Membongkar Crab Mentality: Saat Perempuan Dipaksa Berebut Sisa Sumber Daya

Bayangkan seekor kepiting yang bersusah payah merayap keluar dari ember. Tepat ketika capitnya menyentuh bibir ember, kepiting lain dari bawah menariknya kembali ke dasar. Adegan ini kerap kita pinjam untuk menggambarkan tabiat manusia yang tidak sudi melihat sesamanya maju.

Metafora ini mungkin terdengar lumrah, sampai kita menaruhnya dalam konteks kehidupan perempuan perdesaan. Perempuan yang berani merantau ke kota untuk kuliah kerap dicibir. Mereka yang menunda pernikahan dicap terlalu pemilih, sementara yang mulai mandiri secara finansial justru dicurigai macam-macam. Dengan gampang, kita buru-buru menyematkan label crab mentality alias mentalitas kepiting.

Memberi label memang perkara mudah, tetapi penjelasannya tidak sesederhana itu. Riset mengenai kompetisi antar kelompok perempuan membuktikan bahwa perilaku saling menjatuhkan bukanlah sifat bawaan (nature). 

Tinjauan literatur dari Ronit Kark dalam Journal of Organizational Behavior (2024) menemukan bahwa kompetisi intragender justru mekar subur ketika perempuan dihadapkan pada situasi ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan.

Kajian Belle Derks dkk tentang queen bee phenomenon (fenomena ratu lebah) turut menguatkan argumen ini. Pola menjauhkan diri dari sesama perempuan sering kali muncul sebagai mekanisme pertahanan terhadap diskriminasi dan ancaman identitas di lingkungan yang didominasi laki-laki. Artinya, fenomena ini bukanlah bukti sahih bahwa perempuan secara alamiah gemar menjegal langkah perempuan lainnya.

Mari tarik situasi ini ke realitas perdesaan, di mana ruang ekonomi sering kali begitu sempit. Kesempatan kerja terbatas, akses modal sulit dijangkau, dan kursi pengambilan keputusan nyaris tidak menyisakan ruang bagi perempuan. Dalam kondisi serba terjepit inilah, kemajuan satu orang dengan mudah diterjemahkan sebagai berkurangnya jatah bagi yang lain.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 memberikan potret muram tentang ketimpangan ekonomi berbasis gender ini. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki di Indonesia mencapai 84,40 persen, berbanding terbalik dengan perempuan yang hanya menyentuh angka 56,63 persen. Meski BPS mencatat ada kenaikan tipis dari tahun sebelumnya (56,42 persen pada 2024), jurang pemisahnya masih menganga lebar.

Menariknya, data pendidikan di pedesaan justru menyingkap persoalan yang lebih paradoks. Melalui Susenas 2025, BPS mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/sederajat di pedesaan mencapai 66,38 persen untuk perempuan, melampaui laki-laki yang berada di angka 61,42 persen. 

Ini menegaskan bahwa akar masalahnya bukanlah ketertinggalan pendidikan perempuan desa. Pertanyaan kritisnya: apakah pendidikan itu berhasil dikonversi menjadi akses terhadap pekerjaan, kepemilikan aset, pendapatan, hingga posisi tawar yang strategis?

Di situlah letak masalahnya. Ketika sumber daya terasa langka, kompetisi horizontal amat mudah tersulut. Gosip, stigma, pengucilan, hingga cibiran berubah wujud menjadi instrumen informal untuk menahan seseorang agar tetap berada di tempatnya.

Celakanya, perempuan kerap dituntut menyelesaikan sengkarut ini dengan petuah usang bahwa sesama perempuan harus saling mendukung (women support women). Nasihat ini memang terdengar manis di telinga, namun seketika terasa hambar ketika struktur yang menciptakan kelangkaan itu sendiri dibiarkan utuh.

Pemerintah sejatinya telah memiliki instrumen untuk mengupayakan hal tersebut. Sejak 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalankan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Hingga 2024, model pemberdayaan berbasis desa ini diklaim telah terbentuk di lebih dari 1.900 titik.

Program ini diarahkan secara spesifik pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Intervensinya mencakup perluasan akses layanan keuangan, pendampingan kewirausahaan, hingga edukasi literasi digital, yang diharapkan mampu membuka keran-keran kesempatan baru di tingkat desa.

Jadi, pada akhirnya, masalah utamanya mungkin sebab lingkungannya saja yang memang terlampau sempit. Menyalahkan perempuan karena seolah-olah gemar saling menarik ke bawah, hanya akan mengaburkan pandangan kita dari siapa sebenarnya yang mendesain ruang tersebut menjadi begitu sesak. 

Ikatan solidaritas tidak cukup sekadar dibangun lewat slogan-slogan penyemangat. Ia menuntut keadilan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kepemimpinan, dan ruang publik agar perempuan tidak perlu lagi bertarung memperebutkan sisa. Sebab, ketika semua orang memiliki ruang yang cukup untuk keluar dari ember, tidak ada lagi alasan bagi satu kepiting untuk menarik kepiting lainnya kembali ke dasar.