Kontroversi Baru: Musisi Jadi Dirut PT Produksi Film Negara, Apakah Kompeten?

Penunjukan Riefian Fajarsyah, atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di industri perfilman, telah menggemparkan publik.

Keputusan ini, yang diumumkan oleh Kementerian BUMN, memicu berbagai reaksi, mulai dari keterkejutan hingga harapan besar.

Kementerian BUMN menjelaskan bahwa penunjukan Ifan didasari oleh pengalaman dan kiprahnya di dunia produksi film, selain popularitasnya sebagai musisi.

Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla, menegaskan bahwa Ifan memiliki kreativitas dan pengalaman yang kuat untuk membawa terobosan bagi PFN.

"Sebenarnya kalau kita lihat kiprahnya, Ifan itu bukan cuma di dunia musik saja, karena sudah punya pengalaman jadi produser," 1 ujar Putri Violla.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang, dengan melihat potensi Ifan di luar dunia musik.   

Penunjukan Ifan ini memicu beragam reaksi dari publik, termasuk dari kalangan aktor dan sineas, termasuk kalangan masyarakat umum. Banyak yang terkejut dengan keputusan tersebut, mengingat Ifan lebih dikenal sebagai vokalis band Seventeen.

Namun, tidak sedikit pula yang memberikan dukungan dan menantikan inovasi yang akan dibawanya ke PFN. Di media sosial, perdebatan hangat terjadi, dengan sebagian warganet mempertanyakan kapabilitas Ifan, sementara yang lain optimis bahwa ia akan membawa angin segar bagi PFN.

"Jabatan tanpa proses meritokratis bukanlah pencapaian, melainkan afiliasi kepada penguasa yang dibungkus kehormatan. Ia melahirkan pemimpin yang pandai bermanuver tapi tidak dengan kapasitas, padahal di luar sana banyak akademisi ataupun praktisi yang melalui proses meritokrasi panjang, tapi yang selalu dipilih yang terdekat, yang mampu lick, jadi teringat dengan apa yang ditekankan oleh Michael Young dalam bukunya The Rise of the Meritocracy, ketika posisi ditentukan bukan oleh kemampuan, melainkan koneksi, maka yang lahir bukan kemajuan, tapi ketimpangan yang dilegalkan."

"Kenapa harus dari kubu musisi? Padahal banyak sineas yang mendukung rezim ini kan. Ada Rifnu Wikana, Lukman Sardi, dll. Kenapa harus musisi? Tolonglah. Minimal kalau wadahnya yang di Pro-Rezim, harus sesuai dengan yang bidangnya jugalah."

"Gess, jabatan-jabatan itu adalah jabatan politik ya, bukan jabatan profesional berdasarkan kompetensi. Tentu kalau mau bicara kompetensi, pasti jauh lebih banyak yg lebih kompeten. Dari situ kita juga mengerti, mau dibawa ke mana negeri ini."

"Kukira, Hanung Bramantyo. Kalau gini, apa guna bangun portofolio? Kalau kalau kerja sama pemerintah ya."

"Yang jago dan punya kompetensi di produksi film banyak malah pilih yang gak lain. Makin aneh."

"Maaf ini berdasarkan suka aja atau memang ahli di bidang film?"

"Kenapa bukan orang film yg dijadikan dirut, kok malah musisi? Ya, karena film bukanlah prioritas. Berkembang atau tidaknya perfilman negeri ini, bukan concern rezim."

Di balik gemparnya masyarakat mengenai informasi ini, sebagai Dirut PFN, nantinya Ifan mengemban tugas berat untuk memajukan perfilman nasional.

PFN, sebagai salah satu pilar industri film Indonesia, memiliki potensi besar untuk menghasilkan karya-karya berkualitas. Publik menantikan langkah-langkah konkret dari Ifan dalam memimpin PFN, termasuk strategi untuk meningkatkan produksi film, mengembangkan bakat-bakat baru, dan memperluas jangkauan distribusi film Indonesia.

Keberhasilan Ifan dalam memimpin PFN akan menjadi tolok ukur penting bagi masa depan industri perfilman Indonesia. Publik menantikan gebrakan-gebrakan Ifan dalam memimpin PFN. Apakah ia akan mampu membuktikan bahwa penunjukannya adalah keputusan yang tepat? Waktu yang akan menjawabnya.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS