Kemiskinan Struktural Punya Dampak ke Anak dan Pendapatan Keluarga

Pukul empat pagi, seorang ibu di desa sudah berangkat ke pasar untuk menjual sayur. Setelah itu, ia mengurus rumah dan membantu anaknya belajar. Suaminya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Mereka rajin bekerja dan berhemat. Namun, ketika anak sakit atau panen gagal, tabungan habis. Tahun berganti, keadaan keluarga itu tetap sama.

Kisah seperti ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak selalu terjadi karena seseorang malas atau tidak pandai mengatur uang. Terjadinya hambatan dari pekerjaan layak sulit dijangkau, sekolah bermutu jauh dari rumah, layanan kesehatan terbatas, dan akses modal sempit. Inilah gambaran kemiskinan struktural, persoalan yang perlu dipahami agar masyarakat tidak terus menyalahkan orang yang mengalaminya.

Memahami kemiskinan struktural terjadi ketika sistem sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan membatasi akses seseorang terhadap sumber daya dan kesempatan. Tidak semua orang memulai hidup dari garis yang sama. Ada yang dekat dengan sekolah dan pekerjaan layak, banyak juga yang harus berjuang menembus keterbatasan akses.

Contoh dari gambaran cerita ibarat kita ilustrasikan anak bernama Rani. Setiap pagi, ia berangkat sekolah dengan sepatu yang mulai menganga. Ibunya menerima pesanan jahit dari tetangga, sedangkan ayahnya bekerja serabutan.

Saat penghasilan cukup, uang belanja, ongkos sekolah, dan kebutuhan rumah bisa dibagi. Namun, ketika pesanan sepi atau ayah tidak mendapat pekerjaan, keluarga harus menentukan kebutuhan mana yang ditunda. Kisah itu merupakan gambaran yang bisa dialami banyak keluarga.

Kemiskinan struktural membuat persoalan ekonomi tidak berhenti pada tipisnya uang di dompet. Akibatnya, masa depan anak ikut dipengaruhi keadaan yang tidak sepenuhnya dapat mereka pilih.

Kemiskinan struktural terjadi ketika aturan, kondisi sosial-ekonomi, dan ketimpangan akses membuat sebagian masyarakat terus berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Seseorang bisa bekerja keras, tetapi pekerjaan tidak stabil dan kesempatan ekonomi yang terbatas membuat pendapatan sulit meningkat.

Dampak kemiskinan struktural tidak hanya terlihat dari berkurangnya pendapatan, tetapi juga tekanan yang dirasakan seluruh anggota keluarga. Anak bisa mengalami kekurangan gizi, tertinggal dalam pelajaran, kehilangan kesempatan mengikuti kegiatan pendidikan, hingga harus membantu orang tua mencari penghasilan.

Sementara itu, orang tua menghadapi kecemasan ketika uang belanja, biaya sekolah, dan kebutuhan kesehatan datang bersamaan. Penghasilan yang tidak menentu membuat keluarga sulit menabung atau merencanakan masa depan.

Kemudian tanpa disadari tekanan ekonomi berkepanjangan juga dapat memicu konflik rumah tangga, kelelahan emosional, dan rasa tidak berdaya. Akhirnya, anak berisiko tumbuh dengan kesempatan hidup yang lebih terbatas.

Pada Februari 2026, data dari BPS sebanyak 59,42 persen penduduk bekerja berada di sektor informal. Pekerja informal tidak otomatis miskin, tetapi sebagian menghadapi pendapatan tidak tetap dan perlindungan kerja terbatas. Seseorang bisa bekerja setiap hari, tetapi tetap kesulitan membayar sewa, biaya sekolah, atau kebutuhan kesehatan.

Pada Maret 2026, rasio Gini Indonesia tercatat 0,368. Kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah mencakup 19,22 persen dari total pengeluaran. Rasio Gini bukan ukuran kemiskinan, melainkan gambaran ketimpangan bahwa munculnya angka ini menunjukkan hasil ekonomi belum terbagi merata.

Ketika sekolah, rumah sakit, transportasi, dan pekerjaan terkonsentrasi di wilayah tertentu, warga daerah terpencil mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya untuk memperoleh layanan. Bencana, kenaikan harga pangan, atau kehilangan pekerjaan memperdalam kerentanan keluarga tanpa tabungan.

Kemiskinan struktural juga dapat muncul ketika kebijakan pembangunan dibuat tanpa memahami kebutuhan masyarakat di lapangan. Penelitian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) pada Juni 2026 menyoroti masyarakat di wilayah pelosok yang mengalami keterisolasian akibat keterbatasan infrastruktur dan kebijakan yang kurang melibatkan warga.

Kemiskinan anak tidak cukup dilihat dari uang yang dimiliki rumah tangga. Laporan Bappenas, BPS, SMERU, dan UNICEF yang dirilis November 2025 menemukan 11,8 persen anak Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Analisis lain menggunakan data Susenas 2023 menunjukkan 37,4 persen atau 29,8 juta anak mengalami deprivasi multidimensi, yakni kekurangan akses pada sedikitnya dua kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, hunian layak, air bersih, sanitasi, dan informasi. 

Temuan itu penting karena seorang anak mungkin tinggal di rumah tangga yang secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi tetap kesulitan memperoleh layanan dasar. Laporan yang sama mencatat deprivasi multidimensi lebih tinggi di perdesaan, yakni 46,1 persen, dibandingkan perkotaan sebesar 30,8 persen. Hampir 40 persen anak usia 5–6 tahun juga belum mengikuti pendidikan anak usia dini.

Ketika kebutuhan tumbuh kembang tidak terpenuhi, dampaknya dapat terbawa hingga dewasa. Anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas berisiko memiliki pilihan pekerjaan lebih terbatas. Jika kemudian bekerja dengan upah rendah dan tanpa perlindungan memadai, kemampuan untuk membiayai pendidikan serta kesehatan anaknya kelak juga dapat terhambat. Lingkaran kemiskinan pun berpotensi berulang antargenerasi.

Bantuan sosial tetap penting untuk menjaga keluarga rentan memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, bantuan saja tidak cukup jika akar persoalan berupa pekerjaan tidak layak, sekolah sulit dijangkau, layanan kesehatan terbatas, dan infrastruktur tertinggal tidak dibenahi.

Untuk atasi kemiskinan struktural perlu memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, memperbaiki transportasi serta fasilitas dasar, dan membuka peluang kerja produktif dengan perlindungan yang memadai.

Program bantuan juga perlu terhubung dengan layanan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak. Bappenas dan UNICEF mendorong koordinasi lintas sektor serta penggunaan data agar intervensi menjangkau anak yang mengalami kerentanan berlapis.