Krisis Akuntabilitas Pejabat: Resign Tanpa Penalti, Pulang Bawa Pensiun

Di dunia kerja profesional pada umumnya, mengundurkan diri sebelum masa bakti usai atau gagal mencapai target kinerja biasanya membawa risiko yang tidak sepele, mulai dari hilangnya hak tertentu hingga sanksi administratif.

Tapi, aturan ketat itu rupanya tidak berlaku untuk para pejabat di puncak kekuasaan. Publik menyoroti kehebohan di balik mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Meskipun memilih mundur di tengah jalan, negara tetap menjamin hak-hak istimewanya secara penuh.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978, ia tetap berhak mendapat uang pensiun bulanan seumur hidup sekitar Rp20.160.000, ditambah fasilitas mewah seperti biaya rumah tangga, kendaraan dinas, hingga pengawalan ketat, yang semuanya dibiayai oleh uang rakyat (APBN).

Perbandingan fasilitas yang jomplang antara pekerja biasa dan pejabat ini tentu bikin publik geleng-geleng kepala. Situasi ini membuat banyak orang mempertanyakan arti keadilan yang sebenarnya.

Saat fasilitas super mewah tetap mengalir deras tanpa peduli bagaimana kinerja atau alasan mundurnya seorang pejabat, wajar kalau masyarakat mulai gerah. Kondisi ini seperti menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi masalah serius soal akuntabilitas pejabat yang sudah saatnya dievaluasi ulang.

Menghitung Keringat Rakyat Menambal Gaji Seumur Hidup

Di pabrik-pabrik dan kantor swasta, aturan main soal hasil kerja ditegakkan tanpa kompromi. Kalau seorang karyawan kedapatan gagal mencapai target selama beberapa bulan, atau mendadak memilih resign karena tak sanggup lagi menghadapi tekanan, risikonya sudah pasti, pesangon melayang dan pintu keluar langsung terbuka lebar.

Tidak ada jaring pengaman sosial, apalagi kiriman dana bulanan dari negara untuk merayakan status baru sebagai pengangguran. Mereka harus pontang-panting lagi dari nol.

Sebaliknya, realita di lingkar kekuasaan tertinggi berjalan di atas dimensi yang sangat berbeda. Kursi empuk para pejabat seolah dirancang kebal terhadap segala bentuk sanksi performa.

Mau kinerjanya jeblok, mau keputusannya menuai protes, atau mau mereka bergeser di tengah jalan, hak istimewa finansialnya tetap utuh tanpa potongan. Negara dengan sigap menyiapkan posisi aman seolah pengunduran diri bukanlah sebuah kegagalan, melainkan prestasi yang layak diganjar seumur hidup.

Inilah bentuk ketimpangan paling telanjang yang dirasakan kelas pekerja saat ini. Ketika jutaan rakyat harus berdarah-darah menghitung pengeluaran harian demi bertahan hidup dari UMR yang pas-pasan, para elite justru dijamin makmur dari uang pajak yang sama.

Warisan Hukum Kuno yang Mulai Kedaluwarsa

Tentu kita perlu melihat akar persoalannya secara jernih dari kacamata regulasi. Aturan mengenai hak keuangan dan dana pensiun kepala atau wakil kepala negara, seperti yang termaktub dalam undang-undang era 1970-an, mungkin dibuat dengan niat awal yang masuk akal pada masanya. Tujuannya agar mantan pemimpin tetap terjaga kehormatannya dan terhindar dari godaan korupsi setelah pensiun.

Namun, apakah kerangka berpikir dari setengah abad lalu itu masih relevan dengan kondisi saat ini? Zaman sudah berubah drastis, beban ekonomi rakyat makin menghimpit, dan tuntutan transparansi anggaran sudah menjadi harga mati.

Ketika sebuah aturan hukum memberikan hak istimewa mutlak tanpa mensyaratkan evaluasi masa kerja minimal atau alasan pengunduran diri yang jelas, maka aturan itu berubah wujud menjadi celah eksklusif yang mencederai akal sehat.

Undang-undang seharusnya berfungsi sebagai pelindung seluruh rakyat, bukan perisai pengaman bagi segelintir elite yang ingin lepas tangan. Mempertahankan aturan usang semacam ini sama saja dengan memelihara jurang pemisah antara pemerintah dan rakyat.

Membunuh Meritokrasi dan Memupuk Apatisme Massal

Dampak paling berbahaya dari fenomena ini sebenarnya bukan sekadar pembengkakan angka di APBN, melainkan luka psikologis yang ditorehkannya pada mental generasi muda.

Bayangkan apa yang dirasakan oleh anak-anak muda Gen Z dan milenial yang setiap hari digembleng untuk belajar cerdas, merintis karier dari bawah, dan percaya bahwa kerja keras adalah tiket utama menuju kesuksesan.

Namun, apa yang mereka saksikan di panggung politik nasional justru cerita sebaliknya. Mereka melihat bagaimana jejaring kekuasaan, privilese keluarga, dan karpet merah regulasi jauh lebih ampuh ketimbang keringat bertahun-tahun.

Ketika seorang pejabat bisa masuk dengan mudah, mundur kapan saja, lalu hidup terjamin tanpa perlu membuktikan hasil kerja nyata, pesan yang ditangkap publik sangatlah telak, meritokrasi di negeri ini hanyalah bualan belaka.

Kalau pola pikir seperti ini terus dinormalisasi, jangan heran jika tingkat kepercayaan publik terhadap negara runtuh ke titik terendah. Rakyat akan semakin apatis, merasa bahwa republik ini bukan lagi milik bersama, melainkan sekadar panggung pribadi bagi mereka yang memegang kendali kuasa.