Kampus Bukan Wilayah Kekuasaan Aparat: Rektorat Harus Berani Bersikap

Kampus bukan sekadar bangunan tempat mahasiswa mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, dan mengejar gelar akademik. Ia adalah rumah intelektual, ruang untuk mempertanyakan kekuasaan, menguji gagasan, menyampaikan kritik, dan memperjuangkan keadilan. Karena itu, ketika aparat keamanan hadir dalam penanganan aksi mahasiswa di kawasan kampus, persoalannya tidak boleh dianggap sekadar urusan pengamanan ketertiban. Ada prinsip kebebasan akademik dan kedaulatan ruang sipil yang dipertaruhkan.

Peristiwa aksi mahasiswa di Yogyakarta pada 10 November 2026 kembali mengingatkan kita pada persoalan tersebut. UGM menjadi sorotan setelah aparat melakukan penindakan terhadap massa aksi di sekitar Bundaran UGM. Sejumlah mahasiswa diamankan, sementara seorang mahasiswa dilaporkan masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya. Sejauh mana kampus mampu melindungi mahasiswa ketika mereka berhadapan dengan kekuatan aparat?

Jauh sebelum persoalan ini muncul, UGM pernah memiliki sosok rektor yang dikenal memiliki keberanian dalam menjaga ruang akademik. Namanya Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, rektor UGM periode 1986–1990. Pada masa Orde Baru, ketika aktivitas politik mahasiswa berada di bawah tekanan, Koesnadi dikenal memiliki sikap tegas terhadap campur tangan militer di lingkungan kampus. Human Rights Watch dalam laporan Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barriers (1998) mencatat bahwa pada pertengahan 1980-an, Koesnadi melarang militer memasuki lingkungan kampus tanpa izin terlebih dahulu darinya.

Sikap tersebut bukan sekadar persoalan protokoler. Ada pemahaman bahwa kampus memiliki otonomi dan tanggung jawab untuk menjaga kehidupan intelektual di dalamnya. Rektor bukan hanya administrator yang mengurus anggaran, kurikulum, dan birokrasi akademik. Ia juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan universitas tidak kehilangan keberanian ketika kebebasan berpikir menghadapi ancaman. Koesnadi memberikan contoh bahwa jabatan pimpinan universitas semestinya digunakan untuk melindungi komunitas akademik, bukan sekadar menjaga citra institusi.

Penting untuk dipahami bahwa gagasan kedaulatan kampus bukan berarti universitas menjadi wilayah yang kebal hukum atau bebas dari seluruh bentuk penegakan hukum. Aparat tetap memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Kampus memiliki otonomi akademik, sementara kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. Keduanya harus dihormati.

Dalam konteks UGM, persoalan Bundaran UGM juga perlu dilihat secara cermat. Pihak universitas menyatakan bahwa aparat tidak melakukan penindakan ke dalam area kampus, tetapi menyayangkan pengerahan aparat di sekitar bundaran yang merupakan pintu masuk kampus. Perbedaan antara batas administratif dan ruang yang menjadi akses utama universitas tidak boleh mengaburkan persoalan yang lebih besar: bagaimana memastikan mahasiswa tidak menjadi korban kekerasan ketika menyampaikan aspirasi.

Dalam pernyataan resminya pada 12 November 2026, Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan kecaman terhadap tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi. UGM juga menyatakan akan menginisiasi Tim Gabungan Pencari Fakta bersama perguruan tinggi lain untuk menelusuri peristiwa tersebut. Langkah ini penting, tetapi tanggung jawab universitas tidak boleh berhenti pada pernyataan kecaman dan pembentukan tim pencari fakta.

Rektorat harus memastikan mahasiswa memperoleh pendampingan hukum, akses terhadap informasi, perlindungan keselamatan, serta pemulihan hak-haknya. Jika terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau kekerasan, universitas perlu mendorong pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Sikap tegas bukan berarti harus berkonfrontasi dengan aparat. Justru, keberanian institusi pendidikan terlihat dari kemampuannya mempertahankan prinsip tanpa mengabaikan proses hukum.

Mahasiswa yang menyampaikan kritik bukan musuh universitas. Mereka adalah bagian dari komunitas akademik yang memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan dan menyuarakan keresahan sosial. Membiarkan mereka menghadapi tekanan sendirian sama saja dengan mengabaikan salah satu tanggung jawab mendasar perguruan tinggi.

Ada ironi ketika universitas begitu fasih mengajarkan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum di ruang kelas, tetapi justru kehilangan ketegasan ketika prinsip-prinsip tersebut diuji dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak berhenti sebagai kumpulan teori, jurnal, dan gelar akademik. Ia harus melahirkan keberanian moral untuk membela kebebasan berpikir dan martabat manusia.

Kampus yang sehat bukan kampus tanpa demonstrasi, kritik, atau perbedaan pendapat. Sebaliknya, kampus yang sehat adalah kampus yang mampu menyediakan ruang aman bagi seluruh perbedaan tersebut. Kita tidak sedang meminta universitas menjadi tempat yang kebal terhadap hukum. Kita sedang menuntut agar universitas tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung kebebasan akademik.

Koesnadi Hardjasoemantri telah memberikan contoh bahwa seorang rektor bisa mengambil sikap ketika ruang intelektual menghadapi tekanan. Pertanyaannya sekarang, apakah keberanian semacam itu masih menjadi nilai yang hidup di perguruan tinggi? Sebab, kampus tidak boleh hanya menjadi tempat mahasiswa belajar tentang keberanian. Kampus juga harus menjadi tempat mereka menemukan keberanian itu dilindungi.