Kerasnya Aspal dan Tugas Domestik: Membedah Beban Ganda Ojol Perempuan

Bayangkan pukul tujuh di pagi yang riuh. Cucian pakaian masih menggunung, anak-anak belum beres pakai seragam, dan urusan dapur baru setengah jalan. Namun, di tangan sang ibu, aplikasi ojek online sudah menyala on-bid. Motor dipanaskan, helm disematkan, dan seketika itu juga jalanan raya berubah menjadi kantornya. 

Bedanya dengan kantor-kantoran biasa, meja kerjanya penuh lubang aspal, AC-nya diganti angin panas, dan sosok bosnya menjelma dalam bentuk bunyi notifikasi HP. 

Profesi ojek online ini memang sering dipromosikan sebagai pekerjaan yang fleksibel, bebas atur waktu, dan cocok buat kerja sampingan. Kalimat-kalimat manis ini jelas punya daya pikat magis. Bagi kaum perempuan yang sedang memutar otak mencari tambahan belanja, kebebasan waktu ini seperti pintu gerbang emas untuk masuk ke dunia kerja tanpa harus meninggalkan rumah seharian penuh. 

Namun, urusan "fleksibel" ini mendadak jadi hal rumit begitu bertabrakan dengan tugas domestik yang tak ada habisnya. Laporan Fairwork Indonesia tahun 2021 memotret realitas bahwa para pekerja perempuan di sektor ini mesti lihai membagi fokus. Mereka harus menghadapi risiko jalanan mulai dari orderan fiktif, cuaca ekstrem, hingga jam kerja yang terpaksa lebih pendek karena harus pulang cepat demi mengurus rumah. 

Alhasil, pendapatan pun ikut menyesuaikan. Sungguh sebuah perjuangan luar biasa dari para ibu yang merangkap jadi pahlawan ekonomi di rumahnya sendiri.

Kisah Bu Natalia Kusumaningrum yang dicatat oleh ILO adalah contoh nyatanya. Beliau ini ibu dari tiga anak yang merangkap jadi kurir pengantar makanan di Jaksel. Dalam catatan ILO, waktu yang dihabiskan Bu Natalia untuk mengurus rumah tangganya mencapai 103 jam lebih per minggu, tanpa digaji sepeser pun. Saking tidak ada pilihan tempat menitipkan anak, beliau sering kali terpaksa membawa buah hatinya ikut narik motor membelah jalanan demi mengantar pesanan. 

Melihat angka jam kerja yang fantastis itu, bukan “beban ganda” lagi namanya, tapi maraton tanpa garis finis. Para srikandi jalanan ini baru saja selesai balapan mengejar target orderan di aplikasi, begitu sampai rumah langsung menyambung balapan lain mengejar jemuran dan cucian piring. Bedanya, yang satu dibayar lewat saldo dompet digital, yang satu dikerjakan sukarela atas nama cinta seorang "ibu". 

Penderitaan di rumah itu belum ditambah ujian dari algoritma di jalanan. Lembaga Fairwork sempat menguji kepatuhan para aplikator lewat lima prinsip keadilan kerja. Hasilnya di tahun 2022 ini Gojek dan Grab cuma dapat nilai 4 dari total 10 poin, Maxim cuma kebagian 1 poin, dan Shopee Food malah dapat nilai telur ceplok alias nol besar. 

Namun, angka-angka tadi setidaknya memberitahu kita bahwa jargon manis bernama "kemitraan" ternyata belum otomatis menjamin kesejahteraan yang layak. Aplikasi di HP kita memang sudah sangat pintar dan jenius kalau urusan menghitung jarak tempuh serta potongan komisi, tapi kalau disuruh menghitung berapa takaran keringat dan kelelahan para pekerjanya, mesin AI tercanggih pun tampaknya masih sering mendadak eror.

Di negeri kita tercinta ini, hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi memang terlanjur dibingkai dalam ikatan suci bernama “mitra kerja”. Masalahnya, payung hukum yang kita punya—seperti Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019—ternyata masih lebih sibuk mengurusi soal keselamatan berkendara di jalan raya biar tidak pada tabrakan. 

Urusan kelengkapan helm dan jaket memang beres dibahas, tapi regulasi kita belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan relasi kerja ini agar bisa diakui sebagai hubungan ketenagakerjaan yang sah dan berhak atas jaminan sosial. 

Alhasil, status "mitra" ini kadang-kadang rasanya seperti dibonceng motor matic di jalanan belantara—banyak getarannya ketimbang mulusnya. Kita tentu tidak ingin buru-buru menyalahkan siapa-siapa. Bagaimanapun, teknologi ini sudah terlanjur jadi penyelamat banyak orang. 

Hanya saja, mungkin sudah saatnya aturan main kita ikut di-upgrade agar tidak cuma pintar melindungi kepala pengemudi dari benturan aspal saja, tapi juga pintar melindungi nasib isi dompet mereka saat aplikasi sedang sepi orderan.

Makanya, urusan ojol perempuan ini jangan melulu diributkan soal tarif saja. Negara juga harus mulai turun tangan memastikan adanya jaminan sosial, transparansi algoritma, hingga sistem pengaduan pelecehan yang jelas di jalanan.

Jadi, lain kali kalau kita melihat ibu-ibu tangguh sedang memacu motornya demi mengantar pesanan makanan, mari kita lihat lebih dalam dari sekadar label ketangguhan mereka. Ingat, di balik layar aplikasi itu ada sistem kerja yang rumit, ada anak yang menanti di rumah, dan ada tubuh yang sebetulnya butuh rebahan istirahat. 

Teknologi boleh saja terus melompat maju, tapi perlindungan kemanusiaan bagi para pekerjanya jangan sampai ketinggalan di belakang. Bagaimanapun juga, aspal jalanan di kota kita ini sudah cukup keras bagi mereka. Jangan sampai kebijakan kita ikut-ikutan keras juga.