Kalau kita bicara tentang Soekarno, banyak orang langsung ingat pada pidato berapi-api, semangat persatuan, dan perjuangan melawan penjajah. Tapi ada satu warisan pemikiran Bung Karno yang mungkin tidak semua orang kenal dekat: Marhaenisme. Ideologi ini lahir dari hati seorang pejuang yang melihat langsung penderitaan rakyat kecil, lalu mengubahnya menjadi semangat perlawanan.
Soekarno terinspirasi dari seorang petani bernama Marhaen
Ceritanya dimulai saat Soekarno berkunjung ke sebuah desa di Bandung Selatan. Di sana ia bertemu seorang petani sederhana bernama Marhaen. Petani ini punya sawah dan alat produksi sendiri, meski sederhana, tapi hasil panennya hanya cukup untuk makan keluarganya. Dia tidak bekerja untuk orang lain, tapi tetap saja hidupnya pas-pasan.
Pertemuan itu membekas di benak Soekarno. Ia sadar bahwa rakyat Indonesia bukanlah “proletar” seperti di negara industri yang dimaksud Karl Marx. Kita adalah bangsa agraris, dan rakyat kecil kita, para petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, punya cerita kemiskinan yang berbeda. Dari sinilah lahir istilah Marhaen, yang kemudian menjadi simbol perjuangan seluruh rakyat kecil melawan sistem yang menindas.
Bukan Sekadar Teori, tapi Jalan Perjuangan
Marhaenisme adalah campuran pemikiran Marxisme dengan realitas sosial Indonesia. Soekarno menyaring ide-ide Karl Marx, lalu memadukannya dengan budaya dan kondisi masyarakat kita. Hasilnya adalah ideologi yang membumi, mudah dipahami, dan relevan bagi orang-orang di desa maupun kota.
Ada dua “mesin” utama yang menggerakkan Marhaenisme:
1. Sosio-nasionalisme, semangat kebangsaan yang tetap menghargai kemanusiaan, menolak penjajahan, tapi juga menghindari sikap angkuh atau chauvinisme.
2. Sosio-demokrasi, demokrasi yang berlaku bukan hanya di politik, tapi juga di ekonomi. Artinya, rakyat kecil harus punya kuasa atas produksi dan distribusi, bukan cuma jadi penonton.
Kedua prinsip ini ibarat dua sayap burung: harus bergerak bersama supaya bangsa bisa terbang menuju keadilan dan kemakmuran.
Marhaenisme punya tujuan yang jelas: menghapus kemiskinan dan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial. Soekarno menegaskan bahwa ini bukan perjuangan santai, tapi perjuangan revolusioner. Caranya? Tidak bekerja sama dengan penjajah (nonkooperasi), membangun kekuatan politik rakyat, dan menggerakkan massa untuk bersatu.
Pada 1933, Partindo merumuskan “Sembilan Tesis Marhaenisme” yang menjabarkan siapa itu Marhaen, apa tujuannya, dan bagaimana cara berjuang. Tesis ini menegaskan bahwa Marhaenisme tetap relevan bahkan setelah Indonesia merdeka, karena keadilan sosial tidak datang begitu saja, tapi harus diperjuangkan terus.
Relevansi di Zaman Sekarang
Walaupun lahir hampir seabad lalu, semangat Marhaenisme masih terasa sampai hari ini. Lihat saja kondisi kita sekarang, ketimpangan ekonomi, kesenjangan akses pendidikan, dan dominasi kapitalisme global yang membuat rakyat kecil sering kali kalah dalam persaingan.
Di tengah kondisi hari ini, kita bisa menyaksikan betapa rentannya posisi kaum Marhaen. Banyak yang kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun drastis, dan akses kesehatan terbatas. Bantuan pemerintah memang ada, tapi masalah struktural seperti ketidakmerataan kesempatan dan kekuatan modal besar tetap menghantui.
Di sinilah nilai-nilai Marhaenisme kembali bersinar: gotong royong, solidaritas, dan keberpihakan kepada yang lemah. Ideologi ini mengingatkan bahwa membangun bangsa bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga memastikan semua orang punya kesempatan yang adil untuk hidup layak.
Bagi Soekarno, Marhaenisme bukan hanya konsep politik, tapi juga panduan moral. Seorang Marhaenis sejati adalah mereka yang memegang teguh keadilan, rela berkorban demi kepentingan bersama, dan tidak membiarkan siapa pun tertinggal.
Menerapkan Marhaenisme hari ini berarti berpihak pada petani yang lahannya terancam, buruh yang haknya diabaikan, pedagang kecil yang bersaing dengan korporasi besar, atau nelayan yang sulit melaut karena kebijakan yang tidak berpihak.
Marhaenisme adalah suara hati rakyat kecil yang diangkat menjadi ideologi perjuangan. Soekarno mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai jika kebebasan politik berjalan seiring dengan keadilan ekonomi. Dua asasnya, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, adalah bekal untuk membangun Indonesia yang bukan hanya merdeka di atas kertas, tapi juga adil dan makmur bagi semua warganya.
Kalau kita mau jujur, cita-cita ini masih relevan. Mungkin sudah waktunya kita melihat kembali ajaran Bung Karno ini, bukan hanya sebagai sejarah, tapi sebagai kompas untuk menuntun langkah bangsa di masa depan.
Baca Juga
-
Sampah dan Dosa Kecil yang Dianggap Biasa
-
Dompet Tak Berbunyi, Saldo Diam-Diam Mati: Dilema Hidup Serba Digital
-
Niat Jahat yang Tidak Sampai: Ketika Hukum Tidak Selalu Perlu Ikut Panik
-
Uang Tidak Bisa Membeli Kebahagiaan Adalah Kebohongan Terbesar yang Kita Percaya
-
Menonton Sirkus Kemiskinan: Sisi Gelap Konten Sedekah di Media Sosial
Artikel Terkait
Kolom
-
Piala Dunia 2026 dan Seni Melupakan Masalah Selama 90 Menit
-
Syarat Berpenampilan Menarik di Lowongan Kerja, Bentuk Beauty Privilege?
-
AI Sudah Jadi Teman Curhat, Apa yang Dicari Gen Z dari Hubungan Digital?
-
Identik dengan Nobar, Piala Dunia 2026 Tak Nikmat Jika Ditonton Sendirian?
-
Tragedi Tebet: Ketika Fasilitas Publik Berubah Menjadi Kuburan bagi Balita Tak Berdosa
Terkini
-
Afrika Selatan Gagal, Kanada Lolos 16 Besar Siap Lawan Belanda atau Maroko?
-
Debut Sensasional, Cape Verde Jadi Tim Anomali di Ajang Piala Dunia 2026
-
Membaca Doorstoot naar Djokja: Menyelami Hari-Hari Paling Genting Indonesia
-
Harimau Galak Pensiun Jadi Penjual Kue? Intip Menggemaskannya 'Mr. Tigers Snacks'
-
Review Film 'Obsession': Terlalu Cinta Berubah Malapetaka