Menggagas Desa Wisata Halal Berbasis Alam di Kabupaten Pekalongan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf RI) memberi penghargaan terhadap 100 desa dengan nama ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia). Dengan penghargaan ini, telah mengharumkan citra desa dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Di antara 100 desa tersebut, belum dijumpai desa wisata yang berasal dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Padahal, kabupaten ini memiliki alam yang indah di sebelah selatan, yaitu Petungkriyono. Di sisi lain, wilayah ini berada pada wilayah geografis yang strategis, dan potensial sebagai destinasi pariwisata berbasis pedesaan.

Berbagai teori menyatakan bahwa wilayah dengan jumlah desa yang banyak lebih efektif menjadikan pedesaan sebagai basis pariwisata dengan tidak mengabaikan potensi lainnya. Dalam konteks pariwisata modern, kehidupan desa sedang menjadi pilihan pariwisata yang menarik. Alam desa bisa menjadi daya tarik wisata unggulan bagi daerah yang berbasis besa. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur akan memudahkan wisatawan untuk memperoleh kepuasan kunjungan.

Atraksi Desa sebagai Daya Tarik Wisata Unggulan

Di Indonesia terdiri dari desa dan kota, namun pedesaan jumlahnya lebih banyak. Jadi, bagi Indonesia, memiliki potensi wisata berbasis desa yang potensial.  Wilayah kabupaten Pekalongan terdiri dari pegunungan di sisi Selatan dan pesisir pantai di sebelah Utara. Di dua wilayah ini lebih banyak berupa pedesaan. Di sejumlah desa memiliki sejumlah keunikan, baik dari sisi kemasyarakatan maupun alam. 

Desa wisata di Kabupaten Pekalongan penting diperhatikan karena wilayahnya yang secara geografis terdiri dari wilayah pegunungan dan pesisir. Di dataran tinggi, terdapat objek wisata alam yang menarik seperti Curug Bajing, Curug Muncar, wisata air yang bersumber dari alam, dan lainnya.

Sedangkan di wilayah pesisir, terdapat juga objek wisata alam seperti Pantai Depok Indah, Pantai Trisik, dan wisata lainnya. Namun demikian, wilayah pegunungan bisa dioptimalkan terdahulu yang kemudian bisa diikuti dengan objek lainnya. Keramahan penduduk dan kondisi sosio-keagamaan masyarakat sangat mendukung untuk dikembangkan desa wisata halal. Sebab mayoritas penduduk beraga Islam. Hal demikian juga sejalan dengan tagline yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu “Kota Santri”.

Di objek wisata yang ada, sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan pemeritah desa, namun menurut penulis masih bisa dimaksimalkan kembali. Penataan infrastruktur dan tata kelola pariwisata perlu ditingkatkan. Dengan upaya ini diharapkan bisa menggenjot kunjungan wisatawan, baik lokal maupun luar daerah.

Potensi wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan jika tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka cukup disayangkan. Sebab, pariwisata dianggap sebagai sektor yang bisa berdampak ganda pada sektor lain. Pariwisata bisa berdampak secara positif dari sisi ekonomi, politik, lingkungan, bahkan budaya.

Salah satu bagian pariwisata yang bisa dikembangkan adalah desa wisata, bahkan bisa mengambil konsep desa wisata halal (halal village tourism) sebagaimana telah dikembangkan di Desa Setanggor Lombok Nusa Tenggara Barat. Atau, agar sejalan dengan pembangunan daerah, maka bisa mengambil model desa wisata halal berkelanjutan (sustainable village halal tourism).

Penyiapan Infrastruktur Desa Wisata Halal Berkelanjutan

Untuk membentuk destinasi wisata yang komprehensif, maka harus dipenuhi komponen wisata yang secara umum terdiri dari tiga aspek, yaitu atraksi, akses, dan amenitas. Dalam, perkembangan pariwisata selanjutnya komponen ini telah bertambah. 

Jika desa telah menjadi atraksi yang menarik, maka selanjutnya dilakukan penataan infrastruktur, khususnya pada tiga aspek tersebut. Pada aspek atraksi, perlu dilengkapi dengan sarana ibadah, makanan dan minuman khas daerah yang halal. Pada aspek akses, perbaikan jalan dan petunjuknya disediakan secara baik. Ketersediaan amenitas amenitas berupa akomodasi yang memadai seperti homestay. 

Penyediaan sarana ibadah dan makanan halal bisa dikemas dengan konsep wisata halal, yang bisa dipahami sebagai satu konsep wisata yang berusaha memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Meskipun konsep wisata ini tidak khusus diperuntukkan bagi wisatawan Muslim saja, namun juga bagi wisatawan Non-Muslim. Dalam parakteknya, nilai-nilai Islami, syariah, dan halal diwujudkan di destinasi.

Konsep wisata halal ini sangat cocok dengan era baru pasca pandemic Covid-19. Sebab, wisata ini menjunjung tinggi spiritualitas, kebersihan, keamanan & kenyamanan, dan lainnya. Sebagai contoh, di destinasi kebutuhan wisatawan akan fasilitas ibadah dipenuhi dengan baik, kejelasan makanan halal sebagai amenitas juga terwujud. Dengan amenitas dan fasilitas wisata yang memadai bagi wisatatawan, maka akan berdampak positif, seperti tingkat kunjungan, kepuasan pengunjung, kunjungan ulang (retension), dan lainnya.

Penulis menyarankan agar pengembangan pariwisata berbasis desa itu tidak tercerabut dari keberlangsungannya, maka konsep pariwisata berkelanjutan tetap dijalankan. Pertimbangan atas keberlangsungan alam, generasi muda, dan keterlibatan masyarakat lokal, tetap dijaga. Demi menjaga kelestarian alam, maka tidak ada salahnya meminta pendapat para ahli lingkungan atas pengembangan wisata yang sedang dijalankan. Sebab, penghargaan desa wisata yang diberikan oleh Kemenparekraf berkategori desa wisata berkelanjutan (sustainable tourism).

Terakhir, pengembangan desa wisata ini dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang merupakan sebuah kewajiban. Pariwisata adalah sektor alternatif yang efektif bagi daerah yang memiliki desa potensial.

Konsep halal pada pariwisata bisa menjadi alternatif sebagai brand baru dalam tata kelola desa wisata. Berupaya adalah tindakan yang lebih baik, daripada tidak melakukan apa-apa. Jika istilah “halal” menjadi istilah yang sensitif, maka bisa dicarikan padanan kata yang lebih bisa diterima khalayak. Allah A’lam Bish-Shawaab.