Kolom
Pabrik Tutup, Pekerja Di-PHK, Aset Dikuasai: Pajak Mau Dipungut dari Siapa?
Ada ironi dalam cara negara mengelola perekonomian: aktivitas usaha dibebani berbagai tekanan, industri kesulitan bertahan, pekerja menghadapi ancaman PHK, tetapi ketika penerimaan pajak tidak sesuai target, pemerintah kembali sibuk mencari cara meningkatkan setoran. Seolah-olah uang negara bisa terus bertambah tanpa memikirkan bagaimana kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang itu dipertahankan. Padahal, pajak tidak tumbuh dari ruang kosong. Pajak lahir dari aktivitas ekonomi: perusahaan yang berproduksi, pekerja yang memperoleh penghasilan, pedagang yang melakukan transaksi, konsumen yang berbelanja, dan investasi yang menciptakan nilai tambah. Jika mesin ekonomi melemah, sumber penerimaan negara juga ikut terancam.
Data penerimaan pajak hingga Oktober 2026 memperlihatkan pemerintah masih memiliki pekerjaan besar. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Artinya, masih dibutuhkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk mencapai target tahunan. Memang, penerimaan tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi, persoalannya bukan berarti penerimaan pajak sedang runtuh, melainkan besarnya target yang masih harus dikejar.
Namun, mengejar penerimaan tidak cukup hanya dengan memperketat penagihan. Pemerintah juga harus memastikan dunia usaha memiliki ruang untuk tumbuh. Sebab, semakin banyak perusahaan yang berhenti beroperasi, semakin sedikit aktivitas produksi, transaksi, dan penghasilan yang dapat menjadi basis pajak.
Gejala tekanan terhadap dunia usaha bukan sekadar keluhan. Survei Kadin Business Pulse kuartal II 2026 menunjukkan 47,1 persen pelaku usaha menilai kondisi bisnis memburuk dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebanyak 51,8 persen responden juga menilai kondisi sektor industri melemah. Bahkan, 43,5 persen pelaku usaha menyatakan belum berencana berinvestasi dalam enam bulan berikutnya. Kelompok usaha kecil dan menengah menjadi salah satu yang paling berhati-hati.
Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut tidak bisa disederhanakan sebagai akibat satu kebijakan saja. Tekanan permintaan, biaya bahan baku, persaingan impor, dan kondisi ekonomi global turut berperan. Namun, semua itu justru memperkuat alasan mengapa kebijakan ekonomi harus dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan industri dan pekerja.
Persoalan lain yang perlu dibicarakan adalah penguasaan aset. Negara memang memiliki kewenangan menyita dan mengambil alih aset yang terbukti berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi. Langkah tersebut penting untuk memulihkan kerugian negara. Namun, penyitaan aset tidak otomatis menghasilkan kegiatan ekonomi baru.
Ada perbedaan besar antara memiliki aset dan mengelola aset secara produktif. Gedung, lahan, pabrik, atau saham yang berpindah penguasaan belum tentu langsung menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang, atau membayar pajak. Aset membutuhkan kepastian hukum, pengelolaan profesional, investasi, dan kegiatan operasional agar menghasilkan nilai ekonomi. Karena itu, apabila negara mengambil alih aset, publik berhak mengetahui bagaimana aset tersebut akan dikelola. Apakah akan dilelang secara transparan? Dikelola agar tetap produktif? Dipulihkan untuk kepentingan masyarakat? Atau justru dibiarkan tidak menghasilkan apa-apa? Penguasaan aset tanpa tata kelola yang jelas berisiko membuat negara hanya mengumpulkan kepemilikan, bukan memperkuat perekonomian.
Kita perlu memahami bahwa penerimaan pajak merupakan hasil dari ekosistem ekonomi yang sehat. Perusahaan membutuhkan kepastian regulasi, pekerja membutuhkan upah yang layak, konsumen membutuhkan daya beli, dan investor membutuhkan jaminan bahwa modalnya tidak terjebak dalam ketidakpastian.
Negara tentu berhak memungut pajak dan menindak pelanggaran. Namun, jangan sampai kebijakan yang seharusnya memperkuat perekonomian justru membuat pelaku usaha semakin sulit berkembang. Jangan sampai orientasi pengelolaan aset hanya berhenti pada penguasaan, sementara produktivitas dan penciptaan lapangan kerja terlupakan. Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa berharap penerimaan pajak terus meningkat jika sumber-sumber penghasil pajaknya tidak dirawat.
Ekonomi harus dihidupkan, bukan dipersempit. Aset harus dikelola secara produktif, bukan sekadar dikuasai. Sebab, negara tidak akan mendapatkan pajak dari pabrik yang berhenti berproduksi, pekerja yang kehilangan pekerjaan, atau usaha yang terpaksa gulung tikar. Mau menarik pajak dari mana jika ruang bagi rakyat untuk menghasilkan uang justru semakin sulit?