Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait isu utang Rp 50 Milyar dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar.
Menurut bakal calon presiden 2024 yang diusung NasDem itu, terkait utang 50 M tersebut pada dasarnya telah beres sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 selesai dan sesuai dengan perjanjian yang ada.
Hal itu diungkap Anies Baswedan saat berbincang dalam sebuah podcast yang dibawakan oleh Merry Riana. Dalam kesempatannya, Anies juga sempat mengatakan ia merasa aneh bahwa isu ini dapat muncul ke publik.
BACA JUGA: Anies Baswedan Sebut Utang Rp 50 M saat Pilkada DKI Jakarta 2017 Sudah Selesai
"Menjadi aneh gitu, ketika sekarang kita membicarakan soal ada hutang yang belum selesai, sudah selesai ketika dulu, karena perjanjiannya begitu," ujar Anies Baswedan seperti dikutip penulis dari kanal YouTube Merry Riana pada Sabtu (11/2/2023).
Dalam klarifikasinya saat ditanya soal isu 50 M oleh Merry Riana, Anies Baswedan mengatakan bahwa benar ada pihak ketiga yang memberikan dukungan dalam Pilkada DKI Jakarta lalu dengan bentuk perjanjian.
Diungkap Anies, isi perjanjian itu menyebutkan bahwa jika ia dan Sandiaga Uno berhasil memenangkan Pilkada, maka uang yang diberikan tersebut tidak perlu dikembalikan.
"Saya ada suratnya, surat pernyataan utang, saya yang tanda tangan dan di dalam surat itu disampaikan, apabila Pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan, saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya," tutur Anies Baswedan.
"Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu (mengembalikan), selesai lah," tambahnya.
Lebih jauh Anies Baswedan pun mengatakan uang dukungan tersebut pada akhirnya menjadi menjadi bentuk dukungan dalam membuat Jakarta lebih baik yang ia usahakan selama dirinya bertugas memimpin DKI Jakarta.
BACA JUGA: Anies Baswedan Buka Suara Soal Janji Tak Nyapres jika Prabowo Subianto Maju
Meski begitu, ia sendiri terbuka dan mempersilahkan jika ada pihak yang ingin mengetahui isi perjanjian tersebut, maka ia dapat memperlihatkannya.
"Jadi kalau memang suatu saat itu dianggap perlu dilihat, boleh aja, wong tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ," tutur Anies Baswedan.
"Jadi tidak ada sebuah hutang yang hari ini harus dilunasi, gak ada, karena ketika Pilkadanya selesai, (maka) selesai," tambahnya.
Lebih dari itu, ia pun mengapresiasi bentuk dukungan tersebut sebagai sebuah cara yang menurutnya bisa dijadikan referensi bersama dalam memberi dukungan.
"Saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini, itu bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan. Bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege-privilege (hak istimewa)," kata Anies Baswedan.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
