Mahfud MD menjawab tudingan mengenai capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan dirinya sebagai petugas partai. Jawaban tersebut disampaikan cawapres Mahfud dalam acara Tabrak Prof di Yogyakarta pada Senin (5/2/2024).
Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya dan Ganjar maju dalam kontestasi Pilpres 2024 bukan sebagai petugas partai melainkan untuk melaksanakan konstitusi.
BACA JUGA: 4 Pernyataan Prabowo Setuju dengan Ide Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Debat Terakhir
"Tidak ada petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai," kata Mahfud MD dikutip dari kanal YouTubenya pada Selasa (6/2).
Cawapres nomor urut 3 ini mengatakan jika kampanye yang dilakukan tidak terkait arahan partai pendukungnya. Ia dan Ganjar melakukan kampanye dengan landasan fakta.
"Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terkait oleh arahan partai. Kami berangkat dari fakta dan akan menyelesaikannya dengan mekanisme yang tersedia, terutama penegakan hukum," ungkap Mahfud.
Menurutnya, tidak ada partai yang menolak penegakan hukum. Namun, ia menggarisbawahi perbedaan antara partai pengusungnya dengan partai paslon lain.
![Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi sanksi DKPP pada KPU di Yogyakarta, Senin (5/2/2024) malam. [Kontributor Suarajogja.id/Putu Ayu Palupi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/02/06/76923-mahfud-md-di-tabrak-prof-jogja.jpg)
BACA JUGA: Cak Imin Simpulkan Debat Terakhir: Pak Prabowo dan Pak Ganjar Sudah Setuju Perubahan
"Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus, pasti semua partai mau. Tapi mari saudara lihat partai yang bukan mengusung kami. Bukankah pemimpin partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan yo, iya kan?" jelas Mahfud.
"Partai yang ngusung kami ini gagah. 'Ayo calon presiden maju, katakan'. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya jalan gitu," sambungnya.
Mahfud MD memastikan bahwa dirinya dan Ganjar bukan petugas partai maupun petugas oligarki, tetapi mereka adalah petugas konstitusi.
"Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki," pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di GOOGLE NEWS