Ironi APBN: Bakar Uang untuk Influencer di Tengah Jeritan Guru Honorer

Di tengah gencar-gencarnya imbauan penghematan anggaran negara, publik kembali dikejutkan oleh kebijakan yang lagi-lagi memicu perdebatan di media sosial.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan dana sebesar Rp14,69 miliar untuk jasa komunikasi melalui perusahaan milik Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.

Kebijakan ini langsung memicu kritik tajam karena kontras dengan realita di lapangan, di mana kesejahteraan tenaga pendidik dan fasilitas sekolah kerap diabaikan dengan alasan keterbatasan anggaran negara.

Fenomena ini mencerminkan buruknya tata kelola prioritas dalam penggunaan anggaran publik. Sungguh sulit diterima akal sehat ketika dana bernilai miliaran rupiah begitu mudah dicairkan untuk kebutuhan promosi digital, sementara nasib para guru honorer terus terabaikan dalam ketidakpastian.

Lantas, di mana letak nurani dan keadilan sosial ketika anggaran negara lebih gemar membiayai pencitraan ketimbang memanusiakan para pendidik bangsa?

Kontrak Bernilai Fantastis untuk Pencitraan Instan

Sudah lumrah bagi instansi pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk mempromosikan program kerja mereka. Namun, satu hal yang sering ditutup-tutupi adalah seberapa besar hasil nyata dari belanja agensi digital bernilai miliaran rupiah tersebut.

Ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendanai publikasi program seperti Kampung Nelayan Merah Putih, atau saat Kemendikbudristek melakukan hal serupa, wajar jika masyarakat bertanya-tanya, apakah uang sebanyak itu benar-benar berdampak ke rakyat?

Masalah ini jadi makin pelik karena perusahaan yang ditunjuk ternyata milik Raffi Ahmad, seorang figur publik yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Kondisi ini jelas memicu konflik kepentingan yang besar.

Batas antara urusan bisnis profesional dan memanfaatkan kedekatan dengan penguasa jadi tidak jelas. Ketika kedekatan personal dengan pejabat tinggi menjadi penentu dalam memenangi proyek negara, asas keadilan dan persaingan yang sehat di pemerintahan otomatis mati.

Selain itu, mengandalkan kepopuleran pesohor internet tidak akan membawa perubahan jangka panjang. Konten berbayar mungkin bisa mendatangkan banyak penonton dan suka di media sosial dalam sekejap, tapi itu tidak menyelesaikan masalah yang benar-benar dihadapi rakyat di lapangan.

Anggaran Selalu Ada untuk Pencitraan, Bukan Kesejahteraan

Protes dan kemarahan masyarakat di media sosial terkait anggaran ini bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Saat pengawasan di dalam instansi sendiri sering kali tumpul, suara kritis dari publik menjadi satu-satunya cara untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Sudah saatnya setiap pengeluaran negara, terutama untuk urusan promosi dan pencitraan, diaudit secara transparan agar publik tahu persis apa urgensinya.

Pemerintah butuh langkah korektif yang tegas untuk membenahi aturan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang melibatkan pihak-pihak berisiko konflik kepentingan.

Slogan efisiensi anggaran harus dibuktikan lewat tindakan nyata dengan memangkas pos-pos yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Uang pajak dari masyarakat harus dipastikan mengalir ke sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesejahteraan guru, bukan habis untuk hal-hal yang tidak mendesak.

Masa depan bangsa ini sangat bergantung pada bagaimana negara memperlakukan para pendidiknya. Selama pemerintah lebih memilih menghabiskan anggaran untuk konten promosi ketimbang mensejahterakan guru, keadilan sosial akan sulit dicapai.

Kalau pola pengadaan seperti ini terus dibiarkan, dampaknya akan sangat buruk bagi birokrasi kita ke depan. Saat kedekatan dengan penguasa dijadikan jalan pintas untuk mendapatkan proyek bernilai miliaran rupiah, prinsip kerja yang adil dan transparan akan mati perlahan.

Instansi pemerintah tidak lagi bertindak sebagai pelayan masyarakat yang objektif, melainkan berubah fungsi menjadi mesin penyalur uang bagi kelompok tertentu yang pandai memanfaatkan kedekatan jabatan.

Itulah sebabnya, kritik terhadap kebijakan anggaran ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi luapan emosi sesaat di media sosial. Masyarakat dan kaum terdidik harus terus mengawal penggunaan uang negara secara konsisten, agar para pejabat tidak sembarangan memperlakukan kas negara seperti dompet pribadi mereka.