Evaluasi Problem Ekonomi: AEI Soroti Risiko Fiskal hingga Deforestasi

Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyoroti membesarnya risiko fiskal, melemahnya tata kelola ekonomi, persoalan akurasi data, hingga kerusakan lingkungan dalam forum “Satu Tahun Tujuh Desakan Darurat Ekonomi” di Learning Center FEB UGM pada Jumat (25/9/2026).

Forum tahunan bersama Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM tersebut mengevaluasi arah kebijakan ekonomi selama setahun terakhir. AEI menilai sejumlah kebijakan menunjukkan kecenderungan pemusatan pengelolaan ekonomi oleh negara sekaligus meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah.

Ekonom AEI, Teuku Riefki, menyoroti penggunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membiayai berbagai program pemerintah. Menurutnya, skema tersebut dapat memindahkan risiko dari APBN menjadi kewajiban entitas negara.

“Poin utama yang kami cermati dari klaster satu adalah risiko fiskal yang kini semakin meluas ke ruang APBN melalui skema kuasi fiskal,” kata Riefki dalam pemaparannya dalam forum tersebut.

Ia menilai keterbatasan ruang fiskal dapat semakin tertekan apabila pembiayaan program seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), perumahan, dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak disertai tata kelola dan pencadangan yang memadai.

Pada klaster tata kelola dan persaingan usaha, AEI mempertanyakan kesesuaian sejumlah indikator statistik dengan kondisi lapangan. Mervin G. Hamonangan mencontohkan pertumbuhan sektor manufaktur yang tercatat tinggi pada triwulan pertama 2026, ketika konsumsi listrik sektor tersebut justru menurun.

“Data BPS mulai menunjukkan ketidaksinkronan dengan indikator riil di lapangan. Sebagai contoh pada Triwulan satu tahun 2026, ketika BPS mencatat pertumbuhan sektor manufaktur yang tinggi, konsumsi listrik sektor manufaktur justru tercatat menurun,” ujar Mervin dalam pemaparannya.

Ia juga menyoroti pembentukan Danantara melalui PP Nomor 24 Tahun 2026 yang dinilai berpotensi memusatkan kekuasaan pasar pada negara melalui pengelolaan ekspor komoditas strategis.

Sementara itu, Titik Anas menyoroti tekanan ganda yang dihadapi masyarakat akibat El Nino ekstrem dan gelombang PHK. Menurutnya, kondisi tersebut diperparah oleh belum optimalnya perlindungan bagi pekerja.

"Guncangan pertama adalah fenomena El Nino ekstrem yang memicu kekeringan meluas, potensi gagal panen, lonjakan harga pangan, serta ribuan bencana hidrometeorologi. Guncangan kedua adalah gelombang PHK yang melanda puluhan ribu pekerja formal di pusat industri," kata Titik dalam sesi media briefing usai acara tersebut.

Ia menilai skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan belum optimal karena masih berfokus pada bantuan tunai dan belum cukup mendukung reskilling serta penempatan kembali pekerja.

Pada klaster lingkungan, Ega Yazid menilai pemerintah berisiko mengulangi kesalahan kebijakan masa lalu melalui agenda food estate. Ia menyoroti peningkatan deforestasi nasional yang disebut mencapai 66 persen, dari 2024 menjadi 433 ribu hektare pada 2025.

“Pada tahun 1995, proyek satu juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah terbukti merusak sistem hidrologi dan mewariskan kebakaran hutan menahun hingga saat ini. Sayangnya, pemerintah hari ini mengulangi kesalahan serupa dalam skala lebih besar melalui agenda food estate dan deforestasi,” ujar Ega dalam pemaparannya.

Dampak kebijakan fiskal turut dirasakan di tingkat desa. Peserta forum mengeluhkan pemotongan anggaran yang mengurangi kapasitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Ekonom Fithra menilai belum ada bukti data riil bahwa KDKMP meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.

“Hingga saat ini tidak ada bukti data riil bahwa KDKMP meningkatkan aktivitas ekonomi lokal; yang terjadi justru pergeseran aktivitas dari UMKM lokal ke KDKMP,” kata Fithra ketika menjawab pertanyaan audiens pada forum tersebut.

Forum kemudian mendorong penguatan kajian berbasis data, evaluasi akuntabilitas kebijakan, serta kolaborasi masyarakat sipil dan akademisi. Peserta juga mendesak pemerintah mengevaluasi pembiayaan program pusat dan mencegah pemusatan anggaran yang berpotensi mengurangi kapasitas pelayanan publik daerah.