Kolom
Wacana Relokasi Badak Jawa: Sudahkah Konservasi Berpihak pada Satwa?
Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, di konferensi iklim COP31 Turki pekan lalu mendadak ramai diperbincangkan dan menjadi perdebatan di media sosial.
Dalam forum tersebut, pemerintah melontarkan ide untuk memindahkan sebagian Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Langkah ini disebut sebagai upaya pencegahan agar populasi badak tidak punah jika sewaktu-waktu terjadi tsunami atau letusan Gunung Anak Krakatau.
Meski Kementerian Kehutanan lekas menjelaskan bahwa rencana ini masih sebatas gagasan awal dan butuh kajian panjang, kritik keras sudah telanjur bermunculan. Warga dan pejabat di Banten keberatan karena badak adalah ikon kebanggaan daerah mereka.
Di sisi lain, pegiat lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan World Wide Fund for Nature (WWF) mengingatkan bahwa proses pemindahan justru berisiko membuat satwa stres hingga mati, belum lagi munculnya kecurigaan publik soal pendanaan dan isu tambang di sekitar kawasan.
Melihat riuhnya perdebatan ini, wacana relokasi Badak Jawa tentu tidak bisa dianggap perkara sepele. Dengan jumlah yang kini hanya tersisa sekitar 80 hingga 100 ekor di alam liar, setiap keputusan yang diambil menyangkut hidup mati mereka. Lantas, sudahkah rencana konservasi itu benar-benar berpihak pada keselamatan satwa?
Pertaruhan Ekologis di Tanah Kering
Memindahkan satwa liar yang berstatus sangat terancam punah jelas tidak sesederhana memindahkan hewan ternak. Secara biologis, Badak Jawa tidak bisa dipisahkan dari ekosistem hutan hujan tropis yang basah.
Di Ujung Kulon, mereka hidup di lingkungan dengan curah hujan tinggi, lebatnya vegetasi, serta kubangan lumpur dan rawa. Kubangan itu bukan sekadar tempat bermain, melainkan kebutuhan mutlak bagi badak untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi kulit sensitifnya dari sengatan panas serta parasit.
Sebaliknya, Taman Nasional Alas Purwo memiliki lanskap yang bertolak belakang. Kawasan di ujung timur Jawa tersebut didominasi oleh hutan bambu, savana kering, serta musim kemarau yang bisa berlangsung hingga enam bulan di atas tanah kapur berpasir.
Memaksa mamalia besar yang sangat sensitif ini pindah ke lingkungan yang jauh lebih kering tentu mengundang risiko fatal, mulai dari kesulitan adaptasi pakan hingga stres berat yang berujung kematian.
Ironisnya, ide mencari rumah kedua ini sebenarnya sudah mengendap sejak era 1980-an dan selalu batal dieksekusi karena kerumitan teknisnya. Ketika wacana ini kembali dihidupkan dengan mengarah ke Alas Purwo, wajar jika publik merasa khawatir. Alih-alih menjadi jalan keluar, rencana ini justru berisiko menjadi perjudian ekologis yang mempercepat kepunahan mereka di alam liar.
Menyelamatkan Rumah Asli Lebih Masuk Akal
Argumen bahwa pemindahan ini dilakukan demi mengantisipasi ancaman tsunami dari Gunung Anak Krakatau memang terdengar logis. Namun, jika mau melihat ke belakang, sejarah membuktikan bahwa Badak Jawa sudah mendiami semenanjung Banten selama ribuan tahun. Mereka telah teruji lolos dari berbagai bencana alam dahsyat, termasuk letusan Krakatau pada 1883.
Fakta tersebut menegaskan satu hal penting, bahwa ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup badak bukanlah alam, melainkan campur tangan manusia.
Di rumah asli mereka sendiri, pekerjaan rumah pemerintah sebenarnya masih menumpuk. Ancaman perburuan liar oleh oknum tak bertanggung jawab serta lemahnya sterilnya kawasan dari gangguan luar adalah masalah nyata yang jauh lebih mendesak untuk dibereskan.
Daripada menghabiskan energi, waktu, dan anggaran besar untuk membangun habitat baru dari nol di wilayah yang kontras, memperketat pengamanan di Ujung Kulon jauh lebih rasional.
Menagih Keterbukaan di Tengah Kecurigaan Publik
Lepas dari urusan sains, ramainya penolakan warga ini sebenarnya menyuarakan masalah yang lebih pelik. Publik sudah telanjur krisis kepercayaan pada arah kebijakan lingkungan.
Ketika sebuah proyek konservasi skala besar melibatkan narasi pendanaan internasional dan pihak swasta, publik secara otomatis mulai meraba-raba motif di baliknya. Munculnya spekulasi liar, termasuk isu kaitan dengan kawasan tambang di sekitar wilayah tersebut, adalah buah dari komunikasi kebijakan yang kurang transparan.
Pemerintah memang telah meluruskan bahwa aktivitas tambang legal berada di luar zona inti konservasi. Namun, penjelasan normatif semacam itu tidak akan pernah cukup untuk meredam kecurigaan yang telanjur mengakar di kepala masyarakat. Ketika transparansi diabaikan, niat baik pemerintah akan selalu dibaca sebagai agenda terselubung.