. Di sisi lain, Freedom House dalam penilaian 2026 menempatkan Indonesia sebagai negara “Partly Free” atau “Sebagian Bebas”.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki proses demokratis yang berjalan, tetapi terdapat persoalan yang berkaitan dengan kebebasan sipil, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Sementara itu, V-Dem melalui laporan dan basis data edisi 2026 kembali mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup diukur hanya dari keberadaan pemilu. Demokrasi juga berkaitan dengan dimensi liberal, partisipatif, deliberatif, dan kesetaraan.

Mungkin inilah persoalan yang perlu lebih sering dibicarakan. Demokrasi tidak selalu mati ketika pemilu ditiadakan. Demokrasi juga bisa melemah ketika pemilu tetap berlangsung, tetapi kritik semakin sulit disampaikan.

Demokrasi dapat kehilangan maknanya ketika lembaga pengawasan tidak cukup kuat. Demokrasi juga dapat terkikis ketika rakyat merasa tidak lagi memiliki cara selain berteriak di jalan untuk didengar. Namun, kekerasan bukan jawaban.

Ketika demonstrasi berubah menjadi perusakan, tuntutan masyarakat dapat kehilangan fokus. Sebaliknya, ketika aparat atau pemangku kepentingan melihat seluruh demonstran sebagai ancaman, ruang demokrasi juga ikut menyempit. Pada akhirnya, kedua pihak sama-sama kehilangan sesuatu.

Rakyat kehilangan ruang aman untuk menyampaikan aspirasi. Negara kehilangan kesempatan untuk memahami keresahan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan seberapa jauh demokrasi Indonesia masih mampu melindungi suara yang berbeda?

Demokrasi Indonesia belum hilang. Angka, institusi, dan proses politik menunjukkan bahwa sistemnya masih berjalan. Namun, demokrasi tidak boleh hanya dipertahankan sebagai nama. Ia harus terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika rakyat dapat mengkritik tanpa rasa takut, ketika pemangku kepentingan tidak alergi terhadap perbedaan, dan ketika masyarakat berhenti menjadikan sesama rakyat sebagai musuh, mungkin demokrasi akan kembali menemukan maknanya.