Jika di Jakarta dan Jogja Kekerasan Bisa Terjadi, Bagaimana dengan Papua?

Jika kekerasan terhadap warga dan demonstran bisa terjadi di Jakarta dan Yogyakarta, dua wilayah yang relatif dekat dengan pusat kekuasaan, media, kampus besar, serta lembaga pengawas. Bagaimana dengan masyarakat Papua yang selama puluhan tahun hidup di tengah konflik bersenjata dan pendekatan keamanan? Pertanyaan ini bukan untuk membandingkan penderitaan, apalagi menganggap semua peristiwa memiliki pola yang sama. Ini adalah pertanyaan tentang pengawasan, akuntabilitas, dan kemungkinan adanya kekerasan yang tidak pernah memperoleh perhatian setara.

Peristiwa di Yogyakarta pada 10 November 2026 memperlihatkan betapa rentannya ruang demokrasi. Human Rights Watch melaporkan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, termasuk tembakan peluru karet, gas air mata, dan meriam air. Lebih dari 150 orang ditahan, termasuk anak-anak. Organisasi tersebut juga menerima kesaksian mengenai pemukulan, penangkapan, serta pengejaran demonstran hingga kawasan Universitas Gadjah Mada. Komnas HAM turut meminta kepolisian mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan dalam pengamanan aksi tersebut.

Di Jakarta, situasinya juga menyisakan pertanyaan. Komnas Perempuan melaporkan peserta Women's March pada 7 November 2026 dihadang barikade polisi. Tiga peserta mengalami luka setelah diserang orang tak dikenal di kawasan Monas. Identitas dan tanggung jawab pelaku penyerangan masih harus diusut. Namun, peristiwa ini menunjukkan bahwa ruang menyampaikan pendapat dapat menjadi tempat yang tidak aman bagi warga. Lalu, bagaimana dengan Papua?

Papua bukan wilayah yang baru mengenal persoalan kekerasan. Konflik berkepanjangan, operasi keamanan, pengungsian warga sipil, dan dugaan pelanggaran HAM telah berulang kali menjadi perhatian organisasi kemanusiaan. Pada April 2026, Reuters melaporkan operasi militer di Papua yang diduga menyebabkan 15 orang meninggal, termasuk perempuan dan anak-anak. Komnas HAM mengonfirmasi adanya korban meninggal dan meminta pemerintah meninjau operasi tersebut.

Amnesty International Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil juga menyoroti meningkatnya dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang awal 2026. Laporan mereka mencakup pengungsian warga, dugaan penangkapan sewenang-wenang, kekerasan terhadap masyarakat sipil, hingga persoalan perampasan ruang hidup masyarakat adat. Tentu, setiap laporan dan dugaan harus diperiksa secara independen. Namun, banyaknya catatan tersebut tidak layak diperlakukan sebagai persoalan pinggiran.

Di sinilah letak persoalan yang lebih besar. Jika tindakan aparat di kota-kota besar dapat disaksikan, direkam, diberitakan, dan dipersoalkan oleh berbagai lembaga, bukan berarti pengawasan otomatis berjalan efektif. Apalagi di Papua, ketika jarak geografis, keterbatasan akses informasi, situasi konflik, dan hambatan mobilitas dapat membuat kesaksian warga sulit menjangkau perhatian nasional.

Berapa banyak peristiwa yang tidak terdokumentasikan? Berapa banyak warga yang kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, atau rasa aman tanpa memperoleh ruang untuk menceritakan pengalamannya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa setiap operasi keamanan pasti melanggar HAM, melainkan alasan mengapa pengawasan independen justru harus diperkuat.

Negara tentu memiliki kewajiban menjaga keamanan. Ancaman bersenjata dan tindakan kekerasan tidak boleh diabaikan. Namun, kewenangan menjaga keamanan bukanlah izin untuk menggunakan kekuatan tanpa batas. Aparat harus tunduk pada prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan hukum. Warga sipil tidak boleh menjadi pihak yang menanggung akibat dari pendekatan keamanan yang tidak terukur.

Papua tidak membutuhkan lebih banyak alasan untuk membungkam suara warganya. Papua membutuhkan perlindungan yang nyata, akses keadilan, transparansi operasi keamanan, serta penyelidikan independen atas setiap dugaan pelanggaran. Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana negara memperlakukan warga yang tinggal di ibu kota atau kota-kota besar. Demokrasi justru terlihat dari bagaimana negara memperlakukan mereka yang paling jauh dari pusat kekuasaan. Jika kekerasan di Jakarta dan Yogyakarta saja masih menyisakan begitu banyak pertanyaan, jangan biarkan Papua terus menjadi tempat ketika pertanyaan-pertanyaan itu bahkan tidak sempat terdengar.