Kolom
Ironis! Ijazah Rakyat Diperiksa Ketat, Ijazah Dewan Dibiarkan Gelap?
Satu kalimat Mendikdasmen Abdul Mu’ti mendadak viral pada Senin (16/11/2026). Dalam laporan, dalam rapat bersama anggota DPR, Mu’ti menyebut banyak anggota dewan yang merupakan lulusan Paket C, sambil tertawa. Seperti biasa, netizen langsung ramai. Sebagian tertawa, sebagian geram, sebagian lagi sibuk menyindir.
Sebelum ikut ramai, ada satu catatan penting. Menurut laporan yang sama, informasi itu bersumber dari cerita pengelola PKBM di Majalengka, bukan dari data resmi. Jadi, klaim “banyak” itu sebenarnya belum terbukti secara statistik. Pertanyaan yang lebih menarik justru kenapa publik begitu mudah percaya dan marah.
Pertama, soal Paket C: jangan dijadikan bahan olok-olok
Mari kita luruskan dulu. Paket C adalah pendidikan kesetaraan yang sah dan setara SMA/SMK, serta membuka jalan ke perguruan tinggi. Banyak lulusannya adalah orang yang dulu putus sekolah karena ekonomi, bekerja sambil belajar, lalu melanjutkan hidup dengan cara yang tidak mudah.
Karena itu, saya agak risih dengan reaksi yang menjadikan Paket C seolah aib. Pengamat kebijakan publik mengusulkan pemotongan tunjangan dan dana reses bagi anggota dewan lulusan Paket C yang dinilainya kurang kompeten. Dengan hormat, usul itu keliru arah. Kompetensi tidak bisa ditebak dari jenis ijazah. Kalau memang ada anggota dewan yang malas dan tak becus, hukum dia berdasarkan kinerjanya, bukan jalur sekolahnya.
Lalu, apa masalah yang sebenarnya?
Masalahnya ada di data yang gelap. Menurut BPS, dari anggota DPR 2024-2029, 63 orang lulusan SMA, 155 orang S1, 119 orang S2, dan 29 orang S3, sedangkan 211 orang tidak mencantumkan latar belakang pendidikan. Hitung sendiri, 211 dari 580 anggota berarti sekitar 36 persen. Lebih dari sepertiga wakil rakyat tidak membuka riwayat pendidikannya kepada publik.
Di sinilah letak soalnya. Kita sedang ribut soal “banyak yang Paket C” padahal data dasar untuk membuktikan atau membantahnya saja tidak lengkap. Debat jadi bahan gosip, bukan bahan evaluasi.
Sementara itu, rakyat diuji habis-habisan.
Bandingkan dengan nasib pencari kerja biasa. Lihat syarat CPNS. Dalam pengumuman seleksi CPNS Otorita IKN 2024, misalnya, lulusan D-IV dan S-1 wajib ber-IPK minimal 3,0 dan berijazah dari kampus atau program studi terakreditasi. Setelah lolos administrasi, pelamar masih harus melewati tes kompetensi dasar. Metro TV mencatat nilai maksimal SKD adalah 550, dengan ambang batas yang harus dilewati setiap subtesnya. Dunia swasta tak jauh beda. Syarat akreditasi, IPK minimum, bahkan “lulusan kampus tertentu” sudah terlalu sering menjadi saringan awal. Ini pengamatan penulis dan keluhan yang lazim terdengar, bukan hasil survei. iknmetrotvnews
Hasilnya? Syarat tinggi tidak otomatis berbuah pekerjaan. BPS mencatat 880,43 ribu sarjana (D-IV hingga S3) menganggur pada Agustus 2026, dari total 7,38 juta pengangguran nasional. Pada saat yang sama, BPS bahwa hanya 13,18 persen pekerja Indonesia yang lulusan perguruan tinggi. Artinya, banyak orang sudah memenuhi standar ketat, tetapi pintunya tetap sempit. journalartakatadata
Standar ganda itulah akar kegelisahannya
Nah, ini yang membuat publik gerah. Rakyat dituntut berlapis-lapis agar dianggap layak, sementara untuk jabatan yang menentukan UU, anggaran, dan arah kebijakan pendidikan, syarat minimalnya jauh lebih longgar. Sepengetahuan saya, UU Pemilu mensyaratkan calon anggota DPR minimal berpendidikan SMA atau sederajat.
Tentu ada pembelaan yang masuk akal. Jabatan DPR adalah jabatan politik, legitimasinya datang dari suara rakyat, bukan dari ijazah. Pendidikan tinggi tidak selalu menjamin perbaikan kinerja DPR. Betul. Gelar doktor tak menjamin integritas, dan ijazah SMA tak menghalangi seseorang menjadi legislator yang baik.
Namun justru karena legitimasi itu bersumber dari rakyat, rakyat berhak tahu siapa yang mereka pilih. Ketika ijazah menjadi isu sensitif, misalnya setelah putusan MA soal surat penyetaraan pendidikan Wapres Gibran, keterbukaan dokumen bukan permintaan berlebihan. Itu kebutuhan.
Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan?
Ada tiga hal yang masuk akal. Pertama, wajibkan keterbukaan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR di situs resmi, termasuk jenjang dan institusinya. Kedua, terapkan verifikasi ijazah yang setara dengan seleksi ASN, supaya tak ada lagi keraguan soal keabsahan dokumen. Ketiga, dan ini untuk dunia kerja, kurangi obsesi pada nama kampus dan IPK, lalu perbanyak penilaian berbasis kemampuan nyata.
Kalau tiga hal itu dijalankan, kita tak perlu lagi menertawakan jalur sekolah seseorang. Kita cukup menagih satu hal yang sederhana: standar yang sama jujurnya untuk semua orang, dari pelamar kerja di warung kopi sampai penghuni kursi di Senayan.