Televisi Canggih Jadi Pajangan, ke Mana Prioritas Anggaran Pendidikan?

Anggaran pendidikan semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, bukan sekadar dana untuk membeli barang-barang mahal. Namun, ketika perangkat elektronik canggih dikirim ke sekolah tanpa kebutuhan yang jelas, lalu hanya berakhir sebagai pajangan di ruang kantor, publik patut mempertanyakan: apakah pengadaan benar-benar dirancang untuk kepentingan pendidikan atau sekadar mengejar penyerapan anggaran?

Bayangkan sebuah sekolah menerima televisi berteknologi mutakhir. Barang tersebut mungkin bernilai jutaan rupiah, memiliki fitur interaktif, dan tampak menjanjikan modernisasi pembelajaran. Namun, jika guru tidak menggunakannya, ruang kelas tidak mendukung pemasangan, atau sekolah sebenarnya sudah memiliki perangkat serupa, manfaatnya menjadi sulit dibenarkan. Televisi itu akhirnya hanya menjadi simbol kemajuan yang tidak pernah benar-benar hadir dalam proses belajar-mengajar.

Ironi semacam ini semakin terasa ketika masih banyak sekolah menghadapi persoalan mendasar. Ada ruang kelas yang membutuhkan perbaikan, perpustakaan yang kekurangan buku, fasilitas sanitasi yang belum layak, hingga keterbatasan akses internet. Di sejumlah wilayah, persoalan pendidikan bahkan bukan tentang ketiadaan teknologi mutakhir, melainkan tentang ketersediaan sarana dasar dan tenaga pendidik yang memadai.

Persoalannya bukan terletak pada teknologi. Perangkat digital dapat memperkaya pembelajaran, menghadirkan materi audiovisual, membantu menjelaskan konsep yang rumit, serta membuka akses terhadap sumber pengetahuan yang lebih luas. Akan tetapi, teknologi hanya bermanfaat jika menjawab kebutuhan nyata. Membeli perangkat tanpa perencanaan pemanfaatan sama saja dengan membangun fasilitas tanpa memikirkan siapa yang akan menggunakannya dan untuk tujuan apa.

Di sinilah perbedaan antara penyerapan anggaran dan keberhasilan pembangunan pendidikan perlu ditegaskan. Anggaran yang terserap tidak otomatis menunjukkan bahwa program berjalan efektif. Pengadaan barang mungkin berhasil secara administratif: anggaran dicairkan, barang dibeli, kemudian diserahkan kepada sekolah. Namun, keberhasilan administratif tersebut belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Prinsip efisiensi seharusnya tidak dimaknai sebatas mendapatkan harga murah atau menghabiskan anggaran sesuai jadwal. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang sepadan. Sementara itu, efektivitas menuntut agar belanja publik benar-benar menyelesaikan persoalan yang menjadi sasaran kebijakan. Jika televisi mahal hanya tersimpan di kantor, manfaat pendidikannya patut dipertanyakan, betapapun rapi laporan pengadaannya.

Lebih jauh, belanja yang tidak tepat sasaran juga menyangkut persoalan keadilan. Dana pendidikan berasal dari sumber daya publik yang semestinya digunakan berdasarkan prioritas dan kesenjangan kebutuhan. Ketika perangkat yang kurang diperlukan justru memperoleh anggaran besar, kesempatan untuk membiayai kebutuhan yang lebih mendesak berpotensi terabaikan. Pemborosan bukan hanya soal barang yang tidak digunakan, melainkan juga tentang manfaat lain yang gagal diwujudkan.

Karena itu, pengadaan harus dimulai dari pemetaan kebutuhan sekolah, bukan dari daftar barang yang ingin dibeli. Guru dan pihak sekolah perlu dilibatkan dalam menentukan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan listrik, konektivitas, pelatihan, pemeliharaan, serta rencana penggunaan sebelum menyalurkan perangkat teknologi. Setelah pengadaan, evaluasi semestinya mengukur tingkat pemanfaatan dan dampaknya terhadap pembelajaran, bukan sekadar menghitung jumlah barang yang telah dibagikan.

Transparansi juga menjadi keharusan. Publik perlu mengetahui alasan pengadaan, harga barang, sekolah penerima, serta hasil evaluasinya. Dengan begitu, pengawasan tidak berhenti pada dugaan pemborosan, tetapi dapat menilai apakah kebijakan benar-benar menghasilkan manfaat.

Pendidikan bukan ruang pamer kecanggihan teknologi. Ukuran kemajuan bukanlah seberapa mahal perangkat yang dikirim ke sekolah, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi siswa dan guru. Televisi canggih yang menjadi pajangan mungkin tampak sebagai persoalan kecil. Namun, jika pola pikir di baliknya terus dipelihara, yang terbuang bukan hanya anggaran, melainkan juga kesempatan untuk membangun pendidikan yang lebih bermutu dan berkeadilan.