Pemerintah kembali menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2026. Seperti biasa, janji efisiensi kembali digaungkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi fokus utama, sambil menyesuaikan belanja negara dengan delapan agenda prioritas nasional (Asta Cita) dari Presiden Prabowo.
Target pertumbuhan ekonomi pun dipatok ambisius: antara 5,2% hingga 5,8%, dengan defisit anggaran maksimal 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kalau dibaca sepintas, semuanya terdengar ideal. Kedengerannya rapi dan penuh perhitungan.
Tapi kalau kita kulik lebih dalam, ada beberapa tanda tanya besar yang perlu kita obrolin bareng. Karena efisiensi itu gampang diucapin, tapi seberapa realistis eksekusinya kalau ambisinya segede langit tapi dompet negara masih cekak?
Pertama, kita bahas target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8%. Target ini sebenarnya bukan hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu menargetkan angka pertumbuhan di atas 5%.
Tapi kenyataannya? Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tercatat 5,05%. Nyaris di batas bawah target. Tahun 2024 pun diprediksi gak jauh-jauh amat dari situ.
Dengan tekanan global yang belum mereda, seperti perang dagang, inflasi, suku bunga tinggi, dan perubahan iklim, memaksakan target pertumbuhan ekonomi yang agresif itu seperti memaksa naik roller coaster yang belum diuji kelayakan. Bisa-bisa bukan naik, tapi anjlok di tengah jalan.
Efisiensi dalam anggaran negara idealnya berarti uang rakyat digunakan tepat sasaran, tanpa kebocoran, tanpa belanja aneh-aneh, dan hasilnya bisa dirasakan langsung. Tapi, sayangnya, dalam praktiknya “efisiensi” sering disalahartikan jadi “ngiritin rakyat, bukan pejabat.”
Contohnya? Ketika subsidi pendidikan dipangkas, tapi dana kunjungan kerja pejabat tetap jalan. Ketika fasilitas kesehatan di daerah minim, tapi pengadaan mobil dinas tetap diproses. Bahkan ketika masyarakat butuh bantuan langsung, tapi anggarannya malah nyangkut di proyek mercusuar yang gak mendesak.
Jadi kalau hari ini kita denger "efisiensi anggaran", pertanyaannya, efisiensi buat siapa? Apakah benar dipangkas dari pos-pos pemborosan? Atau justru masyarakat kecil yang disuruh maklum kalau anggarannya dikurangi lagi?
Nah, bagian menarik lain dari RAPBN 2026 adalah soal penyesuaian dengan Asta Cita, delapan agenda prioritas dari Presiden Prabowo. Di atas kertas, cita-cita ini kelihatan indah, ada makan siang gratis, asuransi kesehatan, pertahanan kuat, hilirisasi industri, sampai pembangunan desa.
Program makan siang gratis aja, menurut perhitungan awal, bisa memakan lebih dari Rp400 triliun per tahun kalau diterapkan penuh. Itu hampir seperlima dari total belanja negara 2024. Gak heran banyak ekonom bilang, “Kalau beneran mau jalan, harus ada pengorbanan besar atau utang besar.”
Jadi, ketika Menkeu bilang efisiensi tetap dijaga, tapi juga bilang anggaran akan menyesuaikan Asta Cita, rasanya kayak nonton orang mau naik sepeda dan motor bersamaan. Kaki satu di pedal sepeda, kaki lain nginjek gas motor. Bisa jalan? Mungkin. Tapi bisa juga nyungsep.
Kadang kita terlalu terpesona dengan angka-angka. 5,2% pertumbuhan, 2,48% defisit, triliunan rupiah di sana-sini. Tapi jangan lupa bahwa APBN itu bukan cuma angka di Excel. Itu adalah cermin dari prioritas moral negara.
Kita harus nanya, apakah APBN 2026 akan menyejahterakan petani yang gagal panen karena cuaca ekstrem? Apakah akan memperbaiki nasib guru honorer yang masih dibayar di bawah UMR? Apakah akan memberikan ruang aman bagi anak muda buat berkembang, bukan hanya melalui startup atau UMKM yang tren sesaat, tapi lewat pendidikan, riset, dan sistem sosial yang suportif?
Kalau jawabannya “belum tentu”—ya, berarti kita harus tetap kritis. Karena negara yang baik bukan yang punya APBN gede, tapi yang tahu persis buat apa dan siapa uang itu digunakan.
Jadi yuk, mulai biasakan nanya, RAPBN ini beneran buat rakyat, atau cuma buat jadi panggung sandiwara politik lima tahunan?
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Baca Juga
-
Heboh Sensus Ekonomi 2026: Ditanya soal Gaji, Warga Parno Naik Pajak?
-
Dari Pahlawan Teknologi Jadi Terdakwa: Akhir Getir Perjalanan Nadiem
-
Disindir 'Takut Ya?', Hakim Kasus Nadiem Ngibrit Usai Ketuk Vonis 10 Tahun
-
Giliran Beli Rumah Disebut MBR, Giliran Bayar Pajak Dianggap Kaya Raya
-
Token Telat Diputus, tapi Listrik Mati Sesuka Hati Tanpa Pengumuman
Artikel Terkait
-
Ikut Nakba Day di Bangkok, Partai Gelora Ungkit Ucapan Prabowo: Warga Palestina Butuh Aksi Nyata
-
Dijanjikan Prabowo saat May Day, Tokoh Buruh Marsinah Batal Dapat Gelar Pahlawan Tahun Ini, Kenapa?
-
Sri Mulyani Kritik SDM Indonesia Rendah, Pendidikan dan Budaya Kerja Jadi Biangkerok?
-
Bimo Wijayanto Dipanggil Prabowo ke Istana: Dirjen Pajak Baru?
-
Rosan Roeslani Buka-bukaan di Hadapan Prabowo: Danantara Siap Genjot Investasi di Sektor Strategis!
Kolom
-
Ketika Rakyat Patungan Membangun Jembatan, Apa Prioritas Negara?
-
Seni Menghadapi Tetangga Cerewet dan Julid: Manfaatkan Situasi dengan Baik!
-
Lebih dari Sekadar Nasi Sisa, Sego Karak Adalah Simbol Kehangatan Masa Lalu
-
Demokrasi Butuh Batas, Bukan Tumpang Tindih Kekuasaan
-
Kisah Andres Escobar dan Dosa Fanatisme yang Masih Menghantui Sepak Bola
Terkini
-
Ulasan Foufo: Kisah Persahabatan Alien Luar Angkasa dan Pengepul Rongsok
-
Gagal Pecahkan Rekor, Enola Holmes 3 Debut Angka 20,7 Juta Views di Netflix
-
Review Novel Every Day: Ketika Tokoh Utama Berganti Tubuh Setiap Hari
-
Dari Gagal Penalti dan Tekuk 2-0 Maroko, Prancis Tunjukkan Mental Juara
-
Review Moana Live Action: Hadirkan Sentuhan Budaya Polinesia yang Autentik