Pemerintah Gemar Solusi Instan, Siapa yang Menyelesaikan Akar Masalah?

Ada satu pertanyaan sederhana yang justru menjadi inti persoalan penertiban pedagang kaki lima, setelah mereka meninggalkan tempat berjualan, besok harus mencari nafkah di mana? Pertanyaan ini mencuat dalam sebuah video penertiban pedagang kaki lima yang melibatkan KDM dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam cerita yang beredar, para pedagang yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan diminta membereskan dagangan dan pulang. Mereka masing-masing diberi uang kompensasi Rp2 juta.

Namun, ada seorang pedagang berbaju biru yang mempertanyakan persoalan lebih mendasar. Ketika ditanya apakah tidak mau menerima uang tersebut, ia menjelaskan bahwa masalahnya bukan sekadar nominal kompensasi, melainkan masa depan usahanya. Ia ingin tahu apakah masyarakat tidak boleh mencari nafkah. Ketika dijawab bahwa ia boleh berjualan di tempat lain, ia kembali bertanya: di mana tempatnya?

Menertibkan lapak memang bisa dilakukan dalam sehari, tetapi memastikan seseorang tetap memiliki penghasilan membutuhkan kebijakan yang jauh lebih serius. Masalah pedagang kecil bukan cuma bagaimana mereka berhenti berjualan di bahu jalan, melainkan bagaimana mereka bisa terus mencari nafkah setelahnya.

Penertiban bahu jalan tentu memiliki alasan yang sah. Bahu jalan dan trotoar bukan semestinya menjadi ruang usaha yang mengganggu pejalan kaki, mempersempit akses, atau membahayakan pengguna jalan. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan memastikan ruang publik dapat digunakan sesuai fungsinya. Namun, persoalan tidak selesai ketika lapak dibongkar dan uang kompensasi dibagikan.

Uang Rp2 juta mungkin membantu pedagang memenuhi kebutuhan mendesak, membayar biaya hidup, atau membeli kembali perlengkapan usaha. Akan tetapi, uang tersebut bukan sumber pendapatan berkelanjutan. Jika tidak ada tempat berdagang yang layak, pelanggan yang bisa dijangkau, dan peluang usaha yang realistis, kompensasi hanya menjadi bantalan sementara bagi orang yang kehilangan mata pencaharian.

Ketika uang itu habis, kebutuhan hidup tetap berjalan. Makan, listrik, biaya sekolah, sewa tempat tinggal, dan kebutuhan keluarga tidak ikut berhenti hanya karena seseorang sudah tidak berjualan di bahu jalan. Di sinilah perbedaan antara bantuan sesaat dan penyelesaian masalah struktural menjadi penting. Bantuan dapat meringankan dampak sebuah kebijakan, tetapi tidak otomatis menghilangkan penyebab kerentanan ekonomi yang dialami penerimanya.

Pola pikir yang terlalu berorientasi pada hasil cepat juga perlu dikritisi ketika kita membicarakan program-program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Keduanya memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan manfaat sesaat. MBG dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi sekaligus mendukung pendidikan dan perekonomian. Sementara itu, Kopdes Merah Putih ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa, memperbaiki distribusi, dan mengembangkan usaha masyarakat.

Apakah MBG disertai upaya memperbaiki akses pangan bergizi secara berkelanjutan? Apakah Kopdes benar-benar mampu memperluas akses pasar, memperkuat usaha lokal, dan meningkatkan pendapatan warga? Apakah hasilnya diukur melalui dampak nyata, bukan sekadar jumlah kegiatan yang terlaksana?

Pertanyaan serupa berlaku bagi penertiban pedagang kaki lima. Pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah lapak yang dibongkar dan uang kompensasi yang dibagikan. Pemerintah juga perlu memeriksa berapa banyak pedagang yang memperoleh lokasi pengganti, berapa lama usaha mereka mampu bertahan, dan apakah pendapatan mereka pulih setelah relokasi. Keberhasilan kebijakan tidak boleh berhenti pada masalah yang terlihat selesai, sementara persoalan yang melatarbelakanginya tetap ada. Lantas, apa yang semestinya dilakukan?

Pertama, pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan pedagang sebelum penertiban dilakukan. Lokasi alternatif harus jelas, sesuai dengan karakter usaha, terjangkau biaya sewanya, dan memiliki peluang mendatangkan pembeli. Kedua, kompensasi perlu disesuaikan dengan dampak kebijakan. Bantuan uang bisa berguna, tetapi harus dilengkapi pendampingan usaha, akses permodalan yang aman, serta kepastian mengenai tempat berdagang. Pedagang juga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, bukan hanya diberi tahu ketika keputusan sudah dibuat. Ketiga, pemerintah perlu menetapkan ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi secara terbuka. Jangan sampai penertiban dianggap sukses hanya karena bahu jalan kembali kosong, padahal para pedagang kehilangan sumber pendapatan dan terpaksa kembali berjualan di lokasi yang sama.

Pendekatan ini bukan berarti membiarkan pelanggaran aturan. Ketertiban ruang publik dan keberlangsungan mata pencaharian bisa diupayakan bersamaan apabila kebijakannya dirancang dengan baik. Pedagang berbaju biru dalam cerita tersebut mengajukan pertanyaan yang sederhana, tetapi mendasar: jika harus pergi dari tempat berjualan, ke mana ia harus melanjutkan usahanya?

Pertanyaan itu seharusnya menjadi titik awal kebijakan, bukan dianggap sebagai penolakan terhadap bantuan. Ia sedang mempertanyakan kepastian hidup setelah keputusan pemerintah mengubah sumber penghasilannya. Uang Rp2 juta mungkin memberikan ruang bernapas. Namun, ruang bernapas berbeda dengan jaminan keberlangsungan hidup. Pemerintah memang tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi dalam satu malam. Akan tetapi, setiap kebijakan seharusnya memiliki arah yang jelas untuk mengurangi kerentanan masyarakat, bukan sekadar memindahkan persoalan dari satu tempat ke tempat lain.

Pedagang kecil tidak hanya membutuhkan uang untuk bertahan hari ini. Mereka membutuhkan kesempatan untuk tetap bekerja esok hari. Dan ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata seberapa cepat sebuah masalah disingkirkan dari pandangan, melainkan seberapa jauh kebijakan mampu memperbaiki kehidupan orang-orang yang terdampak olehnya.