Fenomena Scapegoating, Ketika Isu Identitas Menjadi Alat Pengacau Gerakan

Gelombang demonstrasi sepanjang Oktober 2026 memperlihatkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap situasi politik dan kebijakan pemerintah. Aksi turun ke jalan pada 20 dan 28 Oktober di berbagai daerah menjadi bukti bahwa ruang untuk menyuarakan keresahan publik masih sangat hidup. Menariknya, ruang diskusi ini juga meluas secara masif di media sosial sebagai wadah bertukar informasi dan kritik.

Analisis Drone Emprit dalam laporan Demo Oktober 2026 menangkap fenomena digital ini. Sepanjang periode 25–31 Oktober, tercatat ada 69.966 percakapan dari 41,6 ribu akun, atau melonjak 96 persen dari periode sebelumnya. 

Puncaknya terjadi pada 28 Oktober dengan 26.127 percakapan dalam satu hari saja. Angka-angka ini menegaskan kuatnya sorotan netizen terhadap gerakan tersebut, sekalipun dinamika di dunia maya ini tidak serta-merta mencerminkan jumlah riil massa di lapangan.

Di tengah meluasnya pembahasan demo, sebuah unggahan Instagram Story tentang keterlibatan komunitas LGBTQ+ dalam aksi tersebut beredar luas lewat fitur repost. Unggahan ini memicu perdebatan hangat di media sosial, hingga perlahan menggeser fokus perhatian publik dari tuntutan utama gerakan menjadi persoalan identitas kelompok yang terlibat.

Pergeseran fokus ini merupakan bentuk scapegoating atau mekanisme kambing hitam, di mana kelompok tertentu dianggap sebagai sumber masalah utama. Fenomena ini sejalan dengan teori antropolog Rene Girard dalam bukunya, The Scapegoat (1986), yang menjelaskan bagaimana masyarakat sering kali mengalihkan ketegangan bersama kepada pihak tertentu yang dituding sebagai penyebab krisis.

Dalam konteks gerakan sosial, isu identitas sering kali menjadi titik konflik yang mengaburkan tujuan utama. Perdebatan mengenai komunitas LGBTQ+, misalnya, berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan struktural yang awalnya memicu aksi turun ke jalan. 

Energi ita akhirnya habis untuk memperdebatkan siapa saja yang berhak ikut dalam barisan massa, sementara tuntutan utama melawan ketidakadilan justru kehilangan taringnya.

Padahal, sebuah gerakan sosial tidak pernah diisi oleh kelompok dengan satu pandangan yang seragam. Elemen di dalamnya sangat beragam, mulai dari mahasiswa, buruh, kelompok perempuan, masyarakat sipil, hingga komunitas LGBTQ+ yang masing-masing membawa latar belakang serta agenda tersendiri. 

Meskipun mereka tidak selalu sejalan dalam semua pandangan moral, mereka tetap dapat berjalan beriringan karena memiliki irisan kepentingan politik yang sama demi perubahan.

Di sinilah pentingnya peran solidaritas, di mana perbedaan pandangan tidak serta-merta menghapus kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ini pun telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Ketika energi gerakan habis untuk mempertentangkan identitas sesama, fokus perjuangan justru berisiko pecah. Fragmentasi horizontal semacam ini dapat melemahkan tekanan publik terhadap institusi dan kebijakan yang awalnya dikritik. Akibatnya, pihak yang semestinya dimintai pertanggungjawaban justru mendapatkan ruang bernapas karena perhatian masyarakat teralihkan.

Bukan berarti setiap orang harus menyetujui seluruh pandangan komunitas LGBTQ+. Perdebatan mengenai seksualitas dan identitas memang memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak akan selesai lewat satu momen demonstrasi saja. Kendati demikian, apakah perbedaan tersebut harus mengorbankan solidaritas politik yang sedang dibangun?

Tentu tidak. Kita perlu belajar melangkah melampaui sekat-sekat identitas. Solidaritas tidak menuntut keseragaman moral, ia menginginkan kesediaan untuk berjuang bersama demi kepentingan yang sama. Jangan sampai perbedaan yang sebenarnya bisa didiskusikan di ruang lain justru membuat kita kehilangan momentum untuk menggugat ketidakadilan.

Sebab, tantangan utama gerakan bukanlah sesama warga yang kebetulan berbeda identitas. Hal yang harus terus kita persoalkan adalah ketidakadilan itu sendiri, alasan mendasar yang membuat masyarakat memilih turun ke jalan sejak awal.