Gaji Dipotong Pajak tapi Cari Kerja Susah, Wajar Kalau Gen Z Makin 'Galak' soal APBN!

Dulu, perbincangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), utang negara, atau korupsi triliunan rupiah sering kali dianggap sebagai obrolan berat yang membosankan. Isu-isu tersebut terasa sangat abstrak, jauh dari jangkauan, dan hanya menjadi konsumsi para pengamat ekonomi politik di televisi.

Namun, lanskap itu kini telah berubah total seiring dengan bangkitnya kesadaran politik generasi muda. Hari ini, jangan heran jika melihat Gen Z menjadi kelompok yang paling vokal, kritis, bahkan "galak" ketika membedah ke mana larinya uang pajak dan kekayaan negara.

Fenomena ini bukanlah perubahan sikap yang terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan. Gen Z tidak sedang mendadak hobi membaca dokumen tebal kementerian keuangan, melainkan karena mereka mulai merasakan dampak langsung dari kebijakan anggaran tersebut di dompet mereka sendiri.

Isu uang negara bukan lagi sekadar angka-angka di atas kertas, melainkan penentu apakah mereka bisa bertahan hidup dengan layak atau tidak. Ketika ruang gerak ekonomi semakin sempit, kebijakan pengelolaan keuangan negara otomatis menjadi radar utama yang mereka awasi ketat.

Menurut saya, kegalakan Gen Z saat ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri (survival mechanism) yang sangat rasional. Mereka adalah generasi yang tumbuh di tengah ketidakpastian kerja, maraknya sistem outsourcing, serta badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri teknologi dan manufaktur.

Di sisi lain, harga kebutuhan pokok terus meroket, dan impian untuk memiliki rumah sendiri terasa semakin mustahil akibat ketimpangan antara inflasi properti dan kenaikan upah minimum. Ketika beban hidup pribadi sudah seberat ini, wajar jika mereka menjadi sangat sensitif melihat uang negara dihambur-hamburkan untuk proyek kosmetik yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan publik.

Sentilan dari Realita Lapangan Kerja dan Pajak

Kesadaran makroekonomi ini semakin terasah tajam karena adanya disonansi antara beban yang mereka pikul dan fasilitas yang mereka terima. Gen Z sadar betul bahwa setiap kali mereka membeli kopi, memesan makanan via aplikasi, atau menerima gaji pertama, ada potongan pajak yang langsung masuk ke kas negara.

Namun, ketika mereka kesulitan mencari lapangan kerja formal dan terpaksa bertahan di sektor informal yang minim perlindungan, pertanyaan besar pun muncul: ke mana perginya uang pajak yang selama ini ditarik dengan begitu agresif?

Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa anggaran publik sering kali terasa tidak berpihak pada kebutuhan mendasar pemuda. Alokasi untuk peningkatan kualitas pendidikan guna menghadapi bonus demografi dinilai masih kalah seksi dibanding anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur raksasa yang belum tentu efisien.

Bagi Gen Z, setiap rupiah uang negara yang dikorupsi atau dialokasikan secara keliru adalah satu kesempatan yang hilang. Hilang untuk menciptakan lapangan kerja baru, subsidi perumahan rakyat, hingga penyediaan jaminan kesehatan mental gratis yang sangat mereka butuhkan.

Senjata Digital untuk Menuntut Akuntabilitas

Selain faktor impitan ekonomi, perubahan karakter menjadi "galak" ini didukung penuh oleh penguasaan teknologi. Gen Z memiliki modal literasi digital yang mumpuni untuk melacak, memverifikasi, dan menyebarluaskan data anggaran dengan sangat cepat.

Mereka tidak bisa lagi dibohongi oleh retorika politik yang manis di podium. Hanya dengan beberapa klik, mereka mampu membandingkan infografis anggaran negara, melacak rekam jejak digital pengadaan barang, hingga melakukan aksi raging kolektif di media sosial ketika menemukan ketidakwajaran.

Gaya kritik mereka pun sangat khas: satir, menggunakan meme, video pendek yang membumi, namun tetap sarat akan data substantif. Format penyampaian yang ringan ini justru berhasil meruntuhkan tembok eksklusivitas isu ekonomi politik, sehingga massa yang lebih luas bisa ikut mengawal isu tersebut.

Bagaimanapun juga, kegalakan Gen Z terhadap uang negara adalah sinyal bagus bagi demokrasi kita. Mereka membuktikan bahwa kepedulian terhadap negara tidak harus ditunjukkan dengan pidato kaku, melainkan dengan konsistensi menuntut transparansi agar setiap perak uang rakyat kembali untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir elit.