Ulasan

Ketika Demokrasi Dipimpin Satu Komando: Nasib Politik Islam Tahun 1959-1965

Percaturan Islam dan Politik (Dok.Pribadi/Oktavia)

Di Indonesia, hubungan antara Islam dan politik selalu menjadi tema yang sensitif sekaligus menarik. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia ini ternyata tidak selalu menempatkan politik Islam pada posisi dominan.

Justru dalam beberapa periode penting sejarah, kekuatan politik Islam berada di pinggir arena kekuasaan. Realitas itulah yang dibedah secara kritis oleh Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Percaturan Islam dan Politik.

Buku yang diterbitkan ulang oleh IRCISOD pada 2021 ini sebenarnya berasal dari tesis Syafii Maarif di Ohio University, Amerika Serikat. Meski berbasis riset akademik, buku ini tidak terasa kaku.

Justru pembahasannya tetap relevan untuk memahami wajah politik Indonesia hari ini, terutama soal bagaimana agama sering dipakai sebagai identitas politik, tetapi tidak selalu memiliki kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan negara.

Isi Buku

Fokus utama buku ini adalah periode Demokrasi Terpimpin pada 1959–1965, masa ketika Presiden Soekarno memegang kendali besar atas arah politik nasional.

Demokrasi Terpimpin lahir setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Langkah tersebut dianggap sebagai jalan keluar atas kebuntuan politik mengenai dasar negara: Pancasila atau Islam.

Namun di balik itu, dekret tersebut sekaligus menjadi pintu masuk lahirnya sistem politik yang semakin otoriter. Politik tidak lagi berjalan melalui perdebatan demokratis, melainkan melalui satu komando kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, partai-partai Islam berada dalam posisi sulit.

Pengaruh terbesar justru berada di tangan Soekarno, militer, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di sinilah buku ini menjadi menarik. Syafii Maarif tidak sekadar mencatat sejarah, tetapi juga menguliti dilema politik partai-partai Islam. Sebagai kelompok minoritas dalam lembaga negara, mereka dipaksa memilih antara bertahan hidup dalam sistem atau menolak dan tersingkir sepenuhnya.

Sebagian tokoh Muslim memilih bersikap akomodatif terhadap Demokrasi Terpimpin. Mereka ikut masuk ke dalam sistem dengan alasan realistis dan pragmatis. Menurut mereka, daripada kehilangan ruang sama sekali, lebih baik tetap berada di dalam arena kekuasaan meski harus berkompromi. Namun kelompok lain menganggap sikap itu sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip perjuangan Islam.

Perdebatan tersebut terasa sangat relevan hingga sekarang. Politik sering kali tidak berjalan hitam-putih. Idealisme dan pragmatisme terus bertabrakan. Dalam banyak kasus, kelompok politik berbasis agama akhirnya harus bernegosiasi dengan realitas kekuasaan agar tetap eksis.

Kelebihan dan Kekurangan

Yang membuat buku ini penting bukan hanya karena membahas Islam, tetapi karena Syafii Maarif berusaha menunjukkan bagaimana sejarah politik Indonesia dibentuk oleh kompromi, ketegangan, dan perebutan pengaruh. Ia juga memperlihatkan bahwa mayoritas demografis tidak otomatis berarti mayoritas politik.

Buku ini sekaligus membantah anggapan sederhana bahwa politik Islam selalu solid dan satu suara. Faktanya, partai-partai Islam sendiri terpecah dalam menyikapi kekuasaan Soekarno. Ada yang memilih melawan, ada yang memilih menyesuaikan diri. Perpecahan itu menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia sejak awal sangat kompleks dan tidak pernah tunggal.

Menariknya lagi, Syafii Maarif juga mengkritik kurangnya kajian serius tentang perilaku politik partai-partai Islam pada masa Demokrasi Terpimpin. Selama ini perhatian sejarah lebih banyak tertuju pada hubungan Soekarno, militer, dan PKI.

Sementara partai-partai Islam sering dianggap pemain pinggiran yang tidak menentukan arah sejarah. Padahal, justru dari kelompok “pinggiran” itu kita bisa melihat bagaimana strategi bertahan hidup politik dijalankan di tengah sistem yang represif.

Rekomendasi Pembaca

Secara keseluruhan, Percaturan Islam dan Politik bukan sekadar buku sejarah politik lama. Buku ini seperti cermin yang memperlihatkan pola berulang dalam politik Indonesia: tarik-menarik antara agama, kekuasaan, dan kepentingan praktis.

Syafii Maarif mengajak pembaca memahami bahwa politik tidak hanya soal siapa yang paling keras berbicara atas nama agama, tetapi juga siapa yang mampu membaca realitas dan bertahan di tengah perubahan zaman.

Di tengah situasi politik Indonesia yang masih sering memainkan identitas agama hingga hari ini, buku ini terasa semakin relevan. Ia mengingatkan kita bahwa hubungan Islam dan politik di Indonesia selalu penuh negosiasi, kompromi, bahkan paradoks.

Identitas Buku