Kursi DPR Bukan Tempat Belajar dari Nol: Calon Wakil Rakyat Harus Kompeten

Kalau untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan saja seseorang harus melewati seleksi, tes kemampuan, wawancara, bahkan pemeriksaan rekam jejak, mengapa untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat persyaratannya justru terasa begitu mudah? Menjadi anggota DPR bukan pekerjaan biasa. Mereka ikut menentukan undang-undang yang mengikat seluruh rakyat, membahas anggaran negara bernilai ribuan triliun rupiah, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Keputusan mereka bisa memengaruhi harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga masa depan jutaan orang. Namun, untuk menduduki jabatan sepenting itu, persyaratan pendidikan formal calon anggota DPR saat ini masih cukup dengan ijazah SMA atau sederajat.

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur sejumlah persyaratan calon anggota DPR, termasuk usia minimal 21 tahun dan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Calon juga harus memenuhi ketentuan terkait kewarganegaraan, kesehatan, keanggotaan partai politik, serta sejumlah persyaratan administratif lainnya. 

Persoalannya bukan merendahkan lulusan SMA atau menganggap orang berpendidikan tinggi otomatis lebih pintar. Gelar akademik tidak menjamin seseorang memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, ataupun keberpihakan kepada rakyat. Sebaliknya, seseorang tanpa gelar sarjana bisa saja memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan politik yang sangat baik.

Namun, kita perlu jujur bahwa menjadi wakil rakyat membutuhkan kompetensi yang tidak sederhana. Anggota DPR harus memahami proses legislasi, membaca dan mengkritisi rancangan undang-undang, menganalisis anggaran, memahami persoalan hukum, serta mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka tidak cukup hanya pandai berbicara di depan kamera atau memiliki popularitas di media sosial.

Ironisnya, perdebatan mengenai standar pendidikan calon anggota legislatif sebenarnya sudah muncul berulang kali. Pada September 2025, Mahkamah Konstitusi memberitakan permohonan pengujian syarat pendidikan minimal SMA bagi calon anggota dewan dan sejumlah jabatan politik lainnya. Pada Agustus 2026, MK kembali memberitakan permohonan yang secara khusus mempersoalkan syarat pendidikan calon anggota DPR. Salah satu gagasan yang muncul dalam perkara tersebut adalah kemungkinan penyempurnaan persyaratan melalui penilaian kompetensi yang objektif, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif. 

Menurut saya, sudah waktunya Indonesia membicarakan standar kompetensi yang lebih serius bagi calon anggota DPR. Bukan sekadar menaikkan syarat ijazah menjadi sarjana, melainkan memastikan setiap calon benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Misalnya, calon anggota DPR dapat diwajibkan mengikuti asesmen kompetensi yang mencakup pemahaman konstitusi, sistem pemerintahan, fungsi legislasi, pengelolaan anggaran publik, serta kemampuan menganalisis persoalan sosial. Hasilnya diumumkan secara terbuka agar pemilih dapat mengetahui kapasitas orang yang sedang mereka pertimbangkan untuk dipilih.

Selain itu, rekam jejak juga harus menjadi bagian penting dari proses pencalonan. Riwayat pekerjaan, konflik kepentingan, kepatuhan pajak, keterlibatan dalam perkara hukum, hingga transparansi kekayaan perlu diperiksa sesuai ketentuan hukum. Masyarakat juga harus mendapatkan akses informasi yang cukup untuk menilai calon, bukan hanya disuguhi baliho, slogan, dan janji kampanye.

Tentu, standar yang lebih ketat tidak boleh berubah menjadi alat untuk menutup kesempatan masyarakat biasa. Jika syarat pendidikan tinggi dijadikan satu-satunya ukuran, kita justru berisiko menciptakan parlemen elitis yang hanya bisa diakses kelompok berpendidikan dan berkecukupan. Petani, buruh, nelayan, aktivis, serta masyarakat adat tetap harus memiliki kesempatan untuk menjadi wakil rakyat. Kompetensi bisa dibuktikan melalui pendidikan, pengalaman, pelatihan, dan asesmen yang adil.

Demokrasi memang memberikan hak kepada warga negara untuk dipilih. Namun, hak tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk memenuhi standar jabatan publik yang dijalankan.

Kita tidak sedang mencari anggota DPR yang sekadar memenuhi syarat administratif. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu memahami persoalan rakyat, menguji kebijakan pemerintah, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan serta integritas. Sebab, kursi DPR bukan hadiah bagi mereka yang populer, bukan pula tempat mencari pekerjaan bagi mereka yang memiliki modal politik. Itu adalah amanah untuk mewakili jutaan orang. Kalau tanggung jawabnya sebesar itu, mengapa standar untuk mendudukinya tidak dibuat lebih serius?