Kolom

Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?

Kupas Tuntas Polemik APBN untuk Influencer: Celah Hukum atau Sengaja Dipelihara?
Ilustrasi Analisis Data Digital (Pexels/AS Photography)

Pernahkah Anda membayangkan satu Instagram Story dihargai ratusan juta rupiah dari kantong APBN? Angka fantastis inilah yang mendadak menghentak publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar kontrak jasa publikasi senilai Rp 14,69 miliar antara dua kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia. Respons yang muncul pun langsung terbelah: sebagian menghujat potensi konflik kepentingan, sementara sebagian lain membela bahwa semua sudah "sesuai prosedur".

Namun, terjebak dalam drama hujatan atau pembelaan personal justru membuat kita meleputkan masalah yang jauh lebih krusial. Polemik ini sebenarnya bukan sekadar tentang siapa yang mendapat proyek, melainkan alarm telak bahwa birokrasi negara kita sedang gagap menghadapi era ekonomi digital.

Ketika Birokrasi Kaku Bertemu Tarif Kreator yang "Abu-Abu"

Mari kita bedah secara objektif. Pihak vendor maupun kementerian mengeklaim bahwa proses pengadaan tersebut sudah berjalan sesuai prosedur baku yang terdaftar di sistem pengadaan pemerintah. Secara legal-formal, celah aturannya mungkin memang tidak dilanggar. Di sinilah letak ironi terbesarnya.

Sistem pengadaan barang dan jasa (LPSE/LKPP) kita dirancang untuk membelanjakan barang-barang yang wujud fisiknya jelas—seperti semen, alat tulis kantor, atau pengadaan komputer. Ketika negara mulai masuk ke ranah industri kreatif, berbelanja jasa content placement atau menggandeng pemengaruh (influencer), sistem kita mendadak kebingungan. Tidak ada standar baku untuk menilai apakah harga Rp X juta untuk satu kampanye digital itu kemahalan atau sudah wajar. Akibatnya, nilai kontrak sering kali tampak timpang di mata publik, memicu kecurigaan, dan berujung pada kegaduhan yang seharusnya bisa dicegah.

Solusi Nyata: Mendesak SBM Khusus Jasa Digital dan Aturan Cooling-Off

Terus-menerus meributkan figur publik di lingkaran kekuasaan tanpa membenahi akarnya sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Jika kita ingin tata kelola keuangan negara benar-benar transparan, ada dua langkah sistemik yang mendesak untuk segera dieksekusi:

1. Menyusun Standar Biaya Masukan (SBM) Khusus Kreator Digital: Kementerian Keuangan dan LKPP harus segera merumuskan regulasi turunan yang mengatur batas kewajaran tarif jasa komunikasi digital. Pengadaan ini harus dilengkapi matriks penilaian yang terukur, mulai dari cost per reach, engagement rate, hingga audit dampak program yang riil. Negara tidak boleh membeli kucing dalam karung hanya atas nama popularitas semata (vanity metrics).

2. Penerapan Aturan Cooling-Off bagi Pejabat dan Afiliasinya: Batas antara pejabat publik dan pebisnis harus digariskan secara tegas. Perlu ada aturan pelarangan atau jeda (cooling-off) bagi perusahaan yang terafiliasi langsung dengan pejabat struktural maupun non-struktural (seperti Utusan atau Staf Khusus Presiden) untuk menghindari benturan kepentingan etis saat bertransaksi dengan instansi pemerintah.

Menutup Celah, Menjaga Kepercayaan Publik

Kasus yang menyeret nama Raffi Ahmad dan kementerian terkait hendaknya tidak berhenti pada babak permintaan maaf atau aksi filantropi semata. Aksi kemanusiaan tentu patut diapresiasi, namun penyelesaian sosial tidak boleh menjadi penawar bius yang melupakan cacat administratif. Lebih dari itu, momentum ini harus dibaca sebagai peringatan keras bagi negara untuk segera melakukan pembaruan regulasi secara menyeluruh. Kita tidak boleh terus-menerus membiarkan celah hukum menganga yang berisiko mencederai integritas keuangan negara.

Dunia digital bergerak dengan kecepatan cahaya, melahirkan inovasi baru setiap detiknya, sementara birokrasi kita masih berjalan lambat di tempat dengan prosedur yang usang. Jika sistem pengadaan barang dan jasa kita tidak segera dimodernisasi agar adaptif terhadap dinamika ekonomi kreatif, bukan tidak mungkin polemik serupa akan terus berulang di masa depan dengan wajah dan figur yang berbeda. Negara tidak boleh gagap teknologi dalam mengelola anggaran publik di era informasi terbuka.

Pertanyaannya kemudian, seberapa mendesak pemerintah kita hari ini untuk memiliki standar harga yang transparan bagi para influencer yang dibayar pakai uang rakyat? Jawabannya: sangat mendesak dan darurat. Tanpa adanya Standar Biaya Masukan (SBM) yang jelas dan mekanisme audit dampak yang terukur, setiap sen uang rakyat yang dialirkan ke dunia maya akan terus memicu kecurigaan publik. Transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan harga mati demi merawat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara di era digital ini.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda