Di sisa-sisa trauma bencana Aceh dan bayang-bayang kekerasan, sekelompok anak muda memilih bergerak melalui aksi nyata. Saat banyak gerakan terhenti karena pandemi dan stigma, YouthID muncul menembus batas-batas sensitif tanpa paksaan. Mereka masuk ke rumah ibadah lintas agama, hingga mendorong pemerintah mengubah kebijakan agar luka sejarah tidak diwariskan ke generasi muda.
Bayu Satria, pemuda Aceh yang sudah terbiasa menghadapi diskriminasi sejak membentuk Forum Anak di Simeulue pada 2013, memahami bahwa suara orang muda tidak akan didengar jika berteriak sendirian. Kini, melalui YouthID, Bayu merangkul tujuh kluster kelompok rentan di Aceh untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan daerah.
Berawal dari Kegelisahan Pribadi
Bayu menjelaskan, “Karena usia aku sudah mau masuk dewasa, sudah bukan anak lagi, aku kepikiran bareng teman-teman, nggak mungkin terus intervensi Forum Anak, sementara kita sudah di atas 18 tahun. Akhirnya aku ngebentuk jejaring orang muda yang waktu itu fokus gerakannya soal kesehatan dan disabilitas, namanya Yayasan Aksi Suara Orang Muda, sekarang lebih dikenal YouthID.”
Momentum krusial muncul di tengah pandemi 2020, saat banyak gerakan sosial lumpuh. Intervensi YouthID menarik perhatian UNICEF, dan pada 28 Oktober 2020, di Hari Sumpah Pemuda, YouthID resmi menjadi payung bagi anak muda Aceh, tak hanya disabilitas tapi tujuh kluster kelompok rentan.
Empat Misi Strategis untuk Perubahan
Gerakan YouthID tidak sekadar sosial, tetapi strategis. Pertama, meningkatkan kualitas hidup melalui akses kerja bagi penyandang disabilitas. Bayu menekankan, “Aturan 2% di BUMN dan 1% non-BUMN tidak pernah berjalan maksimal. Kami melatih skill teman-teman disabilitas agar siap kerja, sekaligus melatih penyedia kerja untuk interaksi dan aksesibilitas yang tepat.”
Kedua, membangun ekosistem melalui Youth Hub yang memayungi 80 komunitas mitra usia 16–29 tahun di 16 kabupaten/kota. Jaringan ini bergerak di empat pilar: kepemimpinan sehat, kesehatan fisik dan mental, penanganan kekerasan berbasis budaya, serta lingkungan dan teknologi.
Ketiga, advokasi regulasi dan kebijakan. YouthID mendorong Qanun Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan mengawal peraturan gubernur serta qanun terkait hak perempuan dan partisipasi masyarakat sipil.
Keempat, redefinisi peningkatan pengetahuan. Bayu menegaskan, “Selama ini peningkatan pengetahuan selalu dibebankan pada kelompok rentan. Tapi jangan-jangan pendamping, orang tua, dan pemerintah belum cukup memahami bagaimana berinteraksi dengan mereka. Program kami melatih pemangku kepentingan memiliki perspektif gender dan inklusi sosial yang tepat.”
Mendobrak Diskriminasi dan Ableisme
Perjalanan YouthID penuh tantangan. Edukasi ke pemerintah atau penyedia kerja sering diremehkan karena latar belakang anggota yang juga kelompok rentan. Bayu menyoroti sikap ableisme masyarakat, yang memandang teman disabilitas dengan rasa kasihan, bukan hak.
“Kadang kalau lagi di kafe, ada orang yang kasih sumbangan dua ribu atau lima ribu rupiah. Dikira teman-teman disabilitas mengemis. Tapi kami tidak marah, karena percaya mereka hanya belum mengerti cara berinteraksi,” ujar Bayu.
YouthID juga menghadapi teror fisik dan kriminalisasi, yang justru memperkuat solidaritas jejaring masyarakat sipil. Tekad Bayu jelas: anak muda harus bisa berjejaring dan berkarya meski memiliki keterbatasan.
“Ketika orang muda bisa berjejaring tidak hanya dengan kelompok yang sama, perspektif dan kesadaran akan tumbuh. Saat mereka menjadi pengambil keputusan, intervensi yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan kelompok rentan,” tutup Bayu.
YouthID bukan sekadar organisasi. Ia menjadi bukti bahwa perubahan sosial dimulai dari pemahaman, empati, dan aksi nyata, sekaligus mengajarkan bahwa setiap anak muda, tanpa terkecuali, punya ruang untuk didengar, berkontribusi, dan memengaruhi masa depan Aceh.
